JAKARTA — Pihak pemerintah saat ini sedang melangsungkan penataan kembali terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa salah satu poin dalam evaluasi tersebut adalah penyaluran program di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) secara lebih mendalam.
Perihal itu diutarakan oleh Prasetyo Hadi menjelang Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Senin (20/7/2026).
Prasetyo menuturkan bahwa pasca-adanya pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN), pihak pemerintah memerlukan waktu berkisar satu bulan guna melaksanakan proses perbaikan program MBG.
Selanjutnya, pada rapat terbatas (ratas) mengenai program MBG beberapa waktu yang lalu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengajukan permohonan waktu tambahan kepada Presiden RI Prabowo Subianto demi mengevaluasi program tersebut.
Presiden Prabowo pun menyetujui langkah untuk kembali mempertajam pembenahan dalam pelaksanaan program MBG.
"Dari permasalahan-permasalahan yang memang sudah dibuat klaster-klasternya, ada beberapa yang kemarin juga dimintakan petunjuk dalam diskusi itu dengan Bapak Presiden," kata Prasetyo.
Ia memaparkan bahwa salah satu poin yang disoroti yakni melakukan uji coba atau exercise yang diselaraskan dengan kondisi wilayah penerima manfaat program MBG.
"Misalnya kalau itu daerah 3T tentu tidak bisa atau kurang tepat kalau pelaksanaan MBG melalui mekanisme sebagaimana di daerah non-3T atau yang kondisinya ideal karena satu berkaitan dengan masalah jumlah penerima manfaatnya, kedua juga titik-titik sebarannya," ujar Prasetyo.
Prasetyo turut menerangkan bahwa wilayah-wilayah 3T tergolong cukup jauh, tersebar, serta berskala kecil. Oleh karena itu, pemerintah bakal melangsungkan kajian atau exercise secara lebih terperinci lagi di daerah tersebut.
Sebelumnya, Zulhas menyampaikan bahwa pemerintah memerlukan waktu satu bulan ke depan demi menuntaskan persoalan dalam program MBG.
"Mengenai MBG, [pemerintah] akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan lagi. Satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan," kata Zulhas setelah menghadiri rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada pekan lalu (15/7/2026).
Sesudah itu, untuk langkah-langkah selanjutnya, ia akan memberikan laporan kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar nantinya dapat diputuskan oleh Presiden.
"Arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam satu bulan dari hari ini," ujar Zulhas.
Ia mengemukakan terdapat beberapa tahapan dalam penataan kembali program MBG, mulai dari penentuan titik-titik yang telah layak memperoleh manfaat, sampai kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
