JAKARTA - Upaya mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat terus dilakukan melalui berbagai strategi, salah satunya dengan memaksimalkan aset negara yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Langkah ini menjadi bagian penting dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintah.
Badan Pengelola (BP) BUMN mengungkap komitmennya mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto yakni 3 Juta Rumah dengan menyiapkan lahan potensial di lima kota besar di Indonesia. Kepala BP BUMN, Dony Oskaria menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan pemetaan aset milik perusahaan pelat merah yang belum teroptimalisasi untuk kemudian diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
“Kami siap mendukung program 3 juta rumah dengan mendorong model hunian seperti ini untuk direplikasi di berbagai daerah. Tahap awal, kami akan fokus pada lima wilayah utama,” kata Dony.
Lima Kota Besar Jadi Fokus Awal Pengembangan
Sebagai tahap awal, BP BUMN memprioritaskan lima kota besar yang dinilai memiliki kebutuhan hunian tinggi dan tingkat kepadatan penduduk yang signifikan. Wilayah tersebut meliputi Provinsi Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, hingga Makassar.
Donny menekankan, langkah ini diambil guna menjawab kebutuhan hunian yang sangat tinggi, khususnya di wilayah DKI Jakarta dan kota-kota padat penduduk lainnya. Lewat kolaborasi ini, pemerintah optimistis dapat mempercepat pengurangan angka backlog perumahan secara nasional.
Pemilihan kota-kota ini juga mencerminkan fokus pemerintah dalam mengatasi persoalan hunian di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, di mana tekanan terhadap ketersediaan lahan dan tingginya harga properti menjadi tantangan utama.
Pemanfaatan Lahan KAI untuk Hunian Vertikal
Sebagai bagian dari implementasi, BP BUMN melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI telah mengalokasikan sejumlah aset lahan untuk mendukung pembangunan hunian. Setidaknya terdapat dua lokasi utama yang telah disiapkan, yakni di Manggarai, Jakarta Selatan dan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Perinciannya, aset lahan KAI seluas 2,2 hektare di Kawasan Manggarai rencananya akan dibangun rumah susun (rusun) subsidi dengan total 8 tower yang mampu menyuplai sekitar 2.200 unit hunian yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Adapun, untuk aset lahan yang berlokasi di Tanah Abang, Jakarta Pusat memiliki total luas mencapai 3 hektare (Ha). Di mana, rencananya akan dibangun hunian vertikal mencapai 1.000 unit.
Langkah ini menunjukkan bahwa pemanfaatan aset negara dapat menjadi solusi konkret dalam menyediakan hunian terjangkau di tengah keterbatasan lahan perkotaan.
Kolaborasi BUMN Diperluas ke Aset Angkasa Pura
Selain memanfaatkan lahan milik KAI, BP BUMN juga memperluas kerja sama dengan BUMN lainnya. Salah satunya melalui kesepakatan pemanfaatan lahan milik PT Angkasa Pura Indonesia yang berlokasi di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat.
Di lokasi tersebut, total luas lahan yang akan digunakan mencapai 1,61 hektare. Pemanfaatan lahan ini semakin memperkuat upaya pemerintah dalam menyediakan hunian vertikal yang terjangkau bagi masyarakat, khususnya di kawasan perkotaan dengan tingkat kepadatan tinggi.
Kolaborasi lintas BUMN ini menjadi bukti bahwa sinergi antar lembaga negara dapat memberikan kontribusi nyata dalam menyelesaikan persoalan perumahan nasional.
Komitmen Pemerintah Percepat Penyediaan Hunian Layak
Program 3 juta rumah menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam mengatasi persoalan rumah tidak layak huni (RTLH) serta tingginya backlog perumahan di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa pemerintah akan segera merealisasikan pembangunan hunian layak bagi masyarakat yang membutuhkan.
Terbaru, Prabowo sempat melakukan kunjungan ke area padat permukiman di bantaran rel kereta api Kawasan Senen, Jakarta Pusat pada Kamis, 26 Maret 2026.
"Saya menyusuri permukiman di bantaran rel kereta api di Kawasan Senen, Jakarta Pusat. Terletak sekitar 3 kilometer dari Pusat Kota Jakarta," kata Prabowo dalam akun Instagram resminya.
Prabowo memastikan akan mulai mempercepat pengembangan hunian layak khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dia mengaku bertekad untuk dapat menghadirkan hunian layak bagi seluruh masyarakat Indonesia.
"Insyallah kita akan segera membangun hunian yang layak untuk Masyarakat di daerah tersebut dengan cepat, dan sudah menjadi tekad saya untuk menyediakan hunian layak untuk masyarakat Indonesia," ujarnya.
Dengan pemanfaatan aset negara, dukungan BUMN, serta komitmen pemerintah yang kuat, program pembangunan 3 juta rumah diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.