JAKARTA — Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Komisi XI DPR mengadakan rapat kerja secara tertutup guna memantau perkembangan terkini pasar keuangan serta stabilitas makroekonomi di Kompleks Parlemen Senayan pada Senin (20/7/2026) siang.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyebutkan bahwa agenda utama dari pertemuan ini ialah pemaparan laporan berkala KSSK mengenai stabilitas sektor keuangan.
Dalam forum tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang bertindak sebagai koordinator KSSK mempresentasikan hasil kolaborasi antarotoritas.
Friderica mengklaim, integrasi bauran kebijakan yang dijalankan oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam wadah KSSK telah berlangsung sangat optimal serta efektif untuk membentengi kekuatan sektor jasa keuangan dari bermacam-macam tekanan.
"Kalau dari OJK, kami melaporkan beberapa hal, di antaranya kredit perbankan yang mampu tumbuh 11,5%, sekitar Rp8.600 triliun. Kemudian, kondisi likuiditas juga terpantau terjaga," ujar Friderica saat ditemui usai rapat, Senin (20/7/2026).
Di samping pertumbuhan pada sektor intermediasi, OJK pun menyampaikan laporan bahwa risiko kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) perbankan tanah air masih berada pada posisi yang sangat aman.
Berdasarkan data April 2025, angka NPL perbankan secara kumulatif mencatatkan rasio 2,17% (bruto) dan 0,84% (neto). Otoritas juga memaparkan bermacam terobosan yang berkaitan dengan program pendalaman pasar keuangan serta strategi pemberian sokongan dana bagi sektor masyarakat bawah.
Meskipun indikator makroprudensial perbankan secara umum memperlihatkan arah yang positif, Friderica membenarkan bahwa pergerakan penyaluran kredit terhadap UMKM memperoleh perhatian yang sangat kritis dari para anggota dewan.
"Tadi Bapak dan Ibu anggota Komisi XI banyak mempertanyakan tentang kredit UMKM. Jadi, ini menjadi PR [pekerjaan rumah] kami bersama tentang bagaimana nanti kredit UMKM bisa terus dipacu untuk tumbuh," jelasnya.
Sebagai informasi, per Mei 2026, laju pertumbuhan untuk kredit UMKM tercatat hanya menyentuh angka 0,6% dengan nilai Rp1.509,5 triliun.
Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kementerian Keuangan Herman Saheruddin menerangkan, diskusi bersama Komisi XI tersebut lebih memprioritaskan perihal keselarasan kebijakan di antara para pembuat kebijakan di dalam KSSK demi mempertahankan stabilitas sistem keuangan secara makro.
"DPR berpesan kepada kami agar koordinasi kebijakan itu selalu dilakukan dengan baik dan sinergis. Baik itu dalam upaya menjaga ketersediaan likuiditas perbankan maupun menjaga stabilitas sistem keuangan secara umum," jelas Herman usai rapat.
Selanjutnya, pejabat LPS itu menegaskan bahwa kondisi fundamental ekonomi dalam negeri telah teruji mempunyai daya tahan yang kokoh di tengah gejolak pasar internasional.
Tingkat kepercayaan para penanam modal global terhadap instrumen investasi Indonesia pun dianggap tetap kuat.
Hal ini dibuktikan dari langkah lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang baru saja mempertahankan peringkat utang (sovereign credit rating) Indonesia pada posisi outlook stable, sekaligus mematahkan beraneka prediksi serta sentimen buruk di pasar keuangan.
"Intinya mari kami dorong sama-sama agar kami bisa memperkuat fundamental. Untuk sentimen-sentimen yang sifatnya negatif, mari kami sikapi denggan lebih bijak," tutupnya.
