JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, menyatakan harapannya agar kebijakan penghapusan piutang macet bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat segera diterapkan, khususnya pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta UMKM lainnya. Mahendra menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah penghapusan catatan kredit macet di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), yang selama ini menghambat akses UMKM terhadap pembiayaan di sektor perbankan.

“Harapan kami, penghapusan piutang macet ini bisa segera dilakukan, sehingga proses penyelesaian masalahnya cepat dan kami bisa menghapuskan catatan utang tersebut di SLIK. Hal ini penting untuk memastikan UMKM kembali memiliki akses ke pembiayaan,” ujar Mahendra saat diwawancarai di The Westin. 

Penghapusan piutang macet ini menjadi langkah strategis untuk mendukung pemulihan sektor UMKM yang selama ini terhambat akibat adanya catatan utang yang tercatat di lembaga pengawasan keuangan. Ke depannya, diharapkan UMKM yang telah mendapatkan penghapusan piutang macet dapat kembali mengajukan kredit untuk memperlancar usaha mereka.

Aturan PP Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Piutang Macet

Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 mengenai penghapusan piutang macet bagi UMKM. Peraturan ini mengatur tentang batasan penghapusan piutang yang berlaku untuk kredit yang mencapai maksimal Rp 500 juta. Dalam kebijakan tersebut, bank-bank milik pemerintah menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pemutihan utang UMKM yang masuk dalam kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut, memang sudah ditetapkan bahwa jumlah maksimum yang bisa dihapus adalah Rp 500 juta. Jadi, ini adalah kesempatan bagi UMKM untuk mendapatkan kesempatan kedua dalam mengakses pembiayaan dari lembaga perbankan,” kata Mahendra.

PP No. 47/2024 ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar bagi UMKM yang kesulitan untuk melunasi kredit mereka, sehingga bisa kembali berkembang dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi UMKM, yang merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia.

Proses Percepatan Penghapusan Piutang Macet UMKM

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, juga menegaskan pentingnya percepatan implementasi kebijakan penghapusan piutang macet bagi UMKM. Maman menjelaskan bahwa pemerintah hanya diberikan waktu enam bulan sejak PP diterbitkan untuk menyelesaikan seluruh proses penghapusan piutang tersebut.

“Kami hanya memiliki waktu sekitar enam bulan untuk menyelesaikan proses ini, dan kami akan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk memastikan bahwa semua UMKM yang memenuhi kriteria bisa segera mendapatkan hak mereka,” ujar Maman.

Maman juga menyebutkan bahwa langkah percepatan ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada UMKM yang tertinggal dalam proses penghapusan piutang macet. Langkah-langkah yang telah disiapkan oleh Kementerian UMKM, Kementerian Pertanian, dan Kementerian KKP ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi UMKM terkait kewajiban utang yang menumpuk.

Peluang Baru Bagi UMKM

Dengan adanya kebijakan penghapusan piutang macet ini, Mahendra mengungkapkan bahwa UMKM yang sebelumnya terhambat karena masalah kredit macet kini memiliki kesempatan untuk memulai kembali usaha mereka. Pembiayaan dari bank-bank milik pemerintah yang sebelumnya sulit diakses karena adanya catatan negatif di SLIK, kini dapat diakses kembali setelah utang tersebut dihapuskan.

“Harapan kami, penghapusan piutang macet ini bukan hanya sebagai penyelesaian utang, tetapi juga sebagai langkah untuk membuka peluang bagi UMKM agar bisa mengakses pembiayaan lagi. Dengan akses kredit yang lebih mudah, diharapkan UMKM bisa berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian,” kata Mahendra.

UMKM yang sebelumnya mengalami kesulitan finansial akibat utang yang menumpuk kini bisa melihat masa depan yang lebih cerah setelah adanya kebijakan pemutihan piutang tersebut. Selain itu, kebijakan ini juga memberikan dampak positif bagi ekonomi nasional dengan meningkatnya daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis seperti pertanian, peternakan, dan perikanan.

Tantangan Ke Depan

Meski kebijakan ini sudah mendapat dukungan dari berbagai pihak, namun tantangan untuk mengimplementasikannya tetap ada. Salah satunya adalah pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Penting untuk memastikan bahwa hanya UMKM yang memenuhi kriteria yang dihapuskan piutang macetnya. Kami juga akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk melakukan pengawasan secara ketat agar kebijakan ini dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat,” tambah Mahendra.

Selain itu, masih ada tantangan terkait dengan sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku UMKM tentang manfaat dan mekanisme penghapusan piutang macet ini. Pihak OJK bersama kementerian terkait berencana untuk melakukan serangkaian kampanye untuk memastikan informasi mengenai kebijakan ini dapat diterima dengan baik oleh pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Dengan demikian, diharapkan seluruh pelaku UMKM, baik yang terdaftar di sektor pertanian, peternakan, perikanan, atau sektor lainnya, bisa memahami dengan jelas bagaimana cara mengakses fasilitas penghapusan piutang dan bagaimana manfaat kebijakan ini dapat membantu memulihkan usaha mereka.

Secara keseluruhan, kebijakan penghapusan piutang macet ini merupakan langkah besar yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung UMKM yang tengah berjuang untuk bertahan di tengah tantangan ekonomi global. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan UMKM dapat kembali berkembang, membuka lapangan kerja baru, dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia ke depan.

Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada koordinasi yang erat antara pemerintah, OJK, dan lembaga perbankan. Penghapusan piutang macet ini bukan hanya sekadar masalah pembatalan utang, tetapi juga merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat sektor UMKM Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.