JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai pemerintah perlu secepatnya menetapkan regulasi mengenai ambang batas gula, garam, dan lemak (GGL). Langkah ini diperlukan untuk menjamin hak setiap anak agar bisa hidup sehat serta tumbuh dan berkembang dengan maksimal.
"Pengaturan ambang batas gula, garam dan lemak bukan semata-mata membahas komposisi pangan olahan, melainkan merupakan bagian dari upaya negara memenuhi hak setiap anak untuk hidup sehat, tumbuh, dan berkembang secara optimal," kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra dalam diskusi publik bertajuk Penentuan Batas Maksimal Kandungan GGL, di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Tindakan ini krusial untuk dilakukan sebab pola konsumsi makanan yang tidak sehat sekarang sudah menjadi masalah yang serius. Oleh karena itu, dibutuhkan campur tangan kebijakan yang menyeluruh.
Menurut Jasra Putra, penetapan ambang batas GGL bukan cuma masalah teknis pada formula makanan olahan.
Hal tersebut menjadi bagian dari kewajiban negara dalam memastikan hak anak terhadap makanan yang aman, sehat, dan bernutrisi terpenuhi sebagai dasar pertumbuhan yang baik.
Hak itu sendiri telah dijamin di dalam Konvensi Hak Anak yang sudah disahkan oleh Indonesia.
Hak tersebut juga diperkuat oleh bermacam aturan hukum nasional, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sampai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.
Di sisi lain, National Director Wahana Visi Indonesia Angelina Theodora juga mengutarakan opini yang serupa.
"Jika kami tidak menetapkan batas maksimal gula, garam, dan lemak secara tegas, kami sama saja membiarkan anak-anak Indonesia menghadapi ancaman krisis kesehatan di masa depan. Tanpa regulasi yang jelas dan sistem pelabelan yang transparan, orang tua akan terus kesulitan mengontrol asupan gizi anak," kata Angelina.
Angelina Theodora menyatakan bahwa organisasinya terus berkomitmen dalam menjaga hak fundamental anak, termasuk di sektor kesehatan.
"Untuk itu, kami sangat mendorong semua pihak yang terlibat untuk berpartisipasi melindungi kualitas hidup anak-anak guna membangun generasi Indonesia Emas 2045," kata Angelina Theodora.