JAKARTA - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) menegaskan komitmennya untuk mempercepat eliminasi malaria, terutama di wilayah Papua, yang hingga saat ini masih menjadi episentrum kasus malaria tertinggi di Indonesia.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes, Ina Agustina Isturini, mengungkapkan bahwa lebih dari 90 persen kasus malaria nasional berasal dari wilayah Papua. Hal ini menjadikan Papua sebagai prioritas utama dalam program nasional eliminasi malaria.

"Yang memang harus kita lakukan adalah percepatan penurunan kasus di Papua. Lebih dari sembilan puluh persen kasus itu ada di Papua," tegas Ina.

Menurut data yang disampaikan Ina, 93 persen atau sekitar 508.120 kasus malaria di Indonesia tercatat berasal dari wilayah Papua, yang mencakup Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Angka ini mencerminkan tantangan besar yang harus segera ditangani secara komprehensif dan berkelanjutan.

Papua Jadi Daerah Prioritas Eliminasi Malaria

Melihat tingginya angka kejadian malaria tersebut, Kemenkes menetapkan Papua sebagai daerah prioritas eliminasi malaria. Upaya ini dilakukan secara terintegrasi dengan berbagai program kesehatan lain, khususnya program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang sudah berjalan di berbagai daerah.

"Jadi ini salah satu pintu masuk (Cek Kesehatan Gratis). Kami melakukan screening lebih banyak lagi untuk menemukan kasus malaria lebih dini, agar bisa segera ditangani," jelas Ina.

Melalui integrasi ini, Kemenkes berharap cakupan deteksi dini malaria dapat meningkat signifikan, sehingga penularan bisa segera diputus dan angka kasus menurun secara konsisten.

Peran Kader Kesehatan dan Pengendalian Vektor Nyamuk

Selain melalui program CKG, strategi eliminasi malaria juga difokuskan pada peningkatan peran kader kesehatan di tingkat komunitas. Kemenkes memperbanyak jumlah kader yang bertugas melakukan tes malaria (Rapid Diagnostic Test/RDT) dan pemberian obat antimalaria langsung kepada pasien.

Dengan pendekatan ini, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau fasilitas kesehatan tetap dapat memperoleh akses terhadap layanan deteksi dan pengobatan malaria.

Tak hanya itu, Kemenkes juga menyoroti pentingnya pengendalian lingkungan dan pengendalian vektor malaria. Nyamuk Anopheles betina, yang menjadi vektor utama malaria, berkembang biak di lingkungan yang memiliki genangan air bersih atau berlumpur. Oleh sebab itu, perbaikan lingkungan menjadi salah satu pilar utama dalam strategi eliminasi penyakit ini.

"Perbaikan lingkungan ditujukan untuk mengubah atau memperbaiki kondisi lingkungan agar tidak mendukung perkembangbiakan nyamuk vektor malaria sekaligus mengurangi kontak antara manusia dan nyamuk," jelas Ina.

Sementara itu, pengendalian vektor dilakukan dengan memutus siklus hidup nyamuk Anopheles melalui berbagai metode, seperti penyemprotan insektisida di tempat-tempat rawan berkembang biaknya nyamuk dan penggunaan kelambu berinsektisida di rumah-rumah warga.

Kolaborasi dengan Swasta dan Kerja Sama Internasional

Untuk memperkuat upaya eliminasi malaria, Kemenkes juga menjalin kolaborasi dengan pihak swasta. Keterlibatan dunia usaha diperlukan untuk mendukung program perbaikan lingkungan, penyediaan alat tes malaria, serta obat-obatan di lapangan.

Tak hanya berkolaborasi di dalam negeri, Kemenkes juga memperluas kerja sama dengan negara tetangga, salah satunya Papua Nugini, yang berbatasan langsung dengan provinsi-provinsi di Papua.

Langkah kerja sama lintas batas ini sangat penting, mengingat malaria merupakan penyakit menular yang bisa menyebar antarwilayah melalui pergerakan penduduk.

Kerja sama dengan Papua Nugini akan diperkuat seiring dengan penyelenggaraan forum internasional bertajuk Asia Pacific Leaders’ Summit on Malaria Elimination 2025 yang akan berlangsung di Bali pada 16–17 Juni 2025.

Pertemuan tingkat tinggi ini akan mempertemukan berbagai pemimpin negara dan lembaga internasional untuk memperkuat komitmen eliminasi malaria, termasuk di kawasan Asia Pasifik.

Menariknya, dalam forum tersebut, Menteri Kesehatan Papua Nugini Elias Kapavore dijadwalkan hadir untuk memperkuat komitmen bilateral dalam penanganan malaria lintas batas antara Indonesia dan Papua Nugini.

"Kerja sama dengan Papua Nugini menjadi langkah penting, karena kita berbatasan langsung. Eliminasi malaria tidak bisa dilakukan sendiri oleh Indonesia, melainkan harus bersama-sama," tegas Ina.

Penguatan Komitmen Pemerintah Daerah

Selain kerja sama dengan negara tetangga, Kemenkes juga menargetkan penguatan komitmen dari para kepala daerah di Papua, termasuk gubernur dan bupati. Dukungan dan kebijakan dari pemerintah daerah sangat krusial agar program eliminasi malaria dapat berjalan efektif di tingkat lokal.

"Komitmen dari kepala daerah sangat penting agar strategi nasional bisa diterjemahkan menjadi program nyata di lapangan. Tanpa dukungan penuh dari pemda, target eliminasi malaria akan sulit tercapai," ujar Ina.

Target Eliminasi Malaria di Indonesia

Indonesia menargetkan untuk mencapai eliminasi malaria nasional pada tahun 2030, sesuai dengan komitmen global dan target Asia Pacific Leaders’ Summit on Malaria Elimination. Eliminasi malaria berarti tidak adanya lagi kasus malaria yang ditularkan secara lokal di wilayah Indonesia.

Namun, khusus untuk wilayah Papua, tantangan eliminasi malaria lebih besar karena kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan infrastruktur kesehatan, serta masih tingginya mobilitas penduduk antarwilayah, termasuk ke daerah perbatasan.

Meskipun demikian, Kemenkes optimistis target eliminasi malaria dapat dicapai melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, organisasi internasional, dan masyarakat setempat.

"Dengan sinergi yang kuat, kolaborasi berbagai pihak, serta komitmen bersama, kita optimistis eliminasi malaria di Papua dan Indonesia secara keseluruhan bisa kita capai," pungkas Ina Agustina Isturini.

Pentingnya Peran Masyarakat dalam Eliminasi Malaria

Kemenkes juga menekankan bahwa eliminasi malaria bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat antara lain:

Menguras tempat penampungan air

Menutup rapat tempat-tempat penyimpanan air

Menggunakan kelambu saat tidur

Menghindari aktivitas di luar rumah pada malam hari tanpa pelindung

Segera melakukan tes malaria jika mengalami demam atau gejala mencurigakan

Dengan kesadaran dan partisipasi masyarakat, program eliminasi malaria akan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Tingginya kasus malaria di Papua menjadi tantangan besar dalam mencapai eliminasi malaria nasional. Namun, melalui program terintegrasi, penguatan deteksi dini, pengendalian vektor, perbaikan lingkungan, serta kerja sama lintas sektor dan internasional, Kemenkes optimistis target eliminasi malaria pada 2030 dapat dicapai.

Eliminasi malaria bukan hanya soal angka statistik, tetapi juga penyelamatan nyawa dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua serta seluruh rakyat Indonesia.