Jakarta - Polemik mewarnai jagat media sosial setelah para pengguna ponsel Oppo dan Realme di Thailand mengeluhkan keberadaan aplikasi pinjaman online (pinjol) bernama Fineasy yang secara otomatis terpasang di perangkat mereka. Aplikasi tersebut tidak hanya sulit dihapus, tetapi juga memiliki akses ke data pribadi pengguna, termasuk daftar kontak, yang memicu kekhawatiran akan pelanggaran privasi dan potensi penyalahgunaan data, Sabtu, 5 April 2025.

Menurut laporan Bangkok Post, Dewan Konsumen Thailand (Thailand Consumer Council/TCC) menyatakan bahwa kasus ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak konsumen. "Pengguna tidak dapat mencegah akses ke informasi pribadi secara efektif karena aplikasi ini telah terpasang di perangkat mereka," ujar TCC dalam pernyataan resminya pada Rabu, 5 Februari 2025.

Terpasang di 4 Juta Perangkat, Total Pinjaman Capai 15 Juta Baht

Dalam temuan TCC, aplikasi Fineasy telah terinstal di sekitar 4 juta unit ponsel Oppo dan Realme. Tak hanya itu, tercatat bahwa total pinjaman yang telah diajukan melalui aplikasi tersebut mencapai sekitar 15 juta baht atau setara lebih dari Rp6,6 miliar. TCC juga mengungkap bahwa cicilan pinjaman dibayarkan ke rekening perusahaan berbadan hukum Thailand, yang diduga memiliki koneksi dengan jaringan asing.

Keberadaan aplikasi ini mengundang kekhawatiran serius mengenai perlindungan data konsumen dan keamanan keuangan pribadi. Aplikasi tersebut dilaporkan memberikan notifikasi secara aktif, serta tidak memberikan opsi untuk dihapus secara mandiri oleh pengguna.

40 Pengguna Ajukan Pengaduan ke Biro Investigasi Pusat

Terkait insiden ini, sebanyak 40 pengguna ponsel didampingi oleh TCC telah secara resmi mengajukan pengaduan ke Biro Investigasi Pusat Thailand. Mereka menuntut agar pihak berwenang mengambil langkah tegas terhadap kasus ini serta memberikan jaminan perlindungan konsumen di ranah digital.

Kelompok tersebut juga mendesak Komisi Penyiaran dan Telekomunikasi Nasional (NBTC) serta Bank of Thailand untuk segera turun tangan, guna menghindari risiko penyalahgunaan finansial dan penipuan yang semakin marak, termasuk oleh sindikat call center ilegal.

Oppo dan Realme Minta Maaf dan Janji Hapus Aplikasi

Menanggapi polemik ini, Oppo dan Realme akhirnya angkat bicara. Dalam pernyataan resmi yang dikutip dari Nation Thailand, kedua produsen asal Tiongkok itu menyampaikan permohonan maaf kepada para pengguna di Thailand dan menyatakan tengah melakukan perbaikan.

"Kami sedang mempercepat proses agar pengguna dapat menghapus aplikasi Fineasy sendiri. Jika ingin segera menghapusnya, pengguna dapat menghubungi pusat layanan resmi kami di seluruh Thailand," ujar perwakilan Oppo dan Realme.

Lebih lanjut, perusahaan menyatakan bahwa fitur pinjaman telah dihapus dari aplikasi Fineasy. Saat ini, aplikasi tersebut hanya menyisakan fungsi pendukung yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari pengguna. Keduanya juga menegaskan komitmen untuk tidak lagi memasang aplikasi pinjaman secara otomatis di perangkat mereka dan menghentikan rekomendasi aplikasi serupa di platform bawaan mereka.

Kecaman Netizen: Ancaman Boikot Terhadap Oppo dan Realme

Meskipun permintaan maaf telah disampaikan, gelombang kemarahan netizen belum juga reda. Di berbagai platform media sosial, banyak pengguna menyuarakan kekecewaan mereka terhadap Oppo dan Realme. Sejumlah warganet bahkan menyatakan niat mereka untuk tidak lagi membeli produk dari kedua merek tersebut.

"Bagaimana mungkin aplikasi yang menyentuh data pribadi bisa muncul tanpa izin? Ini jelas tidak etis," tulis salah satu pengguna di forum diskusi populer.

Insiden ini kembali membuka diskusi mengenai pentingnya regulasi ketat terkait privasi dan keamanan data dalam ekosistem digital. Banyak pihak menilai bahwa kasus ini menjadi pengingat bagi produsen teknologi agar lebih transparan dan menghormati hak-hak konsumen, termasuk dalam hal kontrol terhadap aplikasi yang terinstal di perangkat.

Regulasi Data Pribadi Jadi Sorotan

Kasus Fineasy memperkuat urgensi penerapan kebijakan perlindungan data pribadi secara lebih menyeluruh di Thailand dan kawasan Asia Tenggara. Para pakar hukum dan perlindungan konsumen mendesak pemerintah untuk memperkuat implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDPA) guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Dengan jumlah pengguna smartphone yang terus meningkat, isu keamanan digital kini menjadi prioritas yang tidak dapat diabaikan. Kasus ini menjadi pelajaran bagi semua pihak – produsen, pemerintah, dan masyarakat – akan pentingnya menjaga kepercayaan publik dalam era digital yang semakin kompleks.