Situasi kelangkaan gas elpiji ukuran 3 kg sedang melanda sejumlah daerah, termasuk Kota Tangerang, yang berdampak signifikan pada aktivitas pedagang kecil dan konsumsi masyarakat. Kondisi ini memaksa banyak pedagang beralih menggunakan gas dengan ukuran lebih besar, yakni 12 kg, yang harganya lebih mahal. Fenomena tersebut menjadi perhatian serius mengingat gas ukuran 3 kg merupakan kebutuhan mendasar bagi pelaku usaha kecil dan rumah tangga di Indonesia.
Kelangkaan ini dipicu oleh kebijakan pemerintah yang membatasi pembelian gas elpiji 3 kg hanya boleh dilakukan di pangkalan gas resmi. Dampaknya, pedagang maupun masyarakat hanya diizinkan membeli satu tabung gas per orang. Kebijakan tersebut menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan yang harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli gas ukuran lebih besar.
Salah satu yang terdampak adalah Royadi, seorang pedagang bakso dari Cibodasari, Cibodas, Kota Tangerang. "Sejak gas 3 kg langka di pedagang eceran, saya terpaksa membeli gas 12 kg di warung dengan harga Rp 230 ribu," ujar Royadi, Minggu, 2 Februari 2025. Menurutnya, harga gas 12 kg yang sebelumnya dijual Rp 200 ribu kini meningkat menjadi Rp 230 ribu. Ia mengeluhkan kesulitan mendapatkan gas 3 kg di pangkalan resmi karena jumlahnya yang cepat habis diserbu warga.
Kesulitan yang dialami Royadi bukan tanpa alasan. Di tengah kelangkaan gas 3 kg, harga gas 12 kg yang lebih mahal jelas membebani. "Saya berharap pemerintah dapat menyediakan lebih banyak lagi gas yang 3 kg dan mempermudah distribusinya ke pedagang eceran. Saat ini kami para pedagang benar-benar kesulitan mencari gas melon," tambahnya dengan nada harap.
Yeti, salah satu warga Kota Tangerang, juga mengungkapkan keresahannya. Menurutnya, gas 3 kg yang menjadi kebutuhan harian tak lagi tersedia di pedagang eceran. "Di warung-warung sekitar sini sudah kosong," ungkap Yeti. Terlebih, untuk mendapatkan gas di pangkalan resmi, ia harus menempuh jarak yang lebih jauh dari tempat kediamannya. Pembelian pun dibatasi, di mana tiap individu hanya diizinkan membeli satu tabung dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Keterbatasan ini menimbulkan kerisauan bagi Yeti, "Saya bingung harus beli gas di mana lagi jika gas 3 kg terakhir yang saya punya habis. Mau beli yang 12 kg jelas mahal," tambahnya dengan nada pasrah.
Keng Ok, seorang pengelola pangkalan gas resmi, menjelaskan bahwa stok gas 3 kg di tempatnya sudah habis sejak Minggu, 2 Februari 2025 pagi. "Harga gas tiga kg di sini Rp 19 ribu, dan kini sudah habis diburu warga. Pengiriman gas memang kita batasi hanya 100 tabung," terang Keng Ok. Ia menambahkan, belum ada pengiriman tambahan selama beberapa hari terakhir. "Biasanya nanti diinformasikan dari sananya jika ada pengiriman baru," pungkasnya.
Kelangkaan ini bukan hanya mengusik kenyamanan konsumen, tetapi juga melemahkan daya beli masyarakat yang bergantung pada gas 3 kg untuk kebutuhan harian dan usaha kecil. Diharapkan adanya solusi dari pemerintah untuk menormalkan kembali penyaluran gas 3 kg, sehingga tidak ada lagi situasi darurat bagi pedagang dan warga yang berujung pada beralihnya mereka ke gas 12 kg yang lebih mahal.
Distribusi gas elpiji 3 kg yang tidak merata mengindikasikan perlunya perbaikan dalam manajemen distribusi dan pengawasan stok oleh pihak terkait. Di tengah kelangkaan ini, peran pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan sangat dibutuhkan guna menstabilkan harga dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
Sebagai salah satu komoditas penting yang menunjang kehidupan sehari-hari, gas elpiji 3 kg merupakan prioritas bagi banyak keluarga dan usaha kecil. Persoalan kelangkaan ini harus segera diatasi melalui mekanisme distribusi yang lebih baik dan tindakan responsif dari pihak berwenang.
Ke depan, keterjaminan pasokan gas elpiji 3 kg menjadi fokus utama agar tidak terjadi lagi kelangkaan yang serupa. Sinergi antara pemerintah, pelaku distribusi, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengatasi hambatan dalam penyaluran gas elpiji dengan bijaksana, serta menjamin kestabilan harga agar dapat terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.
Dengan demikian, diharapkan kelangkaan ini menjadi perhatian serius dan segera mendapatkan penanganan yang tepat demi kenyamanan dan kebutuhan masyarakat luas. Dalam jangka panjang, pembenahan pada sektor distribusi elpiji sangat diperlukan agar lebih efisien dan merata, sehingga setiap warga dapat menikmati kebutuhan energi secara layak dan adil.