JAKARTA - Pemerintah semakin menunjukkan keseriusannya dalam mempercepat transisi energi bersih di kawasan timur Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia secara tegas memerintahkan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk segera merealisasikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dengan kapasitas 40 megawatt (MW) di Provinsi Maluku. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ketersediaan energi bersih, merata, dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah kepulauan tersebut.
Instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Bahlil saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Ambon, Sabtu 5 April 2025. Dalam kunjungannya, Bahlil menyampaikan bahwa pembangunan PLTP ini bukan hanya sebatas proyek infrastruktur energi, melainkan bagian dari komitmen strategis pemerintah untuk mempercepat transisi energi nasional dengan mengedepankan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).
"Dalam implementasinya, PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk oleh negara dalam melakukan penugasan-penugasan agar semua masyarakat bisa mendapatkan listrik," tegas Bahlil usai meninjau Unit Pelaksana Penyaluran dan Pengaturan Beban (UP3B) di Kota Ambon, Maluku.
Maluku Punya Potensi Panas Bumi Besar yang Harus Segera Dimanfaatkan
Provinsi Maluku, yang dikenal sebagai salah satu wilayah kepulauan dengan tantangan geografis yang cukup kompleks, ternyata menyimpan potensi energi panas bumi yang sangat menjanjikan. Menurut data yang dipaparkan Menteri Bahlil, potensi panas bumi di Maluku mencapai 40 MW. Angka ini dinilai cukup signifikan untuk memperkuat keandalan sistem kelistrikan di wilayah tersebut, sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi berbasis fosil yang selama ini mendominasi.
Menteri Bahlil menjelaskan, pemerintah tidak ingin potensi besar ini terabaikan begitu saja. Karena itu, pembangunan PLTP di Maluku telah resmi dimasukkan ke dalam draf Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN untuk periode 2025 hingga 2034. Dengan masuknya proyek ini ke dalam RUPTL, maka akan ada kejelasan dari sisi perencanaan, pembiayaan, hingga implementasi teknis di lapangan.
"Provinsi Maluku memiliki potensi panas bumi sebesar 40 MW yang perlu segera dibangun," kata Bahlil menegaskan. Ia menambahkan bahwa langkah ini merupakan bagian integral dari strategi nasional dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan target pengurangan emisi karbon melalui transisi menuju energi hijau.
Energi Bersih untuk Pemerataan dan Keadilan Energi
Sebagai daerah kepulauan, Maluku selama ini menghadapi tantangan tersendiri dalam hal distribusi energi. Banyak wilayah di Maluku yang masih mengandalkan pembangkit listrik diesel yang tidak ramah lingkungan dan memiliki biaya operasional tinggi. Dengan hadirnya pembangkit listrik tenaga panas bumi, diharapkan akan terjadi pemerataan energi yang lebih baik, sekaligus menurunkan biaya produksi listrik.
Selain aspek lingkungan, pembangunan PLTP juga diproyeksikan dapat meningkatkan perekonomian lokal. Pasalnya, proyek ini dipastikan akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar, baik dalam tahap konstruksi maupun operasional nanti. Kegiatan ekonomi yang berkembang seiring dengan membaiknya infrastruktur energi juga diyakini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Maluku secara keseluruhan.
"Proyek PLTP ini adalah bukti nyata keberpihakan pemerintah untuk memberikan keadilan energi bagi masyarakat di wilayah timur Indonesia. Kita ingin energi bersih tidak hanya dinikmati di kota-kota besar di Pulau Jawa, tetapi juga sampai ke pelosok negeri seperti Maluku," ujar Bahlil.
Bagian dari Target Transisi Energi Nasional
Pemerintah Indonesia tengah serius mendorong transisi energi dari fosil ke energi terbarukan sebagai upaya mencapai target penurunan emisi karbon sebesar 31,89% pada 2030 secara mandiri, atau hingga 43,2% dengan bantuan internasional. Pembangunan PLTP di Maluku dinilai menjadi salah satu langkah konkret dalam mendukung target tersebut.
PLTP yang akan dibangun PLN di Maluku ini nantinya juga akan terintegrasi dalam sistem kelistrikan nasional. Dengan begitu, keandalan pasokan listrik akan meningkat dan risiko pemadaman akibat keterbatasan suplai bahan bakar fosil dapat diminimalkan.
Selain itu, penggunaan energi panas bumi dinilai lebih stabil dan berkelanjutan jika dibandingkan dengan sumber energi terbarukan lainnya seperti tenaga surya atau tenaga angin yang sangat bergantung pada kondisi cuaca.
"Panas bumi merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang paling andal dan stabil sepanjang tahun, sehingga sangat cocok untuk wilayah kepulauan seperti Maluku," terang Bahlil.
Harapan Masyarakat Maluku
Masyarakat Maluku menyambut baik rencana pembangunan PLTP ini. Selama ini, keterbatasan pasokan listrik di beberapa wilayah Maluku menjadi kendala utama dalam meningkatkan taraf hidup dan kegiatan ekonomi. Dengan adanya pembangkit listrik berbasis energi panas bumi, masyarakat berharap dapat merasakan manfaat nyata dari kehadiran energi bersih di daerah mereka.
Tidak hanya itu, pengembangan energi terbarukan seperti PLTP juga diharapkan dapat mendorong hadirnya investasi hijau di Maluku. Investasi ini nantinya akan mempercepat pengembangan sektor-sektor strategis lainnya seperti perikanan, pariwisata, dan industri pengolahan hasil laut yang menjadi andalan Maluku.
Komitmen PLN Jalankan Arahan Pemerintah
Sebagai pihak yang mendapat mandat langsung dari pemerintah, PLN menyatakan kesiapannya untuk segera merealisasikan pembangunan PLTP Maluku sesuai dengan arahan Menteri ESDM. Dalam berbagai kesempatan, PLN juga menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pengembangan energi baru terbarukan sebagai bagian dari transformasi perusahaan menuju penyedia energi hijau yang berkelanjutan.
Melalui proyek ini, PLN berharap dapat semakin memperkuat perannya dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional sekaligus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.
Dengan langkah konkret yang kini telah diambil pemerintah melalui instruksi langsung dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, harapan untuk melihat Maluku terang benderang dengan energi bersih dan terjangkau kian mendekati kenyataan. Pemerataan energi bukan lagi sekadar wacana, melainkan sudah menjadi komitmen yang nyata dan progresif.