JAKARTA  – Pembangunan infrastruktur terus menjadi prioritas utama pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Infrastruktur dipandang bukan sekadar proyek fisik semata, melainkan sebagai fondasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pertumbuhan industri, dan mendorong daya saing Indonesia di panggung global.

Di tengah upaya percepatan pembangunan nasional, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk membuka ruang lebih luas bagi sektor swasta, baik domestik maupun asing, agar terlibat aktif dalam pembangunan infrastruktur Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden dalam pidato kunci pada Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC).

“Untuk itu, infrastruktur sekarang saya mengundang sektor swasta dari dalam negeri dan luar negeri untuk ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur kita sebesar-besarnya, sebesar-besarnya,” tegas Presiden Prabowo.

Pemerintah berkomitmen untuk mendukung kelancaran investasi dengan menyederhanakan berbagai proses perizinan, memfasilitasi proyek strategis, serta menjamin stabilitas pembangunan agar tidak terganggu oleh dinamika politik maupun birokrasi.

“Saya menyambut baik pusat-pusat atau kantor-kantor memfasilitasi semua proyek, dibantu, diamankan, dijaga supaya tidak terganggu rencana besar pembangunan tersebut,” ucap Presiden.

Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga mengungkapkan bahwa efisiensi pengelolaan anggaran yang dilakukan pemerintah selama ini telah menghasilkan cadangan dana negara yang dapat digunakan sebagai modal investasi bersama dengan pihak swasta. Dengan adanya dukungan fiskal tersebut, pemerintah optimistis bisa memberikan rasa aman bagi para investor.

“Kita sekarang berani kalau kita undang kerja sama dengan swasta atau dengan asing, kita berani, pemerintah akan ikut berapa persen. Dan bukan minta saham kosong, tapi kita ikut serta dengan uang yang nyata, uang yang riil,” tegas Presiden.

Infrastruktur sebagai Kunci Pemerataan Ekonomi

Infrastruktur yang memadai menjadi penopang utama dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang masif, seperti jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera, Pelabuhan Kuala Tanjung, Makassar New Port, hingