JAKARTA - Dalam rangka memperkuat arah kebijakan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah menyusun roadmap nasional dengan pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif. Salah satu tonggak penting dalam proses ini adalah kerja sama bilateral dengan pemerintah Inggris melalui program bertajuk AI Policy Dialogue Country Report, yang secara resmi diluncurkan pada akhir Juli 2025.

Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, menegaskan bahwa hasil dari dialog kebijakan ini akan menjadi salah satu referensi kunci dalam membentuk kebijakan AI nasional. “Sebagai tindakan lanjut, Kementerian Komdigi akan menggunakan hasil dialog ini sebagai dasar untuk rekomendasi kebijakan AI yang konkret dan progresif yang selaras dengan kepentingan nasional,” ujar Nezar.

Laporan tersebut, menurut Nezar, dikembangkan secara menyeluruh dengan pendekatan yang sistematis. Dialog ini mencakup elemen-elemen dasar pembangunan AI yang dikenal sebagai building blocks—komponen fundamental yang diperlukan agar adopsi AI di Indonesia berjalan secara berkelanjutan.

“Hal penting di sini yang kita coba identifikasi, yang pertama adalah building blocks,” katanya. Nezar menjelaskan bahwa pemahaman terhadap komponen dasar ini sangat krusial untuk memetakan strategi jangka panjang yang efektif dalam menghadapi perkembangan AI di berbagai lini kehidupan.

Dalam penyusunan laporan ini, pemerintah Indonesia melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku industri, akademisi, pemerintah daerah, hingga komunitas sipil. “Jadi, stakeholder (pemangku kepentingan) ini dari pelaku industri, pemerintah, universitas, hingga komunitas masyarakat sipil,” tambahnya.

Melalui keterlibatan multipihak, Komdigi ingin memastikan bahwa roadmap AI Indonesia tidak hanya bersifat teknokratik, tetapi juga relevan terhadap kebutuhan dan kondisi sosial di masyarakat. Selama berminggu-minggu, tim penyusun terlibat aktif dalam diskusi intensif bersama para pemangku kepentingan guna menggali sudut pandang dari berbagai sektor.

“Selama ini (Komdigi) terus mengembangkan dan memanfaatkan teknologi AI, dan dari sana coba dirumuskan berdasarkan dialog-dialog yang dibuat itu bagaimana seharusnya pemerintah bersikap,” jelas Nezar.

Ia menekankan bahwa dokumen ini menjadi salah satu masukan penting dalam penyusunan roadmap AI nasional, yang kini sedang dalam tahap akhir. “Kita sedang menyusun roadmap untuk AI dan dokumen ini salah satu masukan yang penting, yang menjadi pertimbangan selain juga dokumen yang sudah kita hasilkan,” katanya lagi.

Tak hanya pada aspek kebijakan, kerja sama dengan Inggris juga menyoroti isu penting lainnya, seperti tata kelola teknologi, pembangunan infrastruktur digital, peningkatan talenta, serta kebutuhan riset dan inovasi dalam bidang AI.

Pemerintah Indonesia, kata Nezar, memiliki komitmen untuk mempercepat pembentukan regulasi yang dapat mendorong inovasi, namun tetap meminimalisasi risiko. “Tentu, dalam hal ini peran pemerintah antara lain selain mempercepat perumusan regulasi yang mendorong inovasi, kita juga menjaga agar risiko-risiko AI ini bisa seminimal mungkin, sehingga kita tidak perlu mengatur secara berat atau heavy regulated,” ungkapnya.

Sementara itu, dari pihak Inggris, Kepala Bidang Ekonomi dan Digital Kedutaan Besar Inggris, Samuel Hayes, menyampaikan bahwa laporan yang diluncurkan ini merupakan hasil konkret dari penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara kedua negara terkait kerja sama digital.

MoU tersebut menjadi dasar kerja sama yang lebih dalam, khususnya dalam bidang teknologi baru, tata kelola data, dan pengembangan kapasitas digital sumber daya manusia. “Jadi, peluncuran laporan hari ini merupakan hasil kesepakatan tersebut. Laporan ini disusun setelah berbulan-bulan dialog kebijakan mengenai AI,” ujar Hayes.

Ia menambahkan bahwa perkembangan AI saat ini berlangsung dengan sangat cepat dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Maka, kebijakan nasional harus mampu menyesuaikan diri agar tidak tertinggal. “AI mengubah cara bekerja, hidup, dan memerintah. Jadi, kebijakan, infrastruktur, dan jalur pengembangan talenta tentu harus mampu mengimbangi,” jelasnya.

Pihak Inggris juga menyatakan dukungannya terhadap upaya Indonesia dalam menyusun peta jalan AI yang komprehensif. Hayes menilai bahwa laporan bersama ini dapat menjadi sumber rujukan berharga yang memberikan perspektif global dan multisektor. “Kami juga memahami bahwa Komdigi sedang menyelesaikan peta jalan nasional untuk AI Indonesia. Kami berharap laporan ini bisa menjadi pendamping yang menawarkan perspektif multipemangku kepentingan dan wawasan internasional untuk mendukung perjalanan tersebut,” pungkasnya.

Langkah kolaboratif antara Indonesia dan Inggris ini mencerminkan semangat global dalam menghadapi dinamika teknologi AI. Komdigi diharapkan dapat merampungkan roadmap nasional AI yang tidak hanya relevan bagi pengembangan teknologi dalam negeri, namun juga membuka peluang partisipasi dalam ekosistem AI global secara aktif dan bertanggung jawab.