JAKARTA - Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat transisi energi bersih dengan memanfaatkan sumber daya energi baru terbarukan (EBT). Salah satu langkah konkretnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia secara resmi memerintahkan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk segera merealisasikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) berkapasitas 40 megawatt (MW) di Provinsi Maluku.

Instruksi tegas ini disampaikan Bahlil saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Ambon pada Sabtu, 5 April 2025. Dalam kunjungannya, Menteri Bahlil menegaskan bahwa potensi energi panas bumi di Maluku sangat besar dan harus segera dimanfaatkan demi kemandirian energi daerah serta mendukung target nasional dalam pengembangan energi hijau.

"Provinsi Maluku memiliki potensi panas bumi sebesar 40 megawatt yang perlu segera dibangun," kata Bahlil.

Menurutnya, pemanfaatan energi panas bumi ini bukan hanya akan meningkatkan pasokan listrik bersih untuk masyarakat Maluku, tetapi juga akan menciptakan dampak ekonomi positif, mulai dari penyerapan tenaga kerja lokal hingga mendorong investasi daerah. "Kita tidak boleh menunda-nunda lagi. Ini harus segera berjalan agar Maluku bisa mandiri secara energi," tegasnya.

Potensi Besar Energi Panas Bumi di Maluku

Provinsi Maluku memang dikenal sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang menyimpan potensi panas bumi cukup besar. Wilayah kepulauan ini memiliki cadangan energi panas bumi yang masih belum tergarap optimal. Keberadaan PLTP diharapkan akan memberikan dorongan signifikan dalam mengoptimalkan pemanfaatan energi tersebut.

Panas bumi termasuk salah satu sumber energi baru terbarukan yang ramah lingkungan. Selain memiliki emisi karbon yang jauh lebih rendah dibandingkan energi fosil, pembangkit panas bumi juga mampu menyediakan energi listrik secara berkelanjutan karena tidak bergantung pada cuaca seperti halnya pembangkit tenaga surya atau angin.

Menurut data Kementerian ESDM, pengembangan panas bumi di Indonesia menjadi prioritas utama dalam peta jalan transisi energi nasional menuju target net zero emission pada tahun 2060. Hingga kini, kapasitas terpasang panas bumi nasional mencapai sekitar 2.373 MW, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kapasitas panas bumi terbesar kedua di dunia, setelah Amerika Serikat.

Dengan penambahan kapasitas 40 MW di Maluku, kontribusi provinsi ini akan semakin signifikan dalam mendukung target bauran energi baru terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2025.

Arahan Langsung untuk PLN

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Bahlil juga menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan eksekusi dalam pembangunan proyek ini. Ia meminta PLN sebagai operator utama kelistrikan nasional untuk tidak hanya sekadar merencanakan, tetapi benar-benar segera melakukan aksi nyata di lapangan.

"Saya perintahkan PLN agar segera memulai pembangunan PLTP di Maluku. Jangan sampai potensi ini hanya menjadi wacana tanpa realisasi," ujar Bahlil.

Arahan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan investor, untuk segera bersinergi guna mempercepat pengembangan energi panas bumi di Maluku.

Bahlil juga mengingatkan bahwa pembangunan PLTP ini harus melibatkan masyarakat setempat, baik dalam tahap konstruksi maupun operasional nantinya. "Pembangunan ini harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Maluku. Tenaga kerja lokal harus diprioritaskan," tambahnya.

PLN Siap Jalankan Amanah

Menanggapi instruksi tersebut, pihak PLN menyatakan kesiapan penuh untuk merealisasikan pembangunan PLTP di Maluku. PLN menyambut baik arahan Menteri ESDM dan menganggap proyek ini sebagai bagian dari upaya strategis perusahaan dalam mendukung agenda transisi energi nasional.

PLN menyampaikan bahwa mereka akan segera melakukan studi kelayakan dan mempercepat proses perizinan agar proyek ini dapat segera dimulai. Selain itu, PLN juga akan menggandeng mitra strategis guna memastikan teknologi yang digunakan dalam pembangunan PLTP tersebut merupakan teknologi termutakhir yang ramah lingkungan dan efisien.

“Kami siap melaksanakan amanah dari pemerintah. Proyek PLTP di Maluku ini akan menjadi salah satu prioritas utama kami ke depan,” ungkap perwakilan PLN.

Dampak Ekonomi dan Sosial yang Signifikan

Pembangunan PLTP di Maluku diproyeksikan akan membawa dampak positif tidak hanya dari sisi penyediaan energi bersih, tetapi juga dalam aspek ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Dengan adanya proyek besar ini, diharapkan akan terbuka lapangan pekerjaan baru bagi warga Maluku, mulai dari tahap konstruksi hingga pengoperasian pembangkit.

Selain itu, kehadiran pembangkit listrik panas bumi juga akan mendorong tumbuhnya berbagai sektor pendukung seperti logistik, transportasi, hingga penyedia jasa konstruksi. Hal ini tentu saja menjadi angin segar bagi perekonomian daerah yang selama ini masih sangat bergantung pada sektor perikanan dan pertanian.

Dengan pasokan listrik yang lebih stabil dan andal, Maluku juga diperkirakan akan semakin menarik bagi investor di berbagai sektor, termasuk industri pengolahan hasil laut, pariwisata, dan manufaktur ringan.

Dorongan Menuju Masa Depan Energi Berkelanjutan

Langkah Kementerian ESDM ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong bauran energi yang lebih hijau dan berkelanjutan. Pembangunan PLTP di Maluku diharapkan menjadi proyek percontohan yang bisa menginspirasi daerah-daerah lain di Indonesia untuk memanfaatkan potensi energi terbarukan yang mereka miliki.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan komitmen PLN, harapan untuk menjadikan Maluku sebagai salah satu pusat energi panas bumi nasional bukan lagi sekadar impian. Jika berjalan sesuai rencana, proyek ini akan memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

“Panas bumi adalah masa depan energi Indonesia, dan Maluku memiliki bagian penting dalam masa depan itu,” pungkas Menteri Bahlil Lahadalia dengan optimis.