Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, menegaskan bahwa program subsidi dan bantuan sosial (bansos) tetap berjalan meskipun ada penghematan anggaran. Penghematan ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 terkait Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Misbakhun menjelaskan bahwa penghematan anggaran sebesar Rp 306 triliun merupakan bagian dari reformasi APBN, yang bertujuan meningkatkan efektivitas belanja pemerintah. "Presiden menginstruksikan pengurangan 50% untuk perjalanan dinas di kementerian dan lembaga. Pengurangan anggaran juga berlaku pada belanja barang, termasuk alat tulis kantor (ATK). Namun, hal ini tidak berarti rapat atau perjalanan dinas tidak dilakukan. Semua kegiatan akan tetap dilaksanakan dengan lebih selektif dan fokus pada hal-hal yang sangat urgent dan penting," ujar Misbakhun dalam acara Outlook Ekonomi DPR yang dipersembahkan oleh Komisi XI DPR RI bersama detikcom dan didukung oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk di Jakarta, Rabu (5/2/2024).
Misbakhun menegaskan bahwa subsidi dan bansos tetap dilanjutkan, karena insentif tersebut dianggap penting untuk menunjukkan kehadiran negara bagi masyarakat. "Masyarakat kecil tetap menjadi perhatian, karena Presiden Prabowo ingin memastikan negara hadir di tengah rakyat. Oleh karena itu, subsidi dan bansos tidak berubah dan akan tetap ada sebagai penguatan kehadiran negara untuk masyarakat kecil," tutup Misbakhun.
