BISNISINSIGHT.COM — Kekayaan hayati Indonesia tidak perlu diragukan. Ribuan tanaman obat tumbuh subur di seluruh Nusantara, diwariskan lewat tradisi jamu yang mengakar kuat. Pasar domestik pun besar, dan industri farmasi terus bertumbuh. Lalu kenapa obat modern berbahan alam asli Indonesia masih jarang terlihat di pasaran?
Data BPOM menunjukkan lebih dari 18.000 produk jamu telah terdaftar. Namun, jumlah yang naik kelas menjadi Obat Herbal Terstandar (OHT) dan fitofarmaka—obat bahan alam yang khasiatnya terbukti lewat uji klinis—masih sangat kecil. Artinya, mayoritas produk kita berhenti di level jamu.
Rantai Panjang yang Belum Tersambung
Masalahnya bukan soal minimnya penelitian. Justru banyak temuan dari perguruan tinggi dan BRIN yang berhenti di publikasi ilmiah. Persoalan utamanya adalah mata rantai pengembangan yang panjang dan belum terhubung kuat.
Perjalanan dari tanaman menjadi obat butuh proses berlapis. Tanaman harus ditanam dengan standar baik, bahan bakunya konsisten, ekstraknya terstandardisasi, lalu melewati uji praklinik, uji klinik, registrasi, hingga produksi skala industri. Setiap tahap punya kesulitan sendiri.
Standardisasi bahkan sudah jadi masalah sejak dari hulu. Kandungan senyawa aktif tanaman bisa berbeda karena varietas, lokasi tanam, musim, hingga cara panen. Menemukan tanaman berkhasiat saja tidak cukup; harus ada jaminan bahan baku yang konsisten untuk diproduksi berulang.
Biaya Uji Klinis yang Mahal dan Risiko Tinggi
Kesenjangan antara peneliti dan industri menjadi penghambat besar. Peneliti mengejar temuan, sementara industri menghitung biaya, risiko, dan pasar. Uji klinis memakan biaya mahal, waktu panjang, dan risikonya tinggi. Wajar jika industri lebih memilih produk jamu atau suplemen yang lebih cepat menghasilkan.
Secara bisnis, pilihan itu rasional. Tapi bagi negara, ini jadi persoalan strategis: kaya bahan alam, namun belum banyak menghasilkan produk bernilai tambah tinggi.
Belajar dari China dan India
Pemerintah sebenarnya sudah bergerak. BPOM melakukan pendampingan evaluasi protokol, Kementerian Kesehatan mempertemukan peneliti dan industri. Hanya saja, kebijakan yang ada belum terhubung satu sama lain.
China dan India bisa jadi pelajaran. China menjadikan pengobatan tradisional sebagai agenda nasional yang mencakup riset hingga ekspor. India membangun Kementerian AYUSH untuk mengorkestrasi pengembangan sistem pengobatan tradisionalnya.
Indonesia tak perlu buru-buru membentuk kementerian baru. Yang lebih mendesak adalah Misi Nasional Obat Bahan Alam dengan target jelas: menentukan tanaman prioritas, menyiapkan dana hilirisasi, melibatkan industri sejak riset awal, membangun ekosistem bahan baku, hingga memberi jalan masuk fitofarmaka ke sistem kesehatan.
Modal biodiversitas, pengetahuan, peneliti, industri, dan pasar sudah ada. Yang dibutuhkan hanyalah jembatan yang menghubungkan semuanya. Jika berhasil, Indonesia bukan hanya negeri jamu, tapi negara yang mampu memproduksi dan mengekspor obat dari kekayaan alam sendiri.
