BISNISINSIGHT.COM — "Dalam KSSK kita sudah bahas. Saya Pgs, saya ketemu dengan Pak Menkeu, kita bicara dengan OJK juga sama. Jadi memang dana SAL itu kan digunakan untuk menambah DPK Bank. Jadi buat kami enggak masalah," ujar Destry di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Menambah Likuiditas, Bukan Mengganggu Moneter

Meski secara otomatis memengaruhi jumlah uang beredar, Destry menilai kebijakan ini tetap aman selama tujuannya jelas dan terus dikomunikasikan. Ia menyebut tim teknis dari BI, OJK, Kementerian Keuangan, dan LPS kini duduk bersama memantau pergerakan dana di perbankan.

"So far sih sudah enggak ada masalah, kita udah tetap komunikasi. Tim teknis itu udah duduk bareng nih sekarang semuanya. BI, OJK, Kementerian Keuangan, dan juga LPS untuk melihat semua bagaimana pergerakan-pergerakan yang ada di perbankan, dana-dana perbankan," jelasnya.

BI Buka Keran Repo dan Kurangi SRBI

Di sisi lain, BI tidak tinggal diam. Lembaga moneter ini membuka fasilitas repo dan mengurangi porsi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebagai langkah tambahan untuk menyuntik likuiditas ke perbankan nasional. Destry menambahkan, instrumen ini menaikkan alat likuid bank meski tidak menambah DPK secara langsung.

"Kalau dari kami juga dengan kita membuka kapasitas repo, kemudian juga kami mulai ngurangin SRBI, itu juga menambah likuiditas bank. Tapi kan memang bukan di dalam DPK-nya. Jadi alat likuidnya bank naik, itu aja," pungkasnya.

Kebijakan pemindahan SAL ini menjadi sinyal bahwa pemerintah dan otoritas moneter tengah bahu-membahu menjaga stabilitas sistem keuangan, khususnya memastikan bank-bank BUMN memiliki ruang likuiditas yang cukup untuk menyalurkan kredit ke sektor riil.