JAKARTA - Rencana pemerintah dalam menghadirkan sepeda motor listrik nasional dianggap sebagai kabar baik untuk mempercepat proses reindustrialisasi di tanah air.
Kebijakan strategis ini diproyeksikan dapat mendongkrak kembali kontribusi sektor manufaktur sekaligus memicu penyerapan tenaga kerja lokal yang berkualitas secara kontinu.
Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani berpandangan bahwa komitmen tersebut dapat dijadikan momentum untuk mengikis fenomena deindustrialisasi.
Sebab, porsi manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini dinilai masih tergolong minim, sehingga kontribusinya dalam menyerap tenaga kerja belum berjalan optimal.
"Data makro ekonomi menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih mengalami deindustrialisasi, dengan kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia hanya di kisaran 19,2%. Hal ini yang membuat serapan tenaga kerja belum maksimal dan peningkatan nilai tambah produk belum optimal," ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa (21/7/2026).
Ajib memaparkan, agar memberikan efek domino (trickle down effect) bagi pelaku industri kecil dan menengah, proyek nasional ini wajib memenuhi kriteria tingkat komponen lokal.
Penguatan rantai pasok dalam negeri serta keterlibatan UMKM otomotif nasional dipandang krusial guna mewujudkan ekosistem otomotif berbasis listrik yang berdikari dan kompetitif.
"Untuk bisa disebut sebagai motor listrik nasional dan memberikan dampak trickle down effect untuk industri kecil menengah, produk ini minimal harus memenuhi dua unsur. Pertama, mempunyai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih dari 50% termasuk IP lokal, misalnya chassis, body pack, wiring, dan lain-lain," ungkapnya.
Poin kedua, Ajib menambahkan, elemen rantai pasok komponen lokal harus mampu menghidupkan pelaku industri kecil agar ekosistem ekonominya berdampak luas bagi masyarakat. Rantai pasok ini dinilai dapat berkolaborasi dengan koperasi maupun asosiasi industri kecil menengah di bidang otomotif.
Selain itu, Ajib menjabarkan terdapat tiga dampak positif yang dapat dihasilkan oleh kehadiran motor listrik nasional terhadap perekonomian. Poin pertama adalah keselarasan antara desain dengan kebutuhan serta pemanfaatan sepeda motor oleh masyarakat tanah air.
"Kami tidak hanya merancang, tetapi menciptakan alat ekonomi produktif, yang akan membantu ekonomi masyarakat. Kedua, pengurangan emisi gas buang hingga lebih dari 95%. Hal ini sejalan dengan gagasan presiden untuk mendorong green economy," tuturnya.
Poin ketiga yaitu pemangkasan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Berdasarkan data saat ini, jumlah pengguna sepeda motor di Indonesia tercatat menembus 145 juta unit.
Jika diasumsikan setiap motor mengonsumsi 1 liter pertalite per hari, maka pemerintah mesti mengalokasikan anggaran subsidi lebih dari Rp 500 miliar setiap harinya.
"Angka ini adalah asumsi selisih subsidi yang harus dibayar pemerintah, selisih antara harga ekonomi pertalite dengan harga subsidi yang ditetapkan," katanya.
Lebih lanjut, Ajib memberikan catatan kritis mengenai apakah konsep motor listrik nasional ini nantinya benar-benar berupa produk buatan dalam negeri atau sekadar pelabelan ulang dari produk impor.
"Kalau Indonesia benar-benar bisa memproduksi motor listrik nasional, ini akan menjadi momentum reindustrialisasi untuk membangun ekosistem ekonomi domestik yang kuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 6%," pungkasnya.