JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, agar dapat naik kelas dan lebih berkembang. Menurutnya, Sidoarjo memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM yang perlu didukung dengan berbagai upaya promosi dan fasilitas.
“Jadi ini perlu diketahui oleh seluruh masyarakat terutama Sidoarjo Raya. Jadi bukan Surabaya Raya, tetapi Sidoarjo Raya. Yaitu dari Surabaya, Gresik, Pasuruan, Mojokerto yang merupakan kabupaten dengan upah minimum regional (UMR) yang cukup besar bahwa UMKM di Sidoarjo ini sangat potensial,” ujar Bambang saat mengunjungi pelaku UMKM pembuatan sandal dan tas di Sidoarjo, Selasa 25 Maret 2025.
Dorongan Promosi dan Pemasaran UMKM
Bambang menekankan pentingnya peran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan promosi produk-produk UMKM lokal agar lebih dikenal luas. Salah satu strategi yang diusulkannya adalah pemasangan videotron di sepanjang jalan tol yang melintasi Sidoarjo. Menurutnya, dengan lebih dari 30 kilometer jalan tol yang melewati kawasan ini, potensi promosi bagi produk-produk lokal sangat besar.
“Ini yang dulu saya inginkan, dengan panjang jalan dan tol yang melewati Sidoarjo lebih dari 30 kilometer dan lewat di tengah kota, ini menjadi kemudahan untuk promosi tentang produk-produk yang ada di Sidoarjo,” jelasnya.
Selain itu, ia juga mengusulkan agar produk UMKM Sidoarjo dapat dipasarkan di rest area jalan tol yang berada di wilayah tersebut. Dengan demikian, produk lokal akan lebih mudah diakses oleh masyarakat luas dan tidak kalah bersaing dengan produk luar negeri.
“Paling tidak secara bergantian, 1.000 UMKM bisa masuk ke rest area, sehingga bukan produk-produk luar negeri yang mendominasi di sana, tetapi produk-produk masyarakat Sidoarjo,” tambahnya.
Dukungan Pemerintah untuk UMKM
Lebih lanjut, Bambang mengungkapkan bahwa pemerintah pusat, di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto, telah merancang langkah konkret untuk melindungi UMKM. Salah satunya adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan UMKM yang bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Tujuan utama satgas ini adalah memastikan tidak ada pungutan liar atau biaya tidak resmi yang membebani pelaku usaha kecil.
“Kemarin sudah dibicarakan dan semua perlindungan diberikan kepada UMKM agar tidak ada kutipan-kutipan yang masuk yang mengambil dari UMKM yang tidak resmi,” ujarnya.
Tak hanya perlindungan, dukungan dalam bentuk permodalan juga ditingkatkan. Pemerintah telah menaikkan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM, dari Rp280 triliun menjadi Rp300 triliun. Bahkan, untuk pinjaman di bawah Rp100 juta, UMKM tidak diwajibkan memberikan agunan sebagai jaminan.
“Dari Rp280 triliun menjadi Rp300 triliun, melalui Menteri UMKM sudah disampaikan bahwa UMKM dengan pinjaman Rp100 juta ke bawah tidak perlu memberikan agunan,” jelas Bambang.
Program Prioritas UMKM di Sidoarjo
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Edi Kurniadi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan empat program prioritas guna mendukung pertumbuhan UMKM. Program tersebut mencakup:
Program UMKM Naik Kelas – Mendorong UMKM untuk berkembang dan meningkatkan daya saing di pasar nasional dan internasional.
Pemberian Modal Usaha – Menyediakan bantuan modal usaha sebesar Rp50 juta bagi UMKM yang memenuhi kriteria.
Renovasi Warung Rakyat – Memperbaiki dan meningkatkan fasilitas warung rakyat agar lebih menarik dan nyaman bagi konsumen.
Percepatan Perizinan – Mempermudah dan mempercepat proses perizinan usaha bagi pelaku UMKM agar mereka dapat segera menjalankan usaha secara legal dan profesional.
“Di antaranya UMKM naik kelas, kemudian juga Rp50 juta modal usaha untuk UMKM, serta renovasi warung rakyat dan percepatan perizinan,” ungkap Edi.
Dengan berbagai program ini, diharapkan UMKM di Sidoarjo dan sekitarnya dapat semakin berkembang, memiliki daya saing tinggi, serta mampu menghadapi tantangan ekonomi ke depan. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan pusat, menjadi kunci dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM yang lebih kuat.
