JAKARTA — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pentingnya penggunaan bantuan sosial (bansos) secara tepat oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan mendorong transisi menuju kemandirian ekonomi melalui program pemberdayaan dan pelatihan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul saat diwawancarai Radio Republik Indonesia (RRI) di Mojokerto.
Penegasan tersebut datang seiring dengan terus digulirkannya Program Keluarga Harapan (PKH) oleh pemerintah, yang selama ini menjadi salah satu instrumen utama dalam penyaluran bansos kepada masyarakat miskin.
“Pendamping harus aktif memberikan pemahaman kepada KPM tentang pemanfaatan bansos yang tepat sasaran, serta membimbing mereka agar bisa mandiri dan tidak bergantung pada bantuan sosial lagi,” ujar Gus Ipul.
Menurutnya, salah satu kunci keberhasilan program bansos adalah peran strategis para pendamping PKH. Mereka tidak hanya bertugas menyalurkan informasi atau memantau penggunaan bansos, tetapi juga memiliki peran krusial dalam mengarahkan KPM agar lebih produktif dan akhirnya keluar dari ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.
Evaluasi Data Penerima Setiap Lima Tahun
Dalam kesempatan yang sama, Gus Ipul mengungkapkan bahwa evaluasi data penerima bansos akan dilakukan secara maksimal setiap lima tahun. Langkah ini penting agar bansos tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh pihak yang tidak berhak.
“Data penerima bansos itu nanti kita evaluasi maksimal setiap lima tahun, kecuali untuk penyandang disabilitas dan lansia,” tegasnya.
Khusus bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia, pemerintah memberikan perhatian khusus dengan pengecualian dari evaluasi berkala tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjamin kesinambungan bantuan kepada kelompok rentan yang memang memerlukan dukungan berkelanjutan.
Kemandirian Ekonomi Lewat UMKM
Gus Ipul juga menyoroti tantangan di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Mojokerto, dalam upaya mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bansos. Pemerintah mendorong transisi dari konsumtif ke produktif melalui program-program pemberdayaan, terutama pelatihan UMKM.
“Program-program ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk lebih mandiri secara ekonomi dan tidak terlalu bergantung pada bantuan sosial,” kata Gus Ipul.
Pelatihan UMKM yang diberikan mencakup berbagai keterampilan kewirausahaan, pengelolaan keuangan, pemasaran digital, hingga akses terhadap permodalan. Pemerintah juga menggandeng berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan lembaga keuangan, untuk memfasilitasi pertumbuhan UMKM di kalangan KPM.
Pendamping PKH, Garda Terdepan Perubahan
Peran pendamping PKH kembali ditegaskan Gus Ipul sebagai garda terdepan dalam mendorong perubahan pola pikir dan sikap KPM. Ia meminta agar pendamping tidak sekadar melaporkan data dan penyaluran, tetapi juga membina, membimbing, serta memotivasi keluarga penerima agar bisa berkembang secara ekonomi.
“Pendamping PKH diharapkan bisa menjalankan tugas mereka dengan tegas, memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan dan digunakan secara tepat,” jelasnya.
Pendamping juga dituntut untuk mengenali potensi lokal dan karakteristik masing-masing KPM, agar program pemberdayaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan peluang di lapangan.
Bansos sebagai Jembatan, Bukan Tujuan Akhir
Dengan pendekatan yang lebih terarah, Kementerian Sosial berharap bansos dapat berfungsi sebagai jembatan menuju kemandirian, bukan sebagai tujuan akhir. Bansos dimaknai sebagai alat untuk memberikan "nafas" sementara bagi keluarga miskin agar dapat bangkit secara mandiri.
Program ini sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun masyarakat sejahtera, produktif, dan mandiri, terutama di tengah upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan tantangan global yang terus berkembang.
Upaya Terintegrasi
Ke depan, Kemensos juga akan mengintegrasikan program bansos dengan berbagai inisiatif lain seperti pelatihan vokasi, program padat karya, serta inkubasi bisnis mikro. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menciptakan dampak berkelanjutan dalam mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Indonesia.
Dengan strategi yang tepat, dukungan dari seluruh elemen masyarakat, serta peran aktif pendamping PKH, bantuan sosial tak hanya menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar, tapi juga alat efektif untuk membangun masa depan yang lebih mandiri dan sejahtera bagi masyarakat miskin.
