JAKARTA — Makanan gorengan menjadi salah satu sajian favorit bagi masyarakat Indonesia. Dari ayam geprek yang gurih hingga tahu bulat yang menggoda, berbagai jenis makanan ini selalu menjadi pilihan di berbagai kesempatan. Namun, di balik kelezatan dan kepopulerannya, ada ancaman kesehatan yang serius terkait dengan kebiasaan mengonsumsi makanan berminyak ini. Data terbaru menunjukkan bahwa biaya kesehatan akibat penyakit kardiovaskular yang berhubungan dengan konsumsi lemak trans dari gorengan, telah mencapai US$213 juta atau sekitar Rp3,45 triliun dalam kurun waktu 10 tahun.

Penyakit kardiovaskular, seperti serangan jantung dan stroke, merupakan masalah serius yang berdampak luas pada masyarakat. Penyakit ini sering kali berhubungan dengan kadar kolesterol tinggi, yang salah satunya dipicu oleh konsumsi lemak trans. Lemak trans sendiri terbentuk melalui proses industri dengan menambahkan hidrogen ke dalam minyak sayur, dan banyak ditemukan dalam makanan yang digoreng.

Menurut analisis dari Dr. Marklund dari Johns Hopkins University dan The George Institute, yang didukung oleh Resolve to Save Lives (RTSL), kebijakan penghapusan lemak trans dapat menghemat biaya kesehatan hingga US$213 juta dan berpotensi menyelamatkan lebih dari 115.000 nyawa dalam 10 tahun pertama jika diterapkan pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan urgensi untuk meninjau kembali kebiasaan konsumsi lemak trans secara nasional.

"Kita melihat beberapa negara yang telah memiliki regulasi pembatasan kadar garam dan eliminasi lemak trans, dapat secara signifikan menekan angka kematian akibat penyakit kardiovaskular serta berdampak positif mengurangi beban pembiayaan kesehatan nasional," ungkap Prof. Asnawi Abdullah, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Pernyataan ini seakan menambah urgensi akan pentingnya langkah konkret dalam kebijakan kesehatan.

Data dari Kementerian Kesehatan mengungkapkan bahwa penyakit kardiovaskular menjadi penyebab utama kematian di Indonesia, dengan hampir 800.000 nyawa melayang setiap tahunnya. Tingginya angka ini mempertegas perlunya tindakan segera untuk mengendalikan faktor risiko utama dari penyakit-penyakit tersebut. Selain lemak trans, konsumsi garam juga disebut sebagai salah satu faktor penyebab tingginya angka kematian akibat penyakit kardiovaskular.

Untuk menanggulangi masalah ini, Kementerian Kesehatan tengah mengkaji kebijakan guna membatasi konsumsi lemak trans dan garam. Prof. Asnawi Abdullah menekankan pentingnya kebijakan yang tepat untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mengurangi beban pembiayaan kesehatan, yang telah meningkat sebesar 7,8% per tahun dalam dekade terakhir. "Dengan kebijakan yang tepat, kita bisa membantu masyarakat hidup lebih sehat dan berpotensi menekan eskalasi pembiayaan belanja kesehatan," tambahnya.

Langkah Kementerian Kesehatan ini diharapkan mampu menekan laju peningkatan angka penyakit kardiovaskular dan menyelamatkan ribuan nyawa di masa mendatang. Pengalaman dari negara-negara lain yang telah menerapkan regulasi serupa menunjukkan hasil yang menjanjikan, dengan pengurangan signifikan dalam jumlah kasus penyakit kardiovaskular dan biaya perawatan kesehatan.

Dari sisi masyarakat, kesadaran akan pola makan yang lebih sehat juga perlu ditingkatkan. Pemilihan makanan yang lebih bergizi dan berimbang, serta pengurangan konsumsi makanan berminyak dan asin, dapat membantu mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif berolahraga dan menerapkan gaya hidup sehat sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko kesehatan jangka panjang.

Sebagai langkah awal, edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya lemak trans dan pentingnya pola makan sehat menjadi kunci penting dalam upaya pencegahan ini. Kampanye kesehatan yang efektif dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya perubahan gaya hidup.

Dengan berbagai langkah yang telah dirancang, diharapkan Indonesia dapat menekan masalah kesehatan ini dan menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif. Kebijakan yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Bukan hanya untuk mengurangi pembiayaan kesehatan yang kian membengkak, tetapi juga menjamin keselamatan dan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.