JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum lewat Tim Tanggap Darurat Balai Penataan Bangunan, Prasarana serta Kawasan Nusa Tenggara Barat mengirimkan bantuan air bersih kepada warga terdampak sebagai tanggapan sigap atas penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di wilayah Kabupaten Lombok Barat.
Menteri Pekerjaan Umum menyampaikan bahwa penyediaan fasilitas air bersih menjadi salah satu fokus utama Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya bagi masyarakat yang mengalami dampak bencana kekeringan.
Menurut Menteri Pekerjaan Umum, air adalah elemen krusial bagi kemajuan ekonomi, sosial, serta lingkungan, terlebih di tengah eskalasi tantangan perubahan iklim.
"Di tengah dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, air menjadi fondasi yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan," kata Dody di Jakarta, Rabu.
Inisiatif ini merupakan kelanjutan atas situasi kekeringan di Dusun Gerebegan, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar serta Dusun Madak Belek 2, Desa Cendi Menik, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dengan mengalirkan air bersih yang didistribusikan mempergunakan mobil tangki dengan keseluruhan air bersih yang telah dibagikan mencapai 12.000 liter dan ditampung pada tandon berkapasitas 5.300 liter.
Bantuan tersebut mencukupi keperluan air bersih bagi 220 kepala keluarga yang mendapati hambatan memperoleh air dikarenakan musim kemarau.
Sementara itu Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Nusa Tenggara Barat menuturkan bahwa kecepatan tanggap menjadi elemen esensial di dalam meredam dampak kekeringan terhadap masyarakat.
Menurutnya, pendistribusian air bersih adalah salah satu bentuk kehadiran negara guna memastikan warga tetap mendapatkan akses terhadap kebutuhan pokok di tengah musim kemarau.
"Penanganan bencana tidak hanya berfokus pada respons saat kondisi darurat terjadi, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi," ujar Dades.
Ia menerangkan, penyediaan air bersih tersebut adalah wujud kehadiran negara dalam menghadirkan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan.
"Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan agar penanganan dapat dilakukan secara cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan," katanya.
Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi pilar utama dalam menghadapi potensi kekeringan yang diprediksikan masih berlangsung sepanjang musim kemarau.
"Kami bersama pemerintah daerah akan terus memantau wilayah-wilayah yang mengalami kesulitan akses air bersih. Apabila diperlukan, distribusi bantuan akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan agar masyarakat tetap memperoleh layanan yang optimal," katanya.
