JAKARTA - Penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 ditargetkan rampung pada April 2025. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa dokumen penting ini akan segera selesai dan mencerminkan komitmen pemerintah dalam memadukan kebutuhan energi nasional dengan tuntutan global akan penurunan emisi karbon.

Bahlil menyatakan bahwa proses penyusunan RUPTL sudah memasuki tahap akhir. “Proses RUPTL-nya sendiri mungkin dalam bulan ini kami akan selesai,” ujar Menteri Bahlil.

Sinkronisasi Target Energi dan Penurunan Emisi

RUPTL merupakan dokumen strategis yang menentukan arah pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik nasional selama 10 tahun ke depan. Dalam penyusunan RUPTL 2025–2034, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara optimalisasi potensi energi nasional dan komitmen terhadap transisi energi bersih.

Menurut Bahlil, pemerintah secara aktif menggali potensi energi baru dan terbarukan (EBT) yang dimiliki Indonesia, termasuk energi panas bumi. “Kami berupaya mengoptimalkan sumber daya alam nasional. Energi baru dan terbarukan akan menjadi perhatian utama,” jelas Bahlil.

Salah satu fokus utama RUPTL kali ini adalah pemanfaatan potensi panas bumi di wilayah Indonesia timur, khususnya di Maluku. Menteri Bahlil menyebutkan bahwa potensi panas bumi di Ambon telah dimasukkan dalam rancangan akhir RUPTL.

“Itu (potensi panas bumi di Ambon) sudah kami masukkan dalam rancangan RUPTL 2025–2034,” tegas Bahlil.

Proyek PLTP Ambon Masuk RUPTL Baru

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, turut mengonfirmasi bahwa proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Ambon akan dilaksanakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Ia menjelaskan, pengembangan proyek ini dilakukan dalam beberapa tahap.

“Ya, memang ada PLN. Ada tiga lokasi. Ada yang 20 MW, tambahan 20 MW lagi, dan 25 MW,” terang Eniya.

Eniya mengungkapkan bahwa tahap awal pengembangan akan mencakup pembangunan PLTP dengan kapasitas 40 MW. Sedangkan potensi tambahan sebesar 25 MW masih dalam tahap evaluasi dan belum akan dikembangkan dalam waktu dekat.

“Jadi, totalnya 65 MW, tapi yang mau dikembangkan 40 MW. Yang potensi 25 MW belum (dikembangkan),” jelas Eniya lebih lanjut.

Rincian Proyek Panas Bumi di Maluku

Pemerintah menunjukkan keseriusannya mengembangkan energi panas bumi di Maluku. Dalam kunjungan kerja ke Kota Ambon, Sabtu (5/4), Menteri Bahlil memberikan instruksi langsung kepada PLN untuk mempercepat pelaksanaan proyek PLTP di dua lokasi utama, yaitu:

PLTP Wapsalit 20 MW di Pulau Buru
Proyek ini masih dalam tahap eksplorasi oleh pengembang swasta dan ditargetkan mulai beroperasi secara komersial (Commercial Operation Date/COD) pada tahun 2028.

PLTP Tulehu 2x10 MW di Pulau Ambon
Pembangkit ini sedang dalam tahap pengadaan oleh PLN dan ditargetkan beroperasi secara komersial pada 2031.

Selain itu, terdapat potensi panas bumi tambahan di Banda Baru, Pulau Seram, sebesar 25 MW. Potensi ini teridentifikasi berdasarkan survei oleh Badan Geologi dan akan segera ditawarkan kepada investor melalui mekanisme market sounding yang direncanakan berlangsung pada April 2025.

Peran Energi Terbarukan dalam Transisi Energi Nasional

Langkah pemerintah memasukkan proyek panas bumi dalam RUPTL mencerminkan arah kebijakan energi nasional yang kian berpihak pada energi terbarukan. Ini sejalan dengan target Indonesia untuk mencapai net zero emission pada 2060, dengan bauran energi baru terbarukan mencapai 23% pada 2025.

Menurut Eniya, panas bumi menjadi salah satu sumber energi paling stabil dan dapat diandalkan untuk mendukung ketahanan energi jangka panjang. “Panas bumi tidak tergantung pada cuaca, berbeda dengan energi surya atau angin. Ini sangat cocok untuk wilayah seperti Maluku yang memiliki potensi besar,” ujarnya.

Tantangan dan Harapan

Meski proyek-proyek panas bumi menawarkan potensi besar, realisasi pengembangannya kerap menghadapi tantangan, mulai dari kendala teknis, pembiayaan, hingga perizinan. Untuk itu, keterlibatan BUMN seperti PLN dinilai krusial dalam memimpin proyek-proyek strategis ini.

Menteri Bahlil berharap penyelesaian RUPTL 2025–2034 bisa menjadi dasar yang kuat bagi para pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah, untuk menjalankan agenda transisi energi secara bertahap namun pasti.

“Kita tidak bisa serta-merta meninggalkan energi fosil, tapi kita juga harus mulai membangun fondasi energi bersih untuk masa depan. Itu semangat yang kita usung dalam RUPTL kali ini,” pungkas Bahlil.

Dengan target penyelesaian RUPTL pada April 2025, pemerintah menandai babak baru dalam perencanaan energi nasional. Fokus pada pengembangan energi panas bumi di wilayah timur Indonesia menjadi simbol pemerataan pembangunan sekaligus upaya konkret dalam mengurangi emisi karbon.

Dokumen RUPTL 2025–2034 yang disusun kali ini tidak hanya menjadi cetak biru pembangunan pembangkit listrik, tetapi juga manifestasi nyata dari komitmen Indonesia terhadap energi bersih, kemandirian energi, dan pembangunan berkelanjutan. Jika direalisasikan dengan konsisten, transformasi ini akan membawa Indonesia menuju masa depan energi yang lebih hijau, adil, dan tangguh.