JAKARTA - Upaya besar untuk memperkuat sektor maritim nasional melalui merger tiga raksasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali mendapat perhatian. Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, mengonfirmasi bahwa proses merger antara PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), PT ASDP Indonesia Ferry (ASDP), dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) tengah berjalan dan masih dalam tahap pengkajian. "Masih dikaji, (kapan keluar kajiannya?) mungkin triwulan I (2025)," ujar Kartika pada Minggu, 29 Desember 2024.

Meski belum ada rincian lebih lanjut, proses merger ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan efisiensi logistik maritim Indonesia. Kajian yang tengah dilakukan meliputi aspek komersial dan hukum. "Kajiannya dulu, kajian komersial sama kajian hukum," kata Kartika.

Sebagai bagian dari strategi pengurangan jumlah BUMN, Kementerian BUMN di bawah pimpinan Menteri Erick Thohir bertekad mensinkronisasikan sistem pengelolaan maritim agar lebih terintegrasi. "Pasti, karena itu mendorong kembali bagaimana biaya logistik bisa lebih turun," ungkap Erick. Menurut Erick, penyatuan ini akan meningkatkan keselamatan dan efisiensi transportasi baik untuk penumpang maupun barang. Dengan Pelindo menjadi induk holding, diharapkan manajemen kapal dan pelabuhan menjadi lebih sinergis.

Rencana merger ini bukan hanya tentang efisiensi operasional tetapi juga bertujuan mereformasi struktur BUMN lebih lanjut. Sejak menjabat pada 2019, Erick telah memulai langkah-langkah strategis untuk memangkas jumlah BUMN agar lebih fokus dan efektif dalam menjalankan peran masing-masing. Dari awal sejumlah 142 perusahaan, hingga kini BUMN telah dirampingkan menjadi 107 entitas, dengan target pengurangan lebih lanjut hingga hanya tersisa 30 perusahaan.

Restrukturisasi ini merupakan bagian dari upaya besar untuk memastikan BUMN dapat tetap kompetitif dan menjadi pemain utama dalam perekonomian Indonesia. Menurut Erick, BUMN harus mampu berkontribusi pada pendapatan negara melalui pajak dan dividen, sejalan dengan pilar utama yang harus dimiliki oleh setiap entitas BUMN - kesehatan korporasi.

Dengan jumlah perusahaan BUMN yang saat ini mencapai 41 korporasi, langkah pengecilan skala ini diharapkan dapat menumbuhkan daya saing internasional. "Semuanya jadi sinkronisasi baik untuk penumpang dan barang yang selama ini kadang-kadang terpisah-pisah," tambah Erick, memberi optimisme terhadap integrasi operasional maritim yang lebih baik.

Meskipun detail tentang proses merger masih minim, optimisme terhadap inisiatif ini cukup tinggi. Reformasi yang dilakukan Erick diyakini memberi fondasi kuat bagi BUMN agar menjadi entitas yang lebih efisien dan berdaya saing. Bagi banyak pihak, langkah ini diharapkan juga dapat membantu menurunkan biaya logistik yang selama ini menjadi salah satu tantangan besar dalam sektor transportasi nasional.

Langkah penggabungan tiga perusahaan maritim besar ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan transportasi di Indonesia. Sinergi yang diharapkan dari merger ini juga searah dengan visi pemerintah untuk membangun Indonesia menjadi poros maritim dunia. Dengan adanya holding maritim nantinya, diharapkan ada peningkatan kapasitas layanan terhadap pengguna jasa, baik dari sisi keamanan, kenyamanan, maupun efisiensi waktu.

Selain itu, hadirnya holding ini diharapkan dapat meningkatkan investasi pada infrastruktur maritim, seperti pelabuhan dan armada kapal yang lebih modern dan efisien. Pemerintah percaya bahwa dengan infrastruktur dan manajemen yang lebih terintegrasi, Indonesia dapat lebih kompetitif dalam perdagangan global dan meningkatkan daya saing dalam industri maritim internasional.

Erick pun optimistis bahwa pengurangan jumlah BUMN akan membuat sektor ini lebih tangguh, terutama dalam menghadapi tantangan dan dinamika ekonomi global. Dengan demikian, BUMN tidak hanya memainkan peran penting dalam perekonomian domestik tetapi juga menjadi daya dorong bagi pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Kesimpulannya, proses merger PT Pelni, PT ASDP, dan PT Pelindo oleh Kementerian BUMN memperlihatkan komitmen kuat dari pemerintah untuk memperkuat sektor maritim Indonesia. Walaupun masih dalam tahap kajian, rencana ini mendapat dukungan sebagai langkah strategis menuju efisiensi biaya logistik dan peningkatan keselamatan penumpang dan barang. Dengan adanya sinergi antara tiga perusahaan besar ini, diharapkan akan tercipta transformasi signifikan dalam pengelolaan transportasi maritim di Indonesia.