JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) tetap menempatkan sektor infrastruktur sebagai prioritas utama, meskipun tengah menghadapi tekanan efisiensi anggaran yang cukup besar. Di tengah kebijakan penghematan belanja negara sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, sejumlah program strategis tetap diupayakan agar terus berjalan demi mendukung konektivitas dan pertumbuhan daerah.
“Kita tetap fokus pada infrastruktur, terutama jalan. Tahun ini WTP, listrik sudah hampir terpenuhi, tinggal yang ke Mamahak Besar. Nanti kampung Mamahak Besar akan terkoneksi jaringan listrik ke Ujoh Bilang,” ujar Didik Subagya.
Efisiensi Anggaran Tak Hambat Pembangunan Fisik
Instruksi Presiden terkait efisiensi belanja negara memang berdampak langsung pada alokasi anggaran daerah, terutama pada pos perjalanan dinas, rapat, dan konsumsi. Namun, Pemkab Mahulu memutuskan untuk tetap mempertahankan belanja modal infrastruktur, terutama pembangunan jalan, listrik, dan fasilitas pelayanan publik lainnya.
“Kalau di Kementerian PUPR, pemangkasan anggaran bisa ditutupi dengan sumber pendanaan lain. Tapi di daerah, kalau dipotong, ya selesai. Sementara infrastruktur harus terus berjalan,” jelas Didik.
Ia menambahkan, pemangkasan anggaran yang merata ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah yang sedang gencar membangun infrastruktur dasar. Kendati demikian, program prioritas tidak boleh berhenti karena menyangkut akses masyarakat terhadap transportasi, listrik, serta pelayanan publik.
Pembangunan Perkantoran Terkendala Lahan
Salah satu persoalan yang masih dihadapi adalah pembangunan perkantoran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hingga kini masih menempati rumah warga untuk beroperasi. Menurut Didik, rencana pembangunan kantor sudah ada sejak tahun lalu, namun realisasinya tertunda akibat kesiapan lahan yang belum memadai.
“Perkantoran yang layak sebenarnya sudah direncanakan tahun lalu, tapi karena kesiapan lahan tapak bangunannya belum bisa, maka pelaksanaannya tertunda,” ungkapnya.
Ia menggarisbawahi bahwa penyediaan lahan menjadi isu krusial di daerah seperti Mahulu yang memiliki karakteristik geografis cukup sulit. Proses pembebasan lahan membutuhkan waktu dan sinergi antar instansi terkait agar rencana pembangunan tidak terus tertunda.
Dorong Skema Multi-Years untuk Efisiensi Proyek
Untuk menjawab kendala anggaran dan hambatan distribusi material, skema pembiayaan multiyears atau tahun jamak dinilai sebagai solusi paling realistis dan efisien. Didik menyebut, jika proyek dibatasi hanya dalam satu tahun anggaran, maka pelaksanaan di lapangan sangat tergantung pada kondisi alam, terutama fluktuasi tinggi-rendahnya permukaan sungai sebagai jalur utama logistik.
“Kami dorong agar proyek infrastruktur, terutama jalan dan perkantoran, menggunakan sistem multiyears. Ini karena kesulitan utama kami adalah distribusi material. Saat sungai mulai surut di bulan Juni-Juli, material sulit dinaikkan,” kata Didik.
Dengan pendekatan multi-tahun, pembangunan bisa berjalan lebih fleksibel dan terencana, sementara beban anggaran bisa dibagi ke beberapa tahun sekaligus menghindari keterlambatan proyek akibat musim dan kondisi geografis.
Progres Bandara Ujoh Bilang Tetap Dilanjut
Selain jalan dan perkantoran, Pemkab Mahulu juga memastikan pembangunan Bandara Ujoh Bilang tetap berlanjut sebagai bagian dari strategi memperkuat konektivitas daerah ke wilayah lain di Kalimantan Timur. Bandara ini dipandang vital bagi mobilitas masyarakat dan logistik barang, serta menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi lokal.
“Dalam perencanaan, progres bandara tetap berjalan. Kita akan lihat bagaimana kelanjutannya di tahun depan,” terang Didik.
Tahun ini, pembangunan akan difokuskan pada runway sepanjang 750 meter serta fasilitas darat seperti ATR, yang diharapkan menjadi basis bagi pengembangan lebih lanjut. Dengan kelengkapan bandara, daerah terpencil seperti Mahulu dapat terintegrasi lebih baik ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi regional.
Fokus Infrastruktur Dasar Masih Jadi Prioritas
Pemerintah daerah Mahulu menyadari bahwa ketertinggalan pembangunan infrastruktur dasar masih menjadi persoalan utama yang harus segera ditangani. Akses jalan antarkampung, sambungan listrik, fasilitas kesehatan, dan gedung pemerintahan yang memadai menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah berusaha menjalankan perencanaan dengan pendekatan selektif dan strategis. Beberapa proyek yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat luas, seperti sambungan listrik ke kampung Mamahak Besar, tetap diprioritaskan agar wilayah tersebut bisa terkoneksi sepenuhnya ke pusat pemerintahan di Ujoh Bilang.
Harapan Terhadap Dukungan Pemerintah Pusat
Dengan berbagai keterbatasan yang dihadapi pemerintah daerah, dibutuhkan dukungan lebih besar dari pemerintah pusat, baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun program strategis nasional yang dapat dikolaborasikan dengan daerah.
Didik berharap ke depan terdapat skema pendanaan yang lebih inklusif bagi daerah-daerah perbatasan dan tertinggal seperti Mahulu. “Pemerintah pusat perlu memahami kondisi geografis Mahulu. Biaya logistik dan material di sini jauh lebih besar dibanding wilayah perkotaan,” imbuhnya.
Ia juga mengusulkan agar proyek-proyek prioritas seperti bandara, jalan poros utama, dan perkantoran dimasukkan dalam program lintas kementerian yang bisa mempercepat realisasinya di lapangan.