JAKARTA — Pada sebuah retret yang dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dari seluruh Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadapi serangkaian pertanyaan tajam mengenai kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukannya. Acara yang digelar pada Minggu, 23 Februari 2025 di Akademi Militer, Magelang, ini sekaligus menjadi kesempatan bagi para kepala daerah untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang pengelolaan keuangan yang lebih efisien.

Acara retret ini tidak hanya menjadi ajang diskusi antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga menjadi wadah bagi Sri Mulyani untuk menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung tujuan nasional. Dia menekankan perlunya sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah.

Diskusi Hangat dan Antusiasme Peserta

Menurut Sri Mulyani, para kepala daerah memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya tentang berbagai isu spesifik. Pertanyaan tersebut berkisar pada formula dana bagi hasil, keberlanjutan sejumlah proyek infrastruktur, hingga berbagai aspirasi daerah lainnya. "Banyak pertanyaan dari kepala daerah tentu mengenai pelaksanaan Inpres Nomor 1 tahun 2025, termasuk efisiensi," ungkap Sri Mulyani.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian, yang juga hadir dalam acara tersebut, mengungkapkan bahwa diskusi berjalan dengan sangat antusias. Dia berpendapat bahwa interaksi yang terjadi antara Menteri Keuangan dengan kepala daerah adalah momen yang sangat bermanfaat. "Cukup ramai pertanyaannya antara Menteri Keuangan dengan daerah dan ini sangat bagus sekali. Kenapa? Karena daerah bisa menyampaikan langsung persoalan-persoalan teknis keuangan," ujar Tito.

Tantangan Efisiensi dan Masukan dari Daerah

Kepala daerah, melalui forum tersebut, menyuarakan kekhawatiran mereka mengenai efisiensi anggaran serta berbagai topik lainnya, seperti dana bagi hasil, pajak, retribusi, dan inflasi. Mereka juga memberikan masukan mengenai formula dana bagi hasil yang diharapkan bisa dipertimbangkan oleh Kementerian Keuangan sebagai dasar solusi yang tepat dan adil bagi semua pihak.

"Misalnya di bidang pendidikan, sekolah-sekolah yang rusak, toilet-toilet yang tidak bagus MCK-nya, kemudian di bidang kesehatan, Puskesmas, harus bagus standardisasinya. Nah, ini awasi, tolong diawasi," lanjut Mendagri.

Menekan Pemborosan untuk Program Pro Rakyat

Mendagri juga menyoroti beberapa area pemborosan yang perlu ditekan, seperti anggaran untuk alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas, dan rapat-rapat seremonial. Dana yang dihemat dari pos-pos tersebut diharapkan bisa dialihkan ke program-progam yang lebih berdampak langsung bagi rakyat, seperti perbaikan infrastruktur pendidikan dan kesehatan.

Lebih lanjut, Mendagri menekankan pentingnya dukungan dari pimpinan DPRD untuk menyadari dan mengimplementasikan kebijakan efisiensi ini. "Kebijakan tersebut diimplementasikan semata-mata untuk mewujudkan program yang lebih penting dan dapat dirasakan masyarakat banyak," tambahnya.

Memupuk Hubungan Emosional dan Tanggung Jawab Bersama

Retret ini, selain menjadi ajang bagi pertukaran pandangan mengenai kebijakan keuangan, juga diharapkan dapat meningkatkan hubungan emosional antara para kepala daerah. Dengan mempererat komunikasi dan koordinasi antara daerah, mereka diharapkan dapat mengemban tanggung jawabnya dengan lebih baik kepada rakyat.

Para kepala daerah yang mengikuti retret ini memiliki tanggung jawab besar untuk membawa perubahan di daerahnya masing-masing, dan forum ini diharapkan menjadi awal dari terciptanya keputusan-keputusan yang bermanfaat untuk mendorong kemajuan Indonesia secara keseluruhan.

Acara retret ini menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi berbagai tantangan keuangan dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini menuntut adanya kesadaran dan partisipasi aktif dalam setiap kebijakan yang diterapkan demi kemajuan bersama.