JAKARTA - Pemerataan akses digital menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menghadapi era transformasi digital nasional. Tidak hanya membangun infrastruktur di kota-kota besar dengan nilai ekonomi tinggi, pemerintah juga memastikan warga di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) bisa menikmati layanan internet yang layak.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Digital (BPSDM Komdigi RI), Boni Pudjianto, menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan akses digital yang merata di seluruh penjuru Tanah Air. “Di daerah-daerah dengan potensi ekonomi besar, operator telekomunikasi akan lebih agresif berinvestasi membangun BTS dan jaringan internet karena melihat peluang keuntungan bisnis,” jelasnya.
Namun, ia menambahkan, kondisi berbeda terjadi di daerah 3T. Wilayah ini seringkali dianggap tidak menguntungkan secara bisnis bagi operator karena penduduknya yang sedikit dan nilai ekonomi yang relatif rendah. Tanpa campur tangan pemerintah, wilayah-wilayah tersebut berisiko terjebak dalam kesenjangan digital yang makin melebar.
Peran Strategis Pemerintah Lewat BAKTI
Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Kominfo mengandalkan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), yang berperan membangun Base Transceiver Station (BTS) serta menyediakan akses internet di daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan komersial. “BAKTI adalah Badan Layanan Umum yang menjadi ujung tombak pemerataan akses digital di daerah-daerah yang selama ini tak tersentuh oleh operator,” ungkap Boni.
Menurut Boni, keberadaan BAKTI sangat krusial dalam mewujudkan inklusi digital di Indonesia. Sebab, begitu infrastruktur digital tersedia, masyarakat bisa terhubung ke internet dan peluang pertumbuhan ekonomi digital di daerah 3T pun terbuka.
Dampak Nyata Bagi Masyarakat Daerah
Boni menguraikan, kehadiran BTS dan jaringan internet di daerah 3T tidak hanya berdampak pada kemampuan masyarakat mengakses informasi, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi. “Ketika masyarakat sudah terkoneksi, usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa lebih mudah memperluas pasar lewat platform digital,” katanya.
Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan juga sangat diuntungkan. Guru dan siswa di pelosok dapat memanfaatkan internet untuk pembelajaran daring, sedangkan layanan kesehatan di puskesmas terpencil bisa terhubung dengan rumah sakit rujukan melalui telemedicine.
Mempersempit Kesenjangan Digital
Kementerian Kominfo menilai pembangunan infrastruktur digital di wilayah 3T adalah kunci untuk mempersempit kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan. Tanpa intervensi ini, kesenjangan bisa semakin lebar karena masyarakat di daerah 3T akan terus tertinggal dalam literasi digital, pendidikan, maupun akses terhadap informasi penting.
Langkah pemerintah ini selaras dengan visi Indonesia untuk menjadi negara berdaya saing di era digital global. Sebab, literasi digital yang merata bukan hanya soal koneksi internet, tetapi juga meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di berbagai daerah.
Bukan Hanya Membangun, Tapi Juga Memberdayakan
Boni mengingatkan, infrastruktur digital yang dibangun harus diiringi dengan upaya pemberdayaan masyarakat agar mereka bisa memanfaatkan teknologi secara optimal. Tanpa edukasi literasi digital, koneksi internet yang tersedia dikhawatirkan tak akan memberikan dampak maksimal.
“Pembangunan jaringan harus dibarengi pelatihan agar masyarakat tak hanya jadi konsumen internet, tapi juga mampu memanfaatkannya untuk meningkatkan taraf hidup,” ujarnya.
Menjamin Kesempatan yang Sama untuk Semua
Pemerintah bertekad memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang tinggal di wilayah 3T, memiliki hak dan kesempatan yang setara dalam memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Ini merupakan langkah penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah.
“Melalui kebijakan afirmatif ini, kami ingin memastikan tidak ada warga Indonesia yang tertinggal dari kemajuan zaman hanya karena keterbatasan akses,” tegas Boni.
Kunci Transformasi Digital Nasional
Transformasi digital Indonesia tak akan berhasil tanpa menyentuh daerah 3T. Karena itu, pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil menjadi pondasi penting untuk mewujudkan target pemerintah dalam mendigitalisasi layanan publik, memperkuat ekonomi digital, dan mencetak talenta digital di seluruh nusantara.
Boni berharap, pembangunan infrastruktur yang inklusif ini tidak hanya dilihat sebagai proyek pemerintah semata, melainkan sebagai investasi jangka panjang untuk memajukan Indonesia yang adil dan merata. “Saat semua daerah punya akses digital yang sama, kita akan punya kesempatan yang sama untuk maju,” tutupnya.
