JAKARTA  - Keputusan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I (KSOP) Balikpapan untuk menghentikan kegiatan curah di PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT) telah menimbulkan gelombang protes keras dari sejumlah pengguna layanan jetty di pelabuhan tersebut. Penghentian ini disebut-sebut berdampak signifikan pada alur pengiriman dan proses bongkar muat logistik yang ditujukan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang sejatinya merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diusung pemerintah.

Kegiatan curah yang selama ini dioperasikan berdasarkan diskresi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) harus terhenti setelah KKT gagal melengkapi izin kegiatan multipurpose sampai dengan batas waktu berakhirnya diskresi pada 31 Januari 2025.

Para pengguna, khususnya perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat dalam proyek pembangunan IKN dan memiliki kontrak dengan KKT, mengungkapkan keluhan terhadap keputusan ini. Mereka menyatakan bahwa penghentian tersebut mengancam kemampuan mereka untuk memenuhi tenggat waktu proyek yang ketat.

Seorang pengguna anonim yang ditemui di Jakarta mengungkapkan kekhawatirannya. "Jujur saja, dengan disetopnya kegiatan curah di KKT ini menghambat kinerja alur pengiriman dan bongkar muat logistik IKN," ujar sumber tersebut kepada Media Kaltim di FX Sudirman, Jakarta, belum lama ini.

Pengguna lain menyarankan agar perpanjangan diskresi dipertimbangkan, mengingat pentingnya kelancaran logistik untuk proyek IKN yang merupakan prioritas nasional. Mereka menegaskan bahwa ketidakpastian yang ditimbulkan oleh penghentian ini telah merugikan pihak-pihak yang bekerja dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan.

"Kami pun bekerja ditarget dengan waktu juga, kalau tersendat seperti ini, kami sulit untuk koordinasi di lapangan dan merembet ke mana-mana," lanjutnya.

Di tengah penghentian ini, muncul spekulasi bahwa kegiatan mungkin akan dialihkan ke pelabuhan yang dimiliki oleh pihak swasta. Yang menarik adalah, terdapat pelabuhan milik BUMN seperti KKT yang posisinya sangat dekat dengan fasilitas pelabuhan swasta, salah satunya adalah pelabuhan umum di Kawasan Industri Somber.

“Orang awam saja pasti dengarnya aneh. KSOP yang mewakili pihak pemerintah kok justru merekomendasikan ke pihak swasta? Padahal ada jetty milik BUMN. Lebih aneh lagi, kegiatannya berdekatan dengan jetty milik KKT. Ini sebenarnya ada apa?” ungkap seorang sumber.

Media Kaltim yang menghubungi Kementerian Perhubungan untuk klarifikasi mendapat jawaban terbatas. Juru Bicara Kemenhub, Elba Damhuri, menekankan bahwa pernyataan terkait masalah ini harus diperoleh langsung dari KSOP Balikpapan. "Untuk sementara, tunggu saja komentar dari KSOP Balikpapan ya," kata Elba.

Keputusan penghentian kegiatan di KKT ini masih menyisakan banyak pertanyaan, terutama mengingat dampaknya yang besar bagi proyek pembangunan IKN yang menjadi fokus penting dari pemerintahan saat ini. Apalagi, jika benar ada rencana pengalihan kegiatan ke pelabuhan swasta, hal ini dapat menimbulkan beragam implikasi, termasuk potensi peningkatan biaya operasional dan koordinasi yang lebih kompleks.

Dalam konteks ini, penting bagi KSOP Balikpapan sebagai otoritas yang mengeluarkan keputusan ini untuk segera memberikan klarifikasi dan rencana tindak lanjut. Transparansi dan komunikasi yang efektif antara pihak otoritas dan pengguna jasa pelabuhan menjadi krusial untuk memastikan bahwa dampak dari penghentian ini dapat diminimalkan.

Terlepas dari kontroversi yang ada, proyek IKN tetap perlu didukung dengan alur logistik yang terencana dan efisien. Setiap upaya untuk mengatasi hambatan dalam proses pengiriman dan bongkar muat logistik seharusnya diprioritaskan, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menyukseskan pembangunan IKN sebagai simbol ibu kota baru yang modern dan berkelanjutan.

Sebagai langkah ke depan, koordinasi yang lebih baik antara pelaku industri, regulator pemerintah, dan penyedia layanan pelabuhan perlu diperkuat. Hal ini untuk memastikan tidak hanya kelancaran alur logistik, tetapi juga kesinambungan dan efisiensi operasional yang dapat mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, upaya untuk menyelesaikan izin dan persyaratan yang belum tuntas harus dipercepat agar kegiatan curah di KKT dapat kembali beroperasi dengan lancar, demi kesuksesan proyek IKN yang menjadi tanggung jawab bersama.