JAKARTA - Pada hari Kamis, 26 Desember 2024, isu kenaikan harga MinyaKita, minyak goreng kemasan sederhana yang disubsidi oleh pemerintah, masih belum terselesaikan. Meski telah ada peraturan harga dari pemerintah, harga MinyaKita di pasaran tetap tidak menyentuh batas Harga Eceran Tertinggi (HET). Ketidakstabilan harga ini menjadi perhatian utama di penghujung tahun 2024, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru.

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 menetapkan HET MinyaKita sebesar Rp 15.700 per liter. Namun, harga di pasar menunjukkan angka yang lebih tinggi, seringkali hingga Rp 18.000 per liter. Sebelumnya, ketika MinyaKita diluncurkan pada tahun 2022, HET sempat ditetapkan lebih rendah, yaitu Rp 14.000 per liter melalui Permendag No 49 Tahun 2022. Ketidakselarasan antara kebijakan harga dan kenyataan di lapangan memperlihatkan adanya kesinambungan masalah dari tahun ke tahun.

Menurut pantauan di Pasar Jaya Cijantung, penjual menjual MinyaKita dengan harga Rp 18.000 per liter. Salah satu pedagang sembako, Nando, mengatakan bahwa harga tersebut sudah berlangsung lama, dan mengeluhkan sulitnya mendapatkan pasokan. “MinyaKita Rp 18.000 seliter biasanya Rp 16.000 (per liter), pasokannya susah 2 bulanan,” ujar Nando.

Sejalan dengan penuturan Nando, seorang pedagang lainnya yang enggan disebutkan namanya, membenarkan masalah kesulitan pasokan MinyaKita. Ia menjelaskan bahwa pembelian dari distributor harus menggunakan sistem "kawin" dengan minyak goreng merek lain, yang juga berkontribusi pada mahalnya harga di pasaran. “MinyaKita belinya harus 'kawinan', jadi kalau mau beli MinyaKita, harus beli minyak yang lain juga yang kemasan, makannya jadi mahal,” ungkapnya.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama kenaikan harga adalah rantai distribusi MinyaKita yang terlalu panjang dan tidak sesuai dengan yang ditetapkan. Dalam sebuah rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, ia mengemukakan, “Sudah kita indikasikan yaitu terbentuknya rantai distribusi yang lebih panjang dibanding yang ditetapkan dalam Permendag 18/2024, di lapangan ada terjadi beberapa transaksi dari pengecer ke pengecer.” Berbagai transaksi tambahan ini memperpanjang jalur distribusi sebelum MinyaKita sampai ke konsumen akhir.

Menghadapi situasi ini, Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi strategis untuk menangani distribusi MinyaKita. Presiden mengarahkan agar Perum Bulog, perusahaan pelat merah, dilibatkan dalam distribusi minyak goreng bersubsidi tersebut. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menyatakan langkah ini bertujuan untuk mengendalikan harga agar sesuai dengan HET. "Presiden Prabowo Subianto saat rapat terbatas mengatakan kalau harga Minyakita masih tinggi saat dikerjakan pihak swasta, Bulog saja yang distribusi. Masih ada minyak goreng jenis lain yang bisa dijual pihak swasta," jelas Arief.

Dengan jaringan distribusi yang luas melalui 1.593 gudang yang tersebar di berbagai daerah, Bulog diharapkan dapat menormalkan harga MinyaKita. Arief menegaskan bahwa pemanfaatan jaringan Bulog akan meningkatkan kecepatan distribusi dan menjaga harga sesuai dengan patokan pemerintah. "Pemerintah bisa memastikan harga MinyaKita sesuai dengan HET," tambahnya, menekankan peran strategis Bulog dalam menyelesaikan masalah distribusi ini.

Permasalahan distribusi dan harga yang tinggi menunjukkan pentingnya perbaikan tata kelola distribusi untuk komoditas bersubsidi. Dengan integrasi perusahaan negara seperti Bulog, diharapkan konsumen dapat menikmati produk bersubsidi dengan harga yang wajar dan sesuai regulasi, terutama di periode permintaan tinggi menjelang perayaan besar seperti Natal dan Tahun Baru.