JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan komitmennya untuk memastikan iklim investasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) tetap kondusif dan kompetitif. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa saat ini harga jual listrik panas bumi sudah ditetapkan pada level 9,5 sen per kilowatt-hour (kWh), yang dinilai cukup menarik bagi investor.
“Harga sudah naik, itu sudah bagus. Insentif itu hitungannya. 9,5 sen, bos. Ini sudah bagus. Logikanya begini loh, saya kan mantan pengusaha. Kalau tidak ekonomis, nggak jalan barang ini, itu logikanya,” ujar Bahlil saat kunjungan kerja ke PLTP Blawan Ijen, Bondowoso.
Pernyataan Bahlil memperkuat optimisme pemerintah dalam mengundang investor ke sektor energi panas bumi, sejalan dengan upaya mempercepat transisi energi bersih di Indonesia. Pemerintah menilai harga jual 9,5 sen per kWh sudah memberikan kepastian nilai keekonomian investasi, sehingga tidak lagi memerlukan insentif tambahan yang kerap menjadi tuntutan investor.
Sementara itu, Direktur Utama PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) Hilmi Panigoro menilai harga jual tersebut memang feasible, terutama bila PLTP dibangun di area yang memiliki konektivitas infrastruktur memadai. Namun, menurutnya, kondisi lapangan atau medan konstruksi tetap menjadi faktor kunci yang memengaruhi keekonomian proyek.
“9,5 sen per kWh di awal, kalau medannya tidak terlalu kompleks, subsurface-nya tidak terlalu kompleks, itu bisa dicapai. Makanya itu kita harus lihat betul-betul case by case,” kata Hilmi.
Lebih jauh, Hilmi menyebut para investor pada dasarnya mengharapkan nilai pengembalian investasi (return) di kisaran 12 persen. Namun saat ini, rata-rata return proyek PLTP di Indonesia baru sekitar 10 persen atau bahkan di bawahnya, yang masih menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha.
“Yang paling penting memang harga. Hari ini terus terang dari yang ada nih, return jual relatif rendah. Paling-paling hampir 10 persen, di bawah 10 persen. Kami mengharapkan, sebetulnya dari investor, kalau bisa return itu bisa mencapai sekitar 12 persen,” ujarnya.
Sebagai bagian dari strategi menarik investor, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM akan melelang 10 wilayah kerja panas bumi (WKP) pada tahun ini. Proses lelang akan dilakukan melalui platform Geothermal Energy Information System (GENESIS).
“Peluang investasi energi panas bumi kini terbuka melalui platform GENESIS dari Direktorat Jenderal EBTKE!” tulis Ditjen EBTKE.
Berikut daftar 10 WKP yang segera dilelang pemerintah:
Danau Ranau: cadangan mungkin 42,6 MW; pengembangan 20 MW
Gunung Endut: cadangan mungkin 38 MW; pengembangan 35 MW
Gunung Galunggung: cadangan mungkin 110 MW; pengembangan 110 MW
Gunung Tampomas: cadangan mungkin 32 MW; pengembangan 30 MW
Gunung Ciremai: cadangan mungkin 27 MW; pengembangan 25 MW
Songgoriti: cadangan mungkin 35 MW; pengembangan 35 MW
Oka Ile Ange: cadangan mungkin 31 MW; pengembangan 10 MW
Lainea: cadangan mungkin 66 MW; pengembangan 20 MW (catatan: belum masuk draf RUPTL 2024-2035)
Telaga Ranu: cadangan mungkin 72 MW; pengembangan 40 MW
Banda Baru: cadangan mungkin 25 MW; pengembangan 20 MW
Kementerian ESDM berharap, dengan kepastian harga jual listrik dan peluang WKP yang terbuka lebar, minat investor terhadap proyek PLTP di Indonesia akan semakin meningkat. Pemerintah menekankan bahwa pengembangan PLTP menjadi salah satu prioritas dalam upaya diversifikasi sumber energi nasional, pengurangan emisi karbon, dan penguatan ketahanan energi.
Sektor panas bumi dinilai memiliki potensi besar karena Indonesia termasuk negara dengan cadangan panas bumi terbesar kedua di dunia. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan pemanfaatan energi panas bumi dapat menjadi andalan dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional berbasis energi bersih.
Selain memberikan kepastian harga, pemerintah juga terus berupaya menyiapkan infrastruktur pendukung, termasuk akses jalan menuju WKP, jaringan transmisi listrik, dan skema pendanaan yang kompetitif.
Dengan langkah-langkah ini, Kementerian ESDM optimistis iklim investasi PLTP di Indonesia akan semakin matang dan atraktif di mata pelaku usaha, baik domestik maupun internasional.
“Kami berharap, semakin banyak investor yang tertarik masuk ke sektor energi baru terbarukan, terutama panas bumi, untuk mendukung target bauran energi nasional sebesar 23 persen pada 2025,” pungkas Bahlil.
Inisiatif ini juga diharapkan dapat mendukung pemerataan pembangunan, menciptakan lapangan kerja baru, serta mengurangi ketergantungan Indonesia pada energi fosil yang tidak ramah lingkungan.