JAKARTA - Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan salah satu bentuk bantuan sosial (bansos) dari pemerintah kembali dilanjutkan pada tahun 2025 dengan menyasar delapan kategori masyarakat yang dinilai membutuhkan. Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup kelompok rentan, mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, serta mendorong perubahan perilaku menuju kemandirian.
Melalui laman resminya, Kemensos menjelaskan bahwa bantuan PKH termasuk dalam jenis bantuan tunai bersyarat yang penyalurannya dilakukan dalam empat tahap sepanjang tahun. Dana bansos disalurkan melalui bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dan juga kantor pos di berbagai wilayah.
Delapan Kategori Penerima Bansos PKH 2025
Berikut adalah delapan kategori penerima PKH tahun 2025 lengkap dengan nominal bantuan yang diterima:
Ibu Hamil/Nifas
Menerima bantuan sebesar Rp3 juta per tahun, disalurkan dalam empat tahap (Rp750.000 per tahap).
Anak Usia Dini (0-6 tahun)
Menerima bantuan sebesar Rp3 juta per tahun, atau Rp750.000 per tahap.
Siswa SD/sederajat
Mendapat Rp900.000 per tahun atau Rp225.000 per tahap.
Siswa SMP/sederajat
Bantuan yang diterima sebesar Rp1,5 juta per tahun atau Rp375.000 per tahap.
Siswa SMA/sederajat
Diberikan bantuan sebesar Rp2 juta per tahun atau Rp500.000 per tahap.
Penyandang Disabilitas Berat
Mendapatkan Rp2,4 juta per tahun atau Rp600.000 per tahap.
Lanjut Usia 60 Tahun ke Atas
Menerima Rp2,4 juta per tahun atau Rp600.000 per tahap.
Korban Pelanggaran HAM Berat
Mendapat bantuan paling besar, yakni Rp10,8 juta per tahun atau Rp2,7 juta per tahap.
Penyaluran dan Kendala
Hingga pertengahan tahun 2025, Kemensos menyebutkan bahwa penyaluran bansos PKH telah mencapai 80 persen dari total target penerima. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa lebih dari 7,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menerima bantuan sesuai kategori masing-masing.
“Kami mencatat 7.991.160 KPM telah menerima bantuan tunai. Bagi yang belum, bisa segera melapor dengan melampirkan bukti melalui jalur resmi,” ujar Saifullah.
Namun demikian, masih terdapat sekitar 1,3 juta rekening penerima yang gagal menerima bantuan, terutama karena masalah teknis seperti rekening tidak aktif atau ketidaksesuaian antara nama dan nomor rekening. Untuk itu, Kemensos bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan perbankan Himbara untuk menelusuri dan menyelesaikan masalah tersebut.
"Perbedaan data antara nama dan rekening menjadi salah satu kendala besar dalam penyaluran bantuan ini. Kami sedang menindaklanjuti agar bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak," tambah Saifullah.
Cara Cek Penerima Bansos PKH 2025
Bagi masyarakat yang ingin mengecek apakah terdaftar sebagai penerima PKH 2025 atau belum, tersedia dua cara yang dapat digunakan, yaitu melalui website resmi Kemensos dan aplikasi Cek Bansos.
1. Melalui Website Resmi
Akses laman: https://cekbansos.kemensos.go.id
Masukkan data wilayah sesuai KTP: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa
Isi nama lengkap sesuai KTP pada kolom yang disediakan
Masukkan kode verifikasi (captcha)
Klik tombol Cari Data
Jika terdaftar, informasi penerimaan bantuan akan muncul. Jika tidak terdaftar, akan muncul keterangan “Tidak Terdaftar Peserta/PM”
2. Melalui Aplikasi Cek Bansos
Unduh aplikasi Cek Bansos dari Google Play Store
Buka aplikasi, klik menu “Buat Akun”
Isi formulir data diri dan klik “Buat Akun Baru”
Lakukan verifikasi melalui email jika diminta
Masuk ke menu “Profil” untuk melihat status penerima bansos
Akan muncul informasi jenis bantuan yang diterima serta profil anggota keluarga yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Melalui aplikasi ini, pengguna juga bisa melakukan sanggahan atau pengusulan terhadap data yang dirasa tidak tepat, baik sebagai penerima maupun sebagai pihak yang merasa lebih berhak namun belum terdaftar.
Komitmen Pemerintah
Program PKH merupakan salah satu bagian penting dari strategi pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan yang bersifat struktural. Bantuan ini tidak hanya bersifat konsumtif, melainkan juga diarahkan untuk menciptakan perubahan perilaku jangka panjang, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
"Kami ingin memastikan bahwa masyarakat miskin dan rentan tetap mendapatkan akses terhadap layanan dasar yang layak, sambil terus kami dorong untuk bisa mandiri secara ekonomi,” kata Saifullah.
Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, melainkan juga keterlibatan aktif masyarakat, pendamping PKH, serta pemerintah daerah.