JAKARTA - Pemerintah Provinsi Bengkulu mengambil langkah tegas dan berpihak kepada rakyat dengan menggratiskan tiket penyeberangan dari dan ke Pulau Enggano, sebagai bentuk kepedulian atas dampak terganggunya jalur transportasi laut akibat pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, menyusul membaiknya kondisi alur pelayaran di pelabuhan tersebut setelah proses pengerukan oleh PT Pelindo.
“Penumpang KMP Pulo Tello yang akan berangkat ke Enggano maupun dari Enggano menuju Pelabuhan Pulau Baai, seluruh biayanya akan kami gratiskan,” ujar Helmi Hasan.
Meringankan Beban Masyarakat Pulau Terluar
Menurut Helmi, kebijakan ini diambil untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat Pulau Enggano yang selama beberapa waktu terakhir mengalami kesulitan akibat terhambatnya akses transportasi laut. Pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai telah menyebabkan kapal penumpang tidak bisa berlayar, sehingga distribusi barang, mobilitas penduduk, serta akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan ikut terganggu.
“Kita tahu betapa masyarakat Enggano sangat terdampak akibat situasi ini. Mereka tak hanya kesulitan menjual hasil panen, tapi juga kesulitan memenuhi kebutuhan pokok dan mengakses fasilitas kesehatan serta pendidikan. Maka, Pemprov Bengkulu akan menanggung semua biaya penyeberangan,” tambah Helmi.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat sementara hingga kondisi pelayaran benar-benar stabil dan akses ke Pulau Enggano kembali normal sepenuhnya.
Pemerintah Desak Pelindo Selesaikan Masalah Pendangkalan
Sebelumnya, Gubernur Helmi Hasan secara terbuka mendesak PT Pelindo untuk bekerja cepat dan serius menangani persoalan pendangkalan alur. Ia bahkan menyatakan agar perusahaan pelabuhan tersebut “mengibarkan bendera putih” jika tidak mampu menyelesaikan masalah yang telah lama mengganggu masyarakat Bengkulu.
“Jika Pelindo tidak sanggup menyelesaikannya, lebih baik mereka jujur dan mengaku. Kami ingin solusi, bukan janji,” tegasnya.
Namun kini, setelah proses pengerukan yang dilakukan oleh PT Pelindo Regional 2, kondisi alur pelayaran di Pelabuhan Pulau Baai mulai menunjukkan hasil positif.
KMP Pulo Tello Kembali Berlayar Setelah Alur Dikeruk
Pada Senin, 14 April 2025, General Manager Pelindo Regional 2 Bengkulu, S. Joko, mengonfirmasi bahwa KMP Pulo Tello berhasil melintasi alur Pelabuhan Pulau Baai dalam uji coba pelayaran setelah pengerukan dilakukan beberapa hari sebelumnya.
“Pada pagi hari, pukul 07.30 WIB, KMP Pulo Tello sukses melintasi alur Pelabuhan Pulau Baai. Ini menjadi bukti nyata bahwa pengerukan berjalan efektif dan menunjukkan komitmen kami dalam menangani hambatan pelayaran,” ujar Joko.
Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi antara Pelindo Group Bengkulu dengan berbagai pihak, termasuk PT ASDP, TNI AL, Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu, Polairud, KSOP Kelas III Pulau Baai, PT Pertamina, serta pemerintah kecamatan dan asosiasi pengguna jasa di Pulau Enggano.
Pengerukan Jadi Bagian Program Revitalisasi Pelabuhan
Joko juga menjelaskan bahwa pekerjaan pengerukan merupakan bagian penting dari program revitalisasi besar Pelabuhan Pulau Baai yang saat ini tengah dijalankan oleh PT Pelindo Regional 2 Bengkulu. Tujuan utamanya adalah memperlancar arus transportasi laut dan mencegah terulangnya gangguan pelayaran akibat pendangkalan yang selama ini terjadi secara berkala.
“Pengerukan ini sudah sangat mendesak karena selama beberapa bulan terakhir, kapal-kapal besar tidak bisa keluar masuk. Tapi kini, kita sudah bisa kembali membuka konektivitas ke Enggano,” katanya.
Pulau Enggano: Surga Terpencil di Tengah Samudra Hindia
Pulau Enggano merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak sekitar 156 kilometer atau 90 mil laut dari Kota Bengkulu. Pulau ini secara administratif masuk dalam wilayah Provinsi Bengkulu dan menjadi titik strategis dalam menjaga kedaulatan Indonesia di kawasan barat daya.
Transportasi menuju Pulau Enggano terbatas hanya melalui dua moda, yaitu kapal laut dan pesawat perintis. Kapal laut membutuhkan waktu tempuh sekitar 12 jam, sedangkan penerbangan hanya memakan waktu 35 menit. Namun, keduanya hanya beroperasi dua kali dalam seminggu, sehingga ketika jalur laut terganggu, masyarakat Enggano praktis menjadi terisolasi.
Kondisi geografis yang terpencil dan tantangan infrastruktur menjadikan bantuan seperti penggratisan tiket ini sebagai angin segar bagi warga pulau yang mengandalkan kapal sebagai satu-satunya akses utama.
Masyarakat Enggano Sambut Positif Kebijakan Pemprov
Kebijakan penggratisan tiket penyeberangan ini disambut positif oleh masyarakat Pulau Enggano. Mereka berharap layanan ini bisa terus ditingkatkan ke depannya, terutama dari segi frekuensi pelayaran dan fasilitas kapal yang digunakan.
“Sudah lama kami merasa terisolasi, bahkan untuk menjual hasil panen seperti kopra dan ikan sulit sekali. Sekarang alhamdulillah sudah bisa nyebrang lagi dan digratiskan. Kami sangat terbantu,” kata Roni, salah satu warga Enggano yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan.
Pihak ASDP selaku operator KMP Pulo Tello juga menyatakan siap menjalankan keputusan Pemprov Bengkulu dan segera menginformasikan kepada seluruh calon penumpang bahwa tiket kini ditanggung pemerintah.
“Kami akan umumkan secara resmi bahwa tiket disubsidi penuh oleh Pemprov Bengkulu, sehingga masyarakat tidak perlu membayar,” kata petugas ASDP di Pelabuhan Pulau Baai.
Harapan ke Depan: Pelayaran Lebih Konsisten dan Terjangkau
Gubernur Helmi Hasan berharap agar ke depan tidak ada lagi gangguan pelayaran akibat pendangkalan. Ia menekankan pentingnya pemeliharaan rutin dan sistem pengerukan berkala agar jalur pelabuhan tetap dalam kondisi optimal.
“Kita ingin masyarakat Enggano merasa diperhatikan dan tidak lagi merasa jauh dari pusat pemerintahan. Negara harus hadir, dan salah satunya dengan memastikan mereka bisa bepergian dengan aman, lancar, dan terjangkau,” tegas Helmi.
Dengan mulai normalnya kembali jalur pelayaran dan dukungan dari berbagai pihak, Pulau Enggano kini dapat kembali terhubung dengan daratan utama. Kebijakan penggratisan tiket oleh Gubernur Bengkulu pun menjadi langkah konkret yang menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
Langkah ini juga menjadi contoh nyata kolaborasi pemerintah daerah dengan BUMN seperti Pelindo dan ASDP dalam menjawab tantangan nyata masyarakat di daerah terpencil Indonesia.
