JAKARTA – Di tengah dorongan menjaga laju pertumbuhan ekonomi sekaligus menaikkan kelas industri nasional, pemerintah mulai mengubah cara pandang terhadap riset. Penelitian tidak lagi sekadar ditempatkan sebagai belanja pemerintah untuk menghasilkan publikasi ilmiah, melainkan sebagai investasi untuk membangun teknologi, memperkuat industri, dan menciptakan sumber pertumbuhan baru.

Arah tersebut tercermin dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang disebut telah memberikan ruang tambahan Rp4 triliun untuk dana riset nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kini mengajukan porsi Rp1 triliun dari tambahan tersebut, sementara sekitar Rp3 triliun diarahkan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek).

Kepala BRIN Arif Satria mengatakan tambahan anggaran tersebut merupakan bagian dari kebijakan yang telah diberikan Presiden, meski tidak disampaikan secara eksplisit ketika bertemu dengan sekitar 150 periset BRIN di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/8/2026).

"Beliau memang tidak memberikan statement secara eksplisit terkait dengan soal pendanaan riset, akan tetapi beliau sudah memberikan policy akan ada tambahan Rp4 triliun dana riset," ujar Arif usai acara kepada wartawan saat itu.

Tambahan tersebut menjadi penting bukan semata karena nominalnya. Nilai strategisnya terletak pada bagaimana dana itu dapat mengubah belanja riset menjadi investasi yang menghasilkan kapasitas teknologi dan pada akhirnya masuk ke rantai nilai industri.

BRIN mengusulkan Rp1 triliun untuk memperkuat fasilitas penelitian, terutama melalui revitalisasi laboratorium. Infrastruktur riset nuklir, antariksa, serta berbagai laboratorium lainnya masuk dalam daftar prioritas.

"Beberapa hal yang kami bangun adalah infrastruktur. Karena kami akan melakukan revitalisasi sejumlah fasilitas laboratorium BRIN, baik fasilitas nuklir maupun fasilitas untuk antariksa, kemudian juga laboratorium-laboratorium agar kualitas riset kami semakin baik," kata Arif.

Langkah tersebut memperlihatkan bahwa persoalan investasi riset Indonesia bukan hanya terkait dengan besaran dana, tetapi juga kualitas modal riset. Laboratorium, peralatan, fasilitas pengujian, hingga kemampuan menghasilkan prototipe merupakan infrastruktur yang menentukan apakah hasil penelitian dapat bergerak dari tahap eksperimen menuju komersialisasi.

Data BRIN dalam Indikator Iptek, Riset, dan Inovasi Indonesia 2025 menunjukkan belanja riset nasional pada 2024 mencapai Rp50,27 triliun. Namun, belanja riset sektor badan usaha/industri hanya menyumbang 14,96% dari total tersebut dan bahkan turun 18,10% dari tahun sebelumnya.

Pada saat yang sama, rasio belanja riset nasional terhadap PDB berada di sekitar 0,23%. Angka tersebut memberikan konteks penting terhadap tambahan Rp4 triliun yang tengah disiapkan pemerintah.

Jika seluruh tambahan terealisasi sebagai belanja riset, nilainya memang relatif kecil dibandingkan skala perekonomian nasional. Namun, tambahan tersebut dapat menjadi katalis apabila mampu menarik pembiayaan penelitian dari sektor swasta dan meningkatkan produktivitas hasil riset. Dengan kata lain, ukuran keberhasilannya tidak semestinya berhenti pada berapa rupiah yang dibelanjakan, melainkan berapa besar aktivitas ekonomi yang lahir dari setiap rupiah investasi riset.

Dari Laboratorium ke Pasar

Contoh yang dipamerkan BRIN kepada Presiden memperlihatkan bagaimana agenda riset dapat diarahkan ke sektor yang bersentuhan langsung dengan ekonomi rakyat. Salah satunya ialah pengembangan sepatu berbahan karet serta limbah sawit dengan harga di bawah Rp75.000. Bahkan, terdapat produk berbahan limbah sawit yang disebut memiliki harga sekitar Rp47.000.

"Satu lagi tadi Bapak Presiden sangat tertarik dengan sepatu ini. Ini sepatu dari karet yang harganya kurang dari Rp75.000. Ada lagi sepatu yang lebih murah harganya Rp47.000, itu dari limbah sawit," ujar Arif.

Produk semacam itu memperlihatkan dua sisi hilirisasi riset. Pertama, penelitian dapat menciptakan substitusi bahan baku atau produk dengan biaya lebih rendah. Kedua, inovasi dapat membuka ruang bagi pengolahan komoditas domestik menjadi produk bernilai tambah.

Presiden, lanjut Arif, menilai pengembangan industri tersebut dapat menjadi bagian dari industri rakyat.

"Bapak Presiden tadi sudah menyampaikan bahwa industri sepatu ini industri rakyat yang harus juga dikembangkan," ujarnya.

Namun, tantangan berikutnya adalah membawa produk dari skala demonstrasi menuju skala industri. Teknologi yang berhasil diuji di laboratorium belum otomatis memiliki keekonomian yang sama ketika diproduksi massal. Dibutuhkan investasi manufaktur, standardisasi, sertifikasi, jaringan pemasok, akses pembiayaan, hingga kepastian permintaan. Pada tahap inilah keterhubungan antara BRIN, perguruan tinggi, kementerian teknis, BUMN, dan sektor swasta menjadi menentukan.

