JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk meminta seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua untuk mengimplementasikan lima prinsip dalam tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) supaya manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh Orang Asli Papua.
"Implementasi lima prinsip tersebut menjadi standar dalam pengelolaan Dana Otsus yang mencakup perencanaan, penganggaran, penyaluran, pelaksanaan hingga pengawasan sehingga penggunaannya tepat sasaran dan akuntabel," katanya di Jayapura, Sabtu (25/7/2026).
Menurut dia, prinsip 5T mesti dijadikan pedoman agar Dana Otsus tidak sekadar habis terserap, melainkan benar-benar memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua.
Ribka menyatakan bahwa reformasi tata kelola Dana Otsus yang dijalankan oleh pemerintah telah mempercepat proses penyaluran lewat interoperabilitas sistem antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Kementerian PPN/Bappenas.
Kendati demikian, ia menilai reformasi itu masih harus diperkuat pada sektor hilir supaya keberhasilan pengelolaan Dana Otsus tidak cuma diukur dari tingginya penyerapan anggaran, tetapi juga dari capaian pembangunan.
Indikator pencapaian tersebut meliputi penurunan angka kemiskinan, kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Orang Asli Papua, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar.
"Kami juga mendorong penguatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah, penyempurnaan basis data Orang Asli Papua, serta penerapan tata kelola yang transparan dan berbasis data guna memastikan seluruh program Otsus tepat sasaran," katanya.
Di samping itu, Ribka meminta pemerintah daerah untuk memastikan pemanfaatan Dana Otsus selaras dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP), khususnya dalam menyokong misi Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, DPR Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP), serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) demi mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan sanggup mendongkrak kesejahteraan masyarakat Papua.
