JAKARTA - Kota Samarinda, yang tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur, kini menghadapi sorotan tajam terkait kualitas dari proyek-proyek jalan dan drainasenya. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak jalan yang baru saja selesai dibangun justru cepat mengalami kerusakan. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran tentang keseriusan dalam perencanaan dan pengawasan proyek infrastruktur oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menjadi salah satu suara vokal yang mengkritik kualitas infrastruktur di kota itu. Ia menyoroti masalah perencanaan yang tidak optimal serta pengawasan proyek yang kurang ketat sebagai penyebab utama dari kerusakan infrastruktur jalan yang terjadi.

Sistem Drainase yang Kurang Memadai

Anhar menekankan bahwa banyak proyek jalan di Samarinda tidak dirancang dengan baik, terutama dalam hal sistem drainase yang seharusnya memadai. Kelalaian ini mengakibatkan air tertahan di permukaan jalan yang akhirnya merusak lapisan jalan.

"Kondisi tanah dan curah hujan di Samarinda seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam merencanakan sistem drainase yang baik. Namun, tampaknya hal ini sering diabaikan," ujar Anhar. "Akibatnya, jalan yang baru dibangun justru cepat rusak, sehingga alokasi anggaran terfokus pada perbaikan yang sebenarnya bisa dihindari jika perencanaannya matang."

Pentingnya Pengawasan Ketat

Pengawasan yang lemah terhadap proyek infrastruktur adalah masalah lain yang diangkat oleh Anhar. Ia mendorong Pemkot Samarinda untuk memperbaiki sistem pengawasan agar proyek-proyek pembangunan tidak sekadar menjadi formalitas tanpa menciptakan dampak yang berarti bagi masyarakat.

"Pemerintah harus lebih ketat dalam mengawasi proyek-proyek infrastruktur. Jangan biarkan proyek jalan baru justru menjadi proyek perbaikan terus-menerus. Siklus seperti ini harus segera diputus dengan perencanaan yang lebih matang dan pengawasan yang lebih ketat," tegasnya.

Peran Kontraktor dalam Kualitas Infrastruktur

Sorotan tajam juga tertuju pada kontraktor yang terlibat dalam pengerjaan proyek-proyek jalan. Menurut Anhar, banyak kontraktor di Samarinda bekerja tanpa memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak proyek. Hal ini terjadi akibat dari longgarnya sistem pengawasan.

"Tidak jarang kita temukan kontraktor yang bekerja asal-asalan, tanpa memenuhi spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan. Namun, ironisnya, proyek mereka tetap lolos dari pengawasan tanpa konsekuensi berarti," ujar Anhar. "Jika ditemukan proyek yang tidak sesuai standar, harus ada tindakan tegas, termasuk sanksi bagi kontraktor yang tidak menjalankan pekerjaannya dengan baik."

Pembenahan Berbasis Standar Internasional

Untuk mengatasi persoalan ini, penerapan sistem manajemen kualitas seperti ISO dan penerapan standar kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3) dalam setiap proyek infrastruktur dianggap penting. Dengan mengadopsi standar ini, diharapkan kualitas pengerjaan proyek dapat lebih terkontrol dan risiko kerusakan cepat diminimalkan.

Selain itu, edukasi dan pelatihan bagi tenaga kerja serta penilaian berkala terhadap kualitas pengerjaan proyek oleh pihak independen disarankan menjadi bagian dari solusi jangka panjang.

Komitmen Pemerintah dan Harapan Masyarakat

Tanggung jawab besar kini ada di pundak Pemkot Samarinda untuk mengambil langkah konkret dalam memperbaiki kualitas infrastruktur kota. Penyusunan kebijakan strategis dan pembenahan sistem pengawasan yang efektif diharapkan dapat diimplementasikan segera.

Masyarakat Samarinda tentu berharap bahwa keberhasilan perbaikan infrastruktur pada akhirnya akan tercermin pada kualitas hidup yang lebih baik, dengan jalan-jalan yang lebih tahan lama dan sistem drainase yang lebih terencana.

"Investasi dalam perencanaan yang matang dan pelibatan tenaga ahli dalam proses pembangunan infrastruktur bukanlah biaya, melainkan sebuah investasi jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat," tutup Anhar dalam wawancara.

Dengan adanya dorongan dari berbagai pihak, termasuk DPRD, diharapkan Pemkot Samarinda dapat lebih serius dalam menangani isu ini, memastikan bahwa setiap proyek yang dikerjakan dapat memberikan manfaat maksimal dan berkelanjutan bagi masyarakat secara menyeluruh. Ke depan, kolaborasi antara pemerintah, kontraktor, dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan infrastruktur yang berkualitas dan tahan lama.