JAKARTA - Sektor pariwisata Bali kembali menunjukkan performa gemilang sepanjang lima bulan pertama tahun 2025. Berdasarkan data resmi dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kantor Imigrasi Bandara Ngurah Rai, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Pulau Dewata mencapai lebih dari 2,66 juta kunjungan selama periode Januari hingga Mei 2025. Angka ini mencatatkan pertumbuhan 11,29 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang berjumlah 2,39 juta kunjungan.
Tidak hanya melampaui kinerja tahun 2024, jumlah kunjungan wisman ke Bali selama lima bulan terakhir juga sukses melampaui realisasi sepanjang Januari-Mei 2023 yang mencatatkan 1,87 juta kunjungan. Dengan tren pertumbuhan positif ini, Bali semakin mengukuhkan diri sebagai destinasi utama pariwisata internasional di Indonesia.
Ketua Bali Tourism Board (BTB), Ida Bagus Partha Adnyana, menegaskan bahwa lonjakan jumlah kunjungan wisman tersebut berbanding lurus dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak di sejumlah wilayah strategis di Bali. Kabupaten Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar menjadi tiga daerah yang mengalami lonjakan pendapatan pajak paling signifikan, terutama dari sektor pariwisata dan jasa.
“Tren ini menegaskan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut dan ketergantungan yang kuat terhadap sektor pariwisata dan jasa sebagai motor utama pemulihan ekonomi Bali,” ujar Ida Bagus Partha Adnyana saat ditemui di kawasan Nusa Dua, Bali.
Lonjakan Pendapatan Pajak Daerah, Badung Jadi Tulang Punggung Fiskal Bali
Berdasarkan data terbaru, pada bulan Mei 2025, Pemerintah Kabupaten Badung berhasil menghimpun pendapatan pajak daerah sebesar Rp2,41 triliun. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Gianyar menyumbang penerimaan sebesar Rp423 miliar, dan Pemerintah Kota Denpasar mencatat penerimaan pajak sebesar Rp639 miliar.
Ketiga wilayah tersebut menunjukkan kontribusi signifikan terhadap kas daerah, dengan Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan (PHR) menjadi penyumbang utama penerimaan pajak. PHR diketahui memberikan kontribusi hingga 75 persen dari total penerimaan pajak daerah di Badung, Gianyar, dan Denpasar.
“Ini mempertegas bahwa setiap kamar hotel yang terisi, setiap santapan di restoran, dan setiap pertunjukan hiburan bukan hanya menyemarakkan suasana, tetapi juga mengisi kas daerah,” lanjutnya.
Ida Bagus Partha Adnyana, yang akrab disapa Gus Agung, menjelaskan bahwa kawasan-kawasan pariwisata utama seperti Nusa Dua, Kuta, Seminyak, Canggu, Sanur, dan Ubud mencatatkan tingkat hunian (occupancy rate) yang lebih tinggi sepanjang Januari-Mei 2025 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini menjadi indikator bahwa sektor pariwisata Bali semakin pulih dan kembali bergairah.
Dampak Langsung: UMKM dan Ekonomi Lokal Ikut Bergairah
Peningkatan jumlah kunjungan wisman ini memberikan dampak positif tidak hanya bagi industri pariwisata skala besar, tetapi juga bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang tersebar di berbagai kawasan wisata Bali. Dengan meningkatnya aktivitas wisatawan, konsumsi produk lokal dan jasa juga melonjak, membuka lebih banyak peluang usaha baru, serta memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.
“Ini menunjukkan bahwa pusat administrasi dan perdagangan Bali ini tidak sekadar menjadi jalur lalu lintas wisatawan, tetapi juga pusat konsumsi dan aktivitas jasa yang semakin hidup,” jelas Gus Agung.
Badung Tetap Jadi Andalan, Sektor Pariwisata Jadi Pilar Ekonomi
Di antara seluruh wilayah di Bali, Kabupaten Badung tetap menjadi tulang punggung fiskal provinsi. Wilayah pesisir selatan Badung seperti Nusa Dua, Kuta, Legian, Seminyak, dan Jimbaran dipenuhi oleh hotel-hotel dan restoran mewah yang menjadi magnet utama bagi wisatawan domestik maupun internasional.
Namun, Gus Agung menegaskan bahwa pertumbuhan realisasi pajak dan kunjungan wisatawan hanyalah salah satu indikator dari proses pemulihan ekonomi Bali. Di balik angka-angka tersebut, terdapat semangat masyarakat yang kembali bekerja, sektor informal yang mulai bergairah kembali, dan roda perekonomian yang berputar semakin cepat.
“Ke depannya, tantangannya bukan hanya menjaga tren ini tetap naik, tetapi juga membangun ketahanan ekonomi yang lebih seimbang, termasuk mendorong pajak dari sektor non-pariwisata serta memperkuat regulasi dan pelayanan publik,” tambahnya.
Tantangan Bali ke Depan: Diversifikasi Ekonomi dan Ketahanan Sektor Jasa
Meskipun tren positif telah terjadi sepanjang awal 2025, Gus Agung mengingatkan bahwa Bali tidak bisa sepenuhnya mengandalkan sektor pariwisata saja. Ketergantungan tinggi terhadap pariwisata menjadikan ekonomi Bali sangat rentan terhadap berbagai gejolak global seperti krisis kesehatan, perubahan iklim, dan kondisi geopolitik internasional.
Ia menyoroti pentingnya diversifikasi ekonomi Bali untuk memperkuat ketahanan fiskal jangka panjang. Sektor-sektor potensial seperti pertanian modern, industri kreatif, teknologi digital, dan energi terbarukan dinilai bisa menjadi penyangga tambahan bagi pertumbuhan ekonomi Bali di masa mendatang.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah, memastikan bahwa pertumbuhan yang terjadi saat ini bisa berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap masa depan,” pungkas Gus Agung.
Prospek Wisata Bali ke Depan: Event Internasional dan Penguatan Pasar Global
Bali juga terus menggencarkan promosi pariwisata di tingkat internasional, termasuk melalui penyelenggaraan berbagai event berskala global seperti pameran biro perjalanan, pertemuan bisnis (MICE), dan event olahraga bertaraf dunia. Dalam waktu dekat, Bali juga akan menjadi tuan rumah sejumlah agenda internasional yang diharapkan dapat semakin mengerek angka kunjungan wisman.
Selain itu, keberadaan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang terus mencatat pertumbuhan lalu lintas penumpang turut menjadi motor utama kebangkitan pariwisata Bali. Data menunjukkan, pada momen libur Iduladha 2025 lalu, Bandara Ngurah Rai berhasil melayani 344.554 penumpang, naik 1,5 persen dibandingkan target awal.
Bali kini berada di jalur positif dalam proses pemulihan ekonomi pasca pandemi, namun dibutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat lokal, dan investor agar pertumbuhan ini tidak hanya menjadi lonjakan sesaat, melainkan pondasi bagi pembangunan jangka panjang.
