ESDM

Menteri ESDM Perintahkan PLN Bangun Pembangkit Geotermal 40 MW di Maluku, Dorong Akselerasi Energi Bersih di Timur Indonesia

Menteri ESDM Perintahkan PLN Bangun Pembangkit Geotermal 40 MW di Maluku, Dorong Akselerasi Energi Bersih di Timur Indonesia

JAKARTA - Komitmen pemerintah untuk menghadirkan akses energi bersih, merata, dan terjangkau di seluruh pelosok tanah air semakin nyata. Dalam kunjungan kerjanya ke Kota Ambon, Sabtu 5 April 2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara tegas memerintahkan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk segera membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) berkapasitas 40 megawatt (MW) di Provinsi Maluku.

Instruksi tersebut menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam mempercepat transisi energi menuju sumber energi baru terbarukan (EBT), khususnya di kawasan timur Indonesia yang selama ini masih menghadapi tantangan keterbatasan akses energi.

"Dalam implementasinya, PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk oleh negara dalam melakukan penugasan-penugasan agar semua masyarakat bisa mendapatkan listrik," ujar Bahlil usai melakukan peninjauan di Unit Pelaksana Penyaluran dan Pengaturan Beban (UP3B) di Kota Ambon.

Maluku Miliki Potensi Panas Bumi yang Besar

Menurut Menteri Bahlil, Provinsi Maluku menyimpan potensi panas bumi yang sangat besar, diperkirakan mencapai 40 MW. Potensi ini dinilai sangat layak untuk segera dikembangkan guna memenuhi kebutuhan listrik di kawasan tersebut.

"Potensi panas bumi di Maluku sebesar 40 MW ini perlu segera kita manfaatkan. Proyek PLTP ini sudah kami masukkan ke dalam draf Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN 2025-2034," jelas Bahlil.

Ia menegaskan, proyek ini menjadi langkah konkret dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mempercepat penggunaan energi baru terbarukan, sekaligus mewujudkan pemerataan akses listrik bagi seluruh masyarakat di Maluku.

Masuk RUPTL PLN 2025-2034

Menteri Bahlil juga memastikan bahwa pembangunan PLTP di Maluku telah menjadi bagian integral dari dokumen RUPTL PLN 2025-2034. Langkah ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mengimplementasikan peta jalan transisi energi nasional.

"Dengan masuknya proyek ini ke RUPTL, artinya kita sudah punya payung hukum dan perencanaan yang jelas untuk merealisasikannya. Tinggal bagaimana kita mengeksekusi dengan cepat dan tepat," kata Bahlil.

Selain memastikan payung hukum yang jelas, Bahlil juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan PLN dalam mewujudkan pembangunan PLTP tersebut.

Dorong Pemerataan Energi di Wilayah Timur

Pembangunan PLTP di Maluku dinilai sebagai salah satu langkah strategis dalam pemerataan akses energi, khususnya di wilayah timur Indonesia. Selama ini, kawasan timur masih menghadapi tantangan besar terkait keterbatasan pasokan listrik yang memadai.

Dengan adanya pembangkit berbasis energi terbarukan, diharapkan kebutuhan listrik masyarakat terpenuhi secara optimal, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

"Kita ingin masyarakat di Maluku ini merasakan kehadiran negara dalam menyediakan listrik yang cukup dan terjangkau," ujar Bahlil.

Pemerintah menargetkan proyek PLTP ini tidak hanya memperkuat sistem kelistrikan di Maluku, tetapi juga menjadi katalis bagi pembangunan infrastruktur pendukung lainnya, termasuk akses jalan, fasilitas pendukung pembangkit, hingga konektivitas jaringan listrik yang lebih luas.

Dorongan Transisi Energi Nasional

Instruksi Bahlil ini juga sejalan dengan target pemerintah untuk meningkatkan bauran energi baru terbarukan dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. Melalui proyek PLTP di Maluku, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam mengurangi emisi karbon dan memperkuat ketahanan energi nasional.

"Pemerintah pusat ingin percepatan transisi energi ini berjalan dengan konkret. Salah satunya melalui pengembangan potensi panas bumi seperti di Maluku," tegas Bahlil.

PLTP ini nantinya akan memanfaatkan potensi panas bumi secara optimal, dengan meminimalisir dampak lingkungan dan sekaligus memberikan manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat sekitar.

PLN Siap Laksanakan Penugasan

Sebagai BUMN yang mendapat mandat langsung dari negara, PLN menyatakan kesiapannya untuk segera merealisasikan instruksi Menteri ESDM tersebut. Pihak PLN memastikan akan segera melakukan kajian teknis mendalam dan memulai tahapan awal pembangunan.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah, PLN optimistis proyek PLTP di Maluku dapat berjalan sesuai target waktu yang ditetapkan.

Harapan Besar untuk Masa Depan Energi di Maluku

Pembangunan PLTP berkapasitas 40 MW di Maluku diharapkan menjadi tonggak penting dalam perjalanan energi bersih Indonesia. Tidak hanya meningkatkan pasokan listrik di kawasan timur, proyek ini juga diharapkan membuka peluang lapangan kerja baru, menggerakkan perekonomian lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami berharap proyek ini bisa menjadi legacy positif bagi masyarakat Maluku dan menjadi contoh pengembangan energi baru terbarukan yang sukses di Indonesia bagian timur," pungkas Bahlil.

Dengan langkah ini, pemerintah membuktikan komitmennya dalam mewujudkan keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia, sekaligus mempercepat visi besar menuju kemandirian energi nasional berbasis sumber daya dalam negeri.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index