BISNISINSIGHT.COM — Jakarta — Bank Indonesia tidak akan bekerja sendiri. Destry Damayanti, calon Gubernur BI, menegaskan bahwa sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama keberhasilan kebijakan bank sentral. Konsep ini ia sebut sebagai "Sinergi Merah Putih", yang menjadi benang merah dari seluruh inisiatif yang dipaparkan di hadapan Komisi XI DPR, Rabu (26/8/2026).
"Keberhasilan Bank Indonesia tidak ditentukan oleh kemampuan bekerja sendiri, melainkan oleh kemampuan membangun Sinergi Merah Putih bersama seluruh pemangku kepentingan," ujar Destry dalam rapat tersebut.
Konsep 3I dan 1S: Fondasi Kebijakan Baru
Destry memperkenalkan kerangka strategis bernama 3I dan 1S. Tiga aspek utama dalam konsep 3I adalah impactful (berdampak nyata), inklusif, dan integrasi. Sedangkan 1S merujuk pada sinergi yang tidak sekadar bekerja bersama, tetapi menyatukan kekuatan untuk hasil yang lebih baik.
Kerangka ini akan menjadi panduan dalam meracik bauran kebijakan BI ke depan. Fokusnya ganda: merespons tekanan eksternal dan menjaga inflasi, sekaligus menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan.
Jurus Menjaga Rupiah: Suku Bunga dan Intervensi Cerdas
Dari sisi moneter, BI akan mengarahkan suku bunga secara pre-emptive dan forward-looking. Artinya, keputusan diambil lebih dini berdasarkan proyeksi ke depan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Selain itu, stabilisasi rupiah akan diperkuat melalui smart intervention. Operasi moneter yang lebih berorientasi pada mekanisme pasar juga akan dioptimalkan agar transmisi kebijakan efektif dan likuiditas tetap memadai bagi pasar uang, perbankan, serta sektor riil.
Dorong Pembiayaan dan Digitalisasi Daerah
Di sektor makroprudensial, kebijakan akan diarahkan untuk semakin pro-growth namun tetap prudent. Berbagai instrumen akan dioptimalkan untuk mendorong pembiayaan ke sektor-sektor prioritas. Sementara di sistem pembayaran, digitalisasi melalui QRIS akan terus dilanjutkan.
Perhatian khusus juga diberikan pada kebijakan regional. Destry menilai pertumbuhan nasional harus ditopang oleh kemajuan seluruh daerah. Karena itu, 46 kantor perwakilan BI di dalam negeri akan diperkuat sebagai mitra strategis pemerintah daerah, terutama untuk pengendalian inflasi, ketahanan pangan, dan digitalisasi daerah.
Pengawasan Devisa dan Keuangan Inklusif
Kebijakan lalu lintas devisa (LLD) juga menjadi sorotan. BI akan melakukan refocusing dan revitalisasi kebijakan LLD, terutama melalui pengawasan berbasis digital. Langkah ini penting karena masih ada potensi underutilization yang cukup besar, meski penguatannya membutuhkan kolaborasi banyak pihak.
Destry juga menilai inklusi keuangan dan ekonomi syariah bisa menjadi game changer untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Pembiayaan inklusif akan diperkuat lewat optimalisasi kebijakan makroprudensial, sementara kebijakan keuangan berkelanjutan terus disempurnakan, termasuk dalam metode penghitungan emisi karbon bagi perusahaan dan perbankan.
"Manfaat kebijakan harus dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat," tegas Destry.
Terakhir, ia menekankan penguatan tata kelola kelembagaan. Menurutnya, kredibilitas BI adalah akumulasi integritas, konsistensi, inovasi, dan sinergi jangka panjang — bukan sesuatu yang instan.
