Dalam menghadapi potensi kelangkaan dan kenaikan harga LPG 3 kilogram, pemerintah menghadapi tantangan besar untuk memastikan distribusi yang efisien dan harga yang terkendali. Menanggapi situasi ini, Wakil Ketua MPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, mengusulkan agar pengecer LPG 3 kg didata secara resmi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Langkah ini, menurut Eddy, akan membantu mengatur distribusi serta memastikan harga di tingkat pengecer tetap terjangkau oleh masyarakat.

Eddy Soeparno menjelaskan bahwa meskipun terdapat pembatasan penerima, beberapa pihak masih memanfaatkan situasi kelangkaan untuk menaikkan harga LPG secara sepihak. "Penataan penting dan sebaiknya dilakukan segera agar para pengecer tetap bisa menjual LPG 3 kg melalui sistem pendataan dan pengawasan yang ketat," ujar Eddy lewat siaran pers pada Senin, 3 Januari 2025.

Peran Pengecer dalam Distribusi LPG 3 Kg

Lebih lanjut, Eddy menyoroti peran vital pengecer sebagai ujung tombak dalam rantai distribusi LPG 3 kg. Pengecer kerap menjadi tempat pertama masyarakat mendapatkan LPG, terutama di daerah yang jauh dari agen penjualan resmi. "Para pengecer adalah ujung tombak penjualan ritel yang langsung dapat diakses masyarakat di sekitar tempat tinggalnya," ucapnya. Daftar pengecer yang sistematis dan terpantau akan mencegah masyarakat dari harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli LPG di tempat yang lebih jauh.

Penataan pengecer diharapkan dapat mendukung pengawasan harga dan distribusi di tingkat akar rumput. Dengan adanya sistem pendataan digital, pemerintah memiliki alat yang kuat untuk mengontrol dan memonitor distribusi LPG – dari agen besar hingga pengecer di lingkungan masyarakat. "Jika para pengecer ini terdaftar resmi dan terpantau aktivitas jual belinya secara digital, pemerintah bisa mengontrol aktivitas penjualan," tambah Eddy.

Langkah Pemberian Sanksi terhadap Pengecer Nakal

Salah satu manfaat dari penataan dan pendataan pengecer adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi pengecer nakal yang menaikkan harga di luar batas yang telah ditentukan. Eddy mengusulkan pemberian sanksi tegas bagi pengecer yang melanggar aturan, termasuk kemungkinan pencabutan alokasi LPG 3 kg mereka. "Pemerintah harus berani memberikan sanksi tegas, termasuk mencabut alokasi LPG 3 kg, kepada pengecer yang memainkan harga," tegas Eddy.

Pentingnya Edukasi kepada Masyarakat

Tidak hanya berfokus pada penataan pengecer, Eddy juga menekankan pentingnya edukasi masyarakat mengenai kebijakan ini. Kementerian ESDM diharapkan dapat memberikan penjelasan yang jelas mengenai penataan yang dilakukan. "Penjelasan dari Kementerian ESDM sangat penting untuk meredam kebingungan dan kegundahan warga," jelas Eddy. Dengan informasi yang tepat, masyarakat tidak hanya merasa tenang tetapi juga lebih memahami bahwa mereka tetap bisa mengakses LPG 3 kg dari pangkalan resmi.

Dengan langkah penataan yang diusulkan ini, diharapkan situasi distribusi dan harga LPG 3 kg dapat lebih terkendali. Masyarakat diharapkan tidak lagi mengalami kesulitan akses maupun harus membayar harga yang lebih tinggi akibat ulah oknum pengecer tidak bertanggung jawab. Pemerintah bersama aparat terkait diharapkan segera berkolaborasi untuk merealisasikan sistem pengawasan yang efektif dan efisien ini, demi meringankan beban masyarakat dalam memperoleh kebutuhan sehari-hari yang vital seperti gas LPG.