JAKARTA - Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengungkapkan bahwa pihak perusahaan sudah menyediakan sarana serta fasilitas demi menyokong penerapan Biodiesel 50 (B50), agar aktivitas produksi maupun distribusinya dapat terlaksana secara optimal.
“Pertamina Patra Niaga telah menyiapkan sarana dan fasilitas yang diperlukan, sehingga proses produksi, distribusi, dan penyaluran dapat berjalan dengan baik,” kata Kitty, Selasa (7/7/2026).
Kitty mengutarakan bahwa proses persiapan berjalan tanpa kendala menjelang peresmian B50 oleh Presiden Prabowo Subianto.
Sebanyak 29 dari total 126 terminal bahan bakar minyak (BBM) milik Pertamina pun dikonfirmasi telah siap menyalurkan B50 dalam wujud Biosolar.
“Jumlah ini secara bertahap akan bertambah selama masa transisi,” tutur Kitty.
Merujuk pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 mengenai Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak Solar Sebesar 50 persen, terdapat tenggat transisi untuk badan usaha bahan bakar minyak yang masih mempunyai stok bahan bakar nabati jenis biodiesel dengan campuran 40 persen atau B40.
Perusahaan atau badan usaha yang masih menyimpan stok B40 diberikan waktu untuk mengedarkan bahan bakar tersebut hingga tanggal 30 September 2026, dengan tetap mengikuti standar serta spesifikasi yang sudah ditentukan.
“Pertamina Patra Niaga telah menyiapkan infrastruktur penyaluran B50, mulai dari Terminal BBM hingga ke lembaga penyalur, seperti SPBU dan APMS,” sebut dia.
Pihak pemerintah terus memacu langkah diversifikasi energi lewat optimalisasi bahan bakar nabati. Terhitung sejak 1 Juli 2026, pemerintah secara sah memberlakukan program biodiesel B50, yaitu perpaduan antara minyak solar dengan minyak kelapa sawit sebesar 50 persen.
Agenda peluncuran implementasi B50 direncanakan bakal dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal Juli 2026.
"Arah pengembangan tersebut menjadi bagian dari roadmap transisi energi untuk meningkatkan bauran EBT, memperkuat fleksibilitas sistem tenaga listrik, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil secara bertahap, mendukung ekonomi hijau, serta mencapai target Net Zero Emissions sesuai kebijakan pemerintah," kata Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari.
