JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan bahwa 99,9 persen sarana telekomunikasi Base Transceiver Station (BTS) yang terdampak bencana gempa Nusa Tenggara Timur (NTT) telah kembali normal dan mampu menyediakan konektivitas bagi keperluan komunikasi warga.
“Per pukul 18.00 WIB tanggal 18 Agustus 2026, sudah 99,9 persen site/BTS terdampak gempa NTT yang sudah berhasil dipulihkan,” kata Menkomdigi Meutya Hafid di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Berdasarkan keterangannya, saat ini hanya tinggal satu BTS yang masih berada dalam tahap pemeliharaan agar ke depannya bisa kembali berfungsi menyediakan jaringan bagi masyarakat.
Merujuk pada pendataan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), tercatat ada 812 site/BTS yang mengalami gangguan akibat gempa ketika peristiwa itu berlangsung pada Sabtu (15/8) yang lalu. Seluruh 812 site/BTS tersebut tersebar di 11 wilayah kabupaten/kota yang berada di Provinsi NTT.
“Hanya tinggal 1 site/BTS yang saat ini masih proses perbaikan yakni site yang berada di Manggarai. Sementara seluruh site/BTS terdampak di 8 daerah lain sudah pulih sepenuhnya,” jelas Menkomdigi.
Selain mengutarakan komitmen percepatan pemulihan jaringan telekomunikasi pascabencana di NTT, Menkomdigi turut menyampaikan doa serta harapannya bagi penduduk yang turut merasakan dampak musibah tersebut.
Pihaknya mendoakan agar penduduk yang mengalami musibah gempa NTT bisa segera bangkit dan mampu melanjutkan kegiatan sehari-hari seperti sediakala.
Meutya juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia agar senantiasa menunjukkan kepedulian kepada para korban gempa NTT lewat tindakan yang nyata.
“Mari kami bersama membantu dengan berbagai cara dan sarana yang kami bisa untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kami yang menjadi korban gempa NTT,” tutupnya.
Sebelumnya pada Sabtu (15/8) diwartakan terjadi gempa berkekuatan Magnitudo (M) 7.0 yang mengguncang wilayah Pulau Flores, NTT, Sabtu pukul 05.58 WITA.
Sebagai respons cepat, Pemerintah pusat mengerahkan seluruh sumber daya kementerian maupun lembaga guna mempercepat penanganan tanggap darurat atas bencana alam tersebut.
Langkah itu merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang ditindaklanjuti melalui pembagian tugas di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
