JAKARTA - Isu pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah timur Indonesia kembali mencuat dalam agenda pembahasan nasional. Dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama jajaran Kementerian Perhubungan, Anggota DPR asal Maluku, Saadiah Uluputty, tampil menyuarakan serangkaian usulan yang dianggap krusial bagi penguatan konektivitas dan ketahanan pangan dari kawasan timur.

Perempuan legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyampaikan beragam aspirasi daerah Maluku, baik yang berkaitan dengan transportasi laut, udara, maupun darat. Ia menilai, ketimpangan infrastruktur transportasi masih menjadi hambatan utama bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi di provinsi kepulauan seperti Maluku.

Salah satu poin strategis yang disampaikan Saadiah adalah desakan percepatan realisasi Maluku New Port, pelabuhan besar yang telah masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024.

Pelabuhan yang diusulkan berlokasi di Waisarisa, Pulau Seram tersebut, menurutnya, akan menjadi simpul penting dalam mewujudkan konsep Lumbung Ikan Nasional (LIN). Ia menyatakan bahwa potensi sumber daya laut Maluku yang besar masih belum mampu dimanfaatkan optimal karena keterbatasan infrastruktur.

“Potensi perikanan Maluku mencapai 5,6 juta ton. Ini tidak mungkin optimal tanpa pelabuhan PSN yang memadai,” tegas Saadiah Uluputty di hadapan Kemenhub.

Pelabuhan ini, lanjutnya, juga diharapkan mampu mendukung sistem Giant Cold Storage sebagai penguat rantai pasok pangan nasional dari sektor kelautan dan perikanan.

Tidak berhenti pada proyek pelabuhan baru, Saadiah turut menyoroti kondisi Pelabuhan Kelas II Tual dan Terminal Yos Sudarso, yang kini disebut tengah mengalami lonjakan penumpang. Ia meminta agar fasilitas di dua simpul transportasi tersebut segera ditingkatkan, agar mampu menampung arus logistik dan manusia secara layak.

Sejalan dengan peningkatan pelabuhan, ia juga menuntut perhatian serius terhadap program tol laut yang selama ini menjadi andalan logistik ke wilayah kepulauan. Menurutnya, masih banyak wilayah di Maluku yang belum terjangkau oleh kapal perintis, atau belum mendapat frekuensi pelayaran yang memadai.

“Ia meminta perhatian khusus terhadap penambahan rute dan kapal perintis pada program tol laut, khususnya di jalur-jalur yang selama ini masih kurang terlayani,” terang Saadiah.

Usulan lain yang menjadi fokus Saadiah datang dari sektor pariwisata. Dalam forum tersebut, ia menyoroti kawasan Banda Naira sebagai destinasi prioritas nasional, yang memerlukan intervensi infrastruktur agar benar-benar bisa berkembang menjadi pusat wisata sejarah dan kebun rempah.

“Perlu ada perhatian terhadap dermaga dan rute pelayaran ke Banda Naira yang kaya nilai sejarah dan perkebunan,” ujarnya menanggapi paparan dari Kemenhub.

Menurutnya, Banda Naira yang memiliki nilai historis tinggi dan potensi wisata bahari masih terhambat oleh aksesibilitas yang terbatas. Tanpa perhatian serius terhadap infrastruktur transportasi laut ke kawasan itu, pengembangan sektor pariwisata akan sulit maksimal.

Sementara itu, dari sisi transportasi udara, Saadiah mengusulkan perluasan dan penambahan rute penerbangan perintis di beberapa titik wilayah Maluku. Beberapa daerah yang ia sebut antara lain Pulau Buru, Seram Timur, Buru Selatan, Banda Naira, serta Wahai.

Rute-rute tersebut dinilai perlu dibuka atau diperbanyak untuk mengantisipasi terhambatnya konektivitas akibat faktor cuaca yang kerap menggangu penerbangan ke Ambon, yang selama ini menjadi pusat aktivitas transportasi udara di Maluku.

“Transportasi udara perintis dibutuhkan sebagai alternatif ketika terjadi gangguan cuaca di Ambon,” ujarnya.

Tak ketinggalan, Saadiah juga mengangkat persoalan kecil tapi esensial dalam dunia transportasi darat: penerangan jalan. Ia menyampaikan bahwa penerangan di simpul-simpul transportasi darat masih menjadi keluhan warga, dan berpengaruh langsung pada keselamatan pengguna jalan.

“Fasilitas penerangan sangat penting untuk keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” pungkasnya, menutup rangkaian aspirasi.

Rangkaian usulan tersebut memperlihatkan bagaimana isu transportasi di daerah kepulauan seperti Maluku masih sangat kompleks dan memerlukan pendekatan lintas sektor. Keberpihakan pemerintah terhadap kawasan timur menjadi sangat penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional.

Sebagai legislator yang berasal dari Maluku, Saadiah Uluputty terus menegaskan bahwa pembangunan yang adil hanya bisa tercapai jika akses dan infrastruktur di wilayah-wilayah terluar dan terpencil ditingkatkan secara konkret.