Ruang Fiskal dan Prioritas

Dari sisi fiskal, tambahan dana riset juga perlu ditempatkan dalam konteks besarnya kebutuhan belanja negara. Kementerian Keuangan sebelumnya menetapkan anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp757,8 triliun, atau sekitar 20% dari total belanja negara sesuai amanat konstitusi.

Dari alokasi tersebut, Rp25 triliun diarahkan melalui LPDP, termasuk untuk pembiayaan mahasiswa, kegiatan riset, dan program pendidikan strategis. Artinya, penguatan riset tidak berdiri sendiri. Ada kebutuhan untuk menghubungkan berbagai sumber pendanaan yang sudah tersedia sehingga tidak terjadi fragmentasi pembiayaan.

Arif sendiri menyebut BRIN masih memiliki sumber pembiayaan lain, termasuk LPDP dan dana abadi penelitian.

"Kami Rp1 triliun sudah cukup karena kami juga punya sumber-sumber lain dari LPDP, dari dana abadi penelitian yang bisa kami manfaatkan," katanya.

Pembagian tambahan Rp4 triliun antara BRIN dan Kemendikti Saintek dengan demikian harus dilihat sebagai bagian dari desain ekosistem pendanaan yang lebih luas.

"Antara Mendikti Saintek dan BRIN sedang menyusun proposal, proporsi sedang diatur. Jadi sekarang kami sudah menyampaikan proposal tersebut untuk tambahan Rp1 triliun dana riset," ujar Arif.

Dari Riset ke Teknologi Strategis

Salah satu contoh paling besar dari investasi jangka panjang tersebut adalah teknologi nuklir. BRIN mengembangkan teknologi Small Modular Reactor (SMR) dengan kapasitas sekitar 50 megawatt. Lembaga tersebut telah menyiapkan desain generasi ketiga dan keempat.

"BRIN juga sudah punya teknologi SMR, Small Modular Reactor. Teknologi ini sudah generasi keempat, relatif lebih aman dan lebih bagus. Tapi BRIN juga siap dengan dua level, generasi tiga dan generasi empat," kata Arif.

Estimasi investasi awal yang disebut BRIN mencapai sekitar Rp2,5 triliun.

"Berapa investasinya? Rp2,5 triliun. Itu kecil, tidak terlalu besar kalau kami mau coba. BRIN sudah siap untuk itu," ujarnya.

Untuk saat ini, pengembangan teknologi tersebut masih diarahkan terutama pada kebutuhan pangan dan kesehatan. Implementasi sebagai pembangkit listrik membutuhkan kesiapan investasi dan ekosistem yang lebih kompleks.

Contoh SMR menunjukkan perbedaan antara membiayai penelitian dan membiayai inovasi hingga menjadi industri. Pemerintah dapat menanggung sebagian risiko awal pengembangan teknologi, tetapi tahap komersialisasi membutuhkan modal dalam skala jauh lebih besar. Di sinilah tambahan dana riset Rp4 triliun seharusnya menjadi titik awal, bukan titik akhir.

Investasi Jangka Panjang

Pemerintah sendiri mulai memberikan narasi yang lebih tegas bahwa riset harus diperlakukan sebagai investasi jangka panjang. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi mengatakan penguasaan sains dan teknologi merupakan prasyarat bagi negara untuk meningkatkan daya saing.

"Kalau detail saya tidak paham. Tapi yang jelas, komitmen Presiden tadi jelas bahwa bangsa yang maju itu harus bangsa yang menguasai sains, teknologi, dan harus menguasai inovasi," ujar Hasan.

Oleh karena itu, pemerintah memandang peningkatan pembiayaan riset sebagai investasi yang hasilnya tidak selalu dapat diukur dalam satu tahun anggaran.

"Dan untuk itu, kami harus investasi, investasi lebih di sana," katanya.

Perspektif tersebut penting karena karakter investasi riset berbeda dengan belanja pemerintah pada umumnya. Hasil penelitian dapat membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum menghasilkan produk komersial. Sebagian penelitian bahkan gagal secara komersial, tetapi tetap menghasilkan pengetahuan atau teknologi yang menjadi fondasi bagi penelitian berikutnya.

Dengan demikian, pemerintah membutuhkan portofolio riset, bukan sekadar daftar proyek. Sebagian dana dapat diarahkan untuk penelitian dasar, sementara sebagian lainnya diarahkan pada teknologi yang memiliki peluang komersialisasi lebih dekat.

Komitmen politik Presiden menjadi modal awal. Namun, konsistensi pendanaan, koordinasi lintas kementerian, keterlibatan industri, perlindungan kekayaan intelektual, dan kepastian hilirisasi akan menentukan apakah tambahan Rp4 triliun tersebut hanya menjadi kenaikan pos belanja atau benar-benar berubah menjadi investasi strategis.

Hasan menegaskan bahwa yang terpenting dari pertemuan Presiden dengan para periset bukan sekadar besaran anggaran.

"Kalau nilai tadi enggak bicara, tapi komitmen jelas. Komitmen beliau bahwa riset dan inovasi ini harus jadi investasi masa depannya di sini," kata Hasan.