Sulawesi Selatan (Sulsel) kini berada di titik penting dalam pengembangan sektor industri pertambangannya. Kunjungan kerja Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ke Sulsel untuk membahas penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Hilirisasi Mineral dan Batu Bara menggambarkan betapa pentingnya hilirisasi ini bagi peningkatan ekonomi daerah.

Dalam kunjungan tersebut, Sekretaris Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, menyambut delegasi DPD RI di Kantor Gubernur Sulsel. Kehadiran sejumlah pemangku kepentingan seperti Penjabat Bupati Luwu, Bupati Bantaeng, serta pelaku usaha industri pertambangan dan hilirisasi membuktikan betapa temasuk pentingnya momen ini untuk masa depan sektor pertambangan di Sulsel.

Jufri Rahman menekankan bahwa Sulawesi Selatan memiliki kekayaan sumber daya mineral dan batu bara yang berlimpah. "Melalui RUU Hilirisasi Mineral dan Batu Bara, kami berharap regulasi yang dihasilkan mampu mendorong investasi sektor hilir, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah dan nasional," ujar Jufri Rahman, Senin (03/02).

Menurut Jufri, hilirisasi tidak hanya soal meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau jadi, melainkan membangun ekosistem industri yang terintegrasi mulai dari tambang, smelter, hingga manufaktur. Dia juga menyoroti pentingnya Domestic Market Obligation (DMO) untuk memastikan ketersediaan bahan baku dalam negeri, agar kebutuhan industri seperti pembangkit listrik dapat terpenuhi.

Ketua Komite II DPD RI, Andi Abdul Waris Halid, dalam sambutannya menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menampung berbagai masukan dari pemangku kepentingan terkait kebijakan hilirisasi minerba. "Kami mengundang seluruh stakeholder terkait agar mendapatkan masukan yang lebih komprehensif, sehingga rekomendasi yang dihasilkan dalam penyusunan RUU ini benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah," katanya.

Abdul Waris menempatkan hilirisasi minerba sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kekuatan ekonomi daerah dan nasional. Ia menekankan bahwa hilirisasi harus berkelanjutan dan tak hanya berhenti pada pengolahan awal. Kebijakan ini untuk mendorong investor agar datang dengan perspektif investasi jangka panjang yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah.

Sejalan dengan itu, Asisten II Setda Provinsi Sulsel, Ichsan Mustari, menyambut baik kesempatan yang diberikan melalui kunjungan ini. Dia menekankan pentingnya desentralisasi kewenangan di sektor minerba, agar pemerintah daerah dapat mengambil peran lebih besar dalam mengawasi ekosistem industri pertambangan. "Kami berharap ada hilirisasi kewenangan yang lebih berpihak kepada daerah dalam pengelolaan minerba, sehingga aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih diperhatikan," ujarnya.

Contoh keberhasilan hilirisasi sudah dapat ditemukan di Kabupaten Bantaeng. Direktur Huadi Bantaeng Industrial Park (HBIP), Lily Dewi Candinegara, membeberkan bahwa adanya hilirisasi berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bantaeng secara signifikan. Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 10 persen pada tahun 2023, lebih tinggi dari rata-rata nasional. "Ini menjadi bukti bahwa hilirisasi dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat diterapkan di wilayah lain," imbuh Lily.

Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pertambangan Sulawesi Selatan juga menjadi perhatian Penjabat Gubernur Sulsel, Prof Fadjry Djufry. Beliau menyatakan bahwa Sulawesi Selatan terbuka lebar bagi para investor yang ingin menanam modal, khususnya di sektor pertambangan. "Kami sangat terbuka bagi investor yang ingin berinvestasi di Sulsel, termasuk di sektor pertambangan," ungkapnya dalam sejumlah kesempatan sebelumnya.

Hilirisasi sektor minerba ini diharapkan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat Sulsel. Potensi sumber daya yang dimiliki Sulawesi Selatan, jika dikelola dengan baik dan bijaksana, dapat mengantarkan provinsi ini menjadi salah satu penggerak ekonomi utama Indonesia khususnya di kawasan timur.

Sulsel juga telah menjadi daya tarik bagi berbagai investor di sektor lain, seperti peternakan, dimana investor dari Vietnam menunjukkan minat dalam mengembangkan industri sapi perah. Kebijakan hilirisasi ini, jika dilaksanakan secara efektif bersama sektor-sektor lainnya, diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan secara berkelanjutan. Keberhasilan dalam penerapan RUU Hilirisasi Mineral dan Batu Bara bisa menjadi pijakan untuk pengembangan strategi hilirisasi di sektor lainnya di wilayah ini.

Dengan demikian, harapan besar tertuju pada regulasi yang dapat memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulsel, memastikan ketersediaan bahan baku industri, dan menjadikan daerah ini lebih kompetitif dalam menarik investasi serta menumbuhkan ekonomi lokal menuju kesejahteraan bersama.