JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membeberkan bahwa pihaknya telah mengeksekusi penanganan darurat kekeringan di 2.200 titik wilayah yang terdampak oleh fenomena iklim El Nino di seluruh penjuru Indonesia.
Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwasanya langkah mitigasi kebencanaan iklim tersebut diprioritaskan guna menjamin ketersediaan pasokan air bersih bagi permukiman warga, merawat produktivitas sektor lahan irigasi, sekaligus membantu proses pemadaman titik-titik api kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Air menjadi fondasi yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan. Karena itu, penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu,” ujar Dody dalam keterangannya, Rabu (9/9/2026).
Dody menguraikan bahwa dari keseluruhan 2.200 titik lokasi yang mendapat penanganan, sebanyak 1.677 titik di antaranya merupakan kawasan permukiman penduduk, 240 titik tersebar di wilayah daerah irigasi atau areal persawahan, serta 283 titik mencakup kawasan karhutla.
Memasuki awal bulan September 2026, sejumlah 1.760 lokasi intervensi penanganan dilaporkan telah rampung dikerjakan, sementara sisa 440 lokasi lainnya masih terus digenjot percepatannya di lapangan.
Pada sektor pertanian, pihak pemerintah mengonfirmasi telah mengoperasikan sistem pemompaan air serta pembersihan jaringan saluran irigasi demi memulihkan distribusi suplai air sekaligus menyelamatkan lahan sawah seluas 53.052 hektare (ha).
Sementara itu, pada ranah permukiman masyarakat, Kementerian PU telah mendistribusikan pasokan bantuan air bersih sejumlah 14,1 juta liter guna memenuhi kebutuhan hidup harian bagi 857.725 jiwa penduduk.
“Kementerian PU akan terus bergerak berdasarkan kondisi di lapangan. Saya sudah minta jajaran untuk siaga dan bergerak, terutama untuk membantu menjaga akses dan layanan dasar masyarakat,” tegas Dody.
Secara pemetaan geografis, sebaran titik penanganan kekeringan paling dominan terkonsentrasi di Pulau Jawa sebanyak 1.291 lokasi, diikuti wilayah Kalimantan sejumlah 412 lokasi, Pulau Sulawesi sebanyak 199 lokasi, serta kawasan Sumatra sebanyak 124 lokasi.
Pemerintah berkomitmen penuh untuk memperketat eskalasi pengawasan berkala demi memastikan ketahanan sektor sumber daya air serta kedaulatan pangan nasional tetap terjaga dengan baik di tengah fluktuasi dinamika cuaca ekstrem.