JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) secara resmi mengoperasikan Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) demi memperkokoh manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berlandaskan sistem digital.
Melalui penjelasan tertulisnya di Jakarta, Rabu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenhaj Teguh Dwi Nugroho menyampaikan bahwa sebagai instansi yang baru saja berdiri, Kemenhaj amat membutuhkan sistem manajemen ASN yang sanggup menyajikan data pegawai secara presisi, terpadu, dan paling aktual.
"Kementerian Haji dan Umrah membutuhkan tata kelola manajemen ASN yang modern, terintegrasi, dan berbasis data. Karena itu, Sistem Informasi Kepegawaian hadir sebagai bagian dari transformasi digital dalam pengelolaan manajemen kepegawaian," ucapnya.
Teguh memaparkan bahwa Simpeg dikembangkan untuk menyuguhkan data kepegawaian yang valid dan terintegrasi. Sistem ini juga berfungsi menopang pengelolaan karier, peningkatan kompetensi, manajemen talenta, hingga pengimplementasian sistem merit di lingkup Kemenhaj.
Menurutnya, kesuksesan penerapan Simpeg bertumpu pada komitmen segenap ASN dalam memelihara mutu data kepegawaian supaya senantiasa valid, utuh, dan diperbarui.
Informasi yang presisi bakal dijadikan basis perumusan regulasi kepegawaian yang objektif, efisien, serta sanggup memicu hadirnya birokrasi yang ahli dan memiliki integritas.
Teguh menghendaki eksistensi Simpeg bisa menjadi pilar kokoh dalam penguatan tata kelola ASN sekaligus mengakselerasi transformasi birokrasi di internal Kemenhaj.
"Semoga sistem ini dapat memperkuat tata kelola manajemen ASN dan mendukung terwujudnya Kementerian Haji dan Umrah yang profesional, modern, adaptif, dan berintegritas," sebut Sekjen Teguh.
Sebagai informasi, peresmian Simpeg ini merupakan wujud komitmen Kemenhaj dalam memacu akselerasi transformasi digital sekaligus memperkokoh manajemen ASN yang kompeten, akuntabel, dan berintegritas.
Lewat platform yang terpadu ini, administrasi data kepegawaian diproyeksikan bakal kian transparan, tepat, serta menjadi pijakan utama dalam menetapkan kebijakan yang berlandaskan sistem merit.
