JAKARTA – Kebijakan penghentian operasional secara permanen terhadap 833 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) ikut berimbas pada tiga unit dapur yang berlokasi di Sumatera Barat pada Selasa (28/7/2026).
Secara nasional, penutupan permanen ini tersebar di berbagai wilayah, meliputi 98 dapur di pulau Sumatera, 311 dapur di kawasan Jawa dan Madura, serta 424 dapur yang membentang dari Kalimantan hingga Papua.
Terkait hal tersebut, Ketua Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) Sumbar, Agung Adhitya Lingga, memberikan klarifikasi bahwa tiga dapur di wilayahnya tidak ditutup secara permanen, melainkan hanya berstatus dihentikan sementara atau disuspen.
Agung menjelaskan bahwa ketiga fasilitas tersebut merupakan bagian dari sisa dapur yang belum merampungkan proses verifikasi dan validasi dari Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kami sudah dapat info penutupan ini dari Minggu (26/7/2026), di Sumbar terdampak 3 dapur. Kalau data yag saya punya bukan penutupan permanen tapi sementara,” ujarnya, Selasa (28/7/2026).
Penutupan sementara itu dipicu oleh adanya beberapa fasilitas penunjang dan standar higienitas yang belum terpenuhi.
Meski demikian, Agung memastikan pihak pengelola telah melakukan langkah perbaikan untuk melengkapi seluruh kekurangan tersebut dan sudah mengajukannya kembali ke BGN.
Proses ini sedikit tertahan akibat adanya penyesuaian petunjuk teknis serta pemberlakuan moratorium yang berlangsung hampir satu bulan.
“Kalau berdasarkan jumlah Sumbar paling sedikit mengalami penutupan dapur, tandanya Sumbar masih baik-baik saja,” jelasnya.
Agung pun mengimbau para pemilik dan pengusaha dapur di Sumatera Barat agar tidak panik merespons kebijakan dari pemerintah pusat karena wilayah Sumbar sendiri saat ini masih jauh dari target kuota yang ditetapkan.
Berdasarkan petunjuk teknis terbaru, Sumatera Barat sebenarnya membutuhkan total 600 dapur, sementara jumlah yang tersedia baru menyentuh angka 400 dapur, sehingga masih ada kekurangan sekitar 30 persen.
Langkah penutupan ini dinilai Agung sebagai bagian dari upaya pembenahan internal yang tengah dilakukan oleh BGN setelah adanya serangkaian peristiwa di dalam organisasi tersebut.
Proses penataan ini dilakukan secara bertahap, yang diawali dari pemetaan wilayah dan kini berlanjut ke tahap penataan struktural.
“Dalam penataan ini terjadi refocusing, barulah nanti moratorium dibuka,” ujarnya.
