BISNISINSIGHT.COM — Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah RI akan menjadi masukan pemerintah dalam pembahasan RAPBN 2027 bersama DPR. Masukan itu dinilai datang pada waktu yang tepat karena pembahasan anggaran antara pemerintah dan DPR masih berlangsung. Suahasil menyampaikan hal tersebut dalam rapat perdananya sebagai Menteri Keuangan di Sidang Paripurna Luar Biasa ke-2 DPD RI.
"Saya yakini bahwa pembahasan ini sekarang sedang berlangsung. Karena itu, pertimbangan-pertimbangan dari DPD ini diberikan pada waktu yang sangat tepat," kata Suahasil.
Pembahasan RAPBN 2027 dengan DPR Masih Berjalan
Suahasil menjelaskan, pembahasan RAPBN 2027 antara pemerintah dan DPR masih berlangsung saat ini. Karena itu, pertimbangan dari DPD akan diperhatikan dan menjadi bagian dari pembicaraan dengan DPR RI. Menurut dia, masukan tersebut penting agar pembahasan anggaran turut mencerminkan aspirasi dari berbagai daerah.
"Pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan seperti tadi kita telah dengarkan akan menjadi masukan yang sangat-sangat kami perhatikan dan menjadi bagian dari pembicaraan dengan DPR RI," ujarnya.
Pemerintah akan melanjutkan pembahasan RAPBN 2027 bersama DPR sesuai jadwal yang telah disepakati dalam Badan Anggaran DPR RI. Sidang paripurna ini menjadi rapat perdana Suahasil sebagai Menteri Keuangan setelah dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9).
Anggaran 2026 Disiapkan untuk Antisipasi El Nino
Dalam kesempatan yang sama, Suahasil mendapat pertanyaan mengenai kesiapan anggaran 2026 untuk menghadapi potensi El Nino dan dampaknya, termasuk kekeringan. Ia menyatakan RAPBN 2026 telah menyediakan anggaran yang dapat digunakan untuk penanganan bencana. Meski begitu, pemerintah tetap membutuhkan fleksibilitas anggaran agar dapat merespons kondisi yang berkembang.
"Di dalam RAPBN 2026 telah ada anggaran yang memang disiapkan untuk bencana. Tentu fleksibilitas anggaran sangat diperlukan untuk memastikan bahwa anggarannya responsif terhadap situasi yang berkembang," jelasnya.
Fleksibilitas tersebut, menurut Suahasil, dibutuhkan untuk menghadapi kondisi yang tidak dapat diprediksi, termasuk bencana alam dan kekeringan. Ia menegaskan situasi darurat semacam itu harus ditanggulangi demi kebaikan masyarakat.
"Situasi bencana alam, situasi kekeringan dan yang lainnya yang harus kita tangani. Dari pressure, dari berbagai macam kejadian yang tak terduga itu tentu harus kita tanggulangi untuk kebaikan masyarakat," pungkasnya.
Posisi DPD dalam Siklus Pembahasan Anggaran
DPD RI memiliki kewenangan memberikan pertimbangan atas RAPBN, meski tidak ikut memutuskan pengesahan anggaran. Pertimbangan itu biasanya menyangkut kepentingan daerah, termasuk alokasi transfer ke daerah dan dana desa. Pemerintah dan DPR yang memegang keputusan akhir atas APBN.
Dengan pembahasan yang masih berjalan, pertimbangan DPD berpeluang masuk ke dalam pembicaraan pemerintah dan Badan Anggaran DPR. Jadwal pembahasan yang telah disepakati menjadi acuan tahapan berikutnya sebelum RAPBN 2027 disahkan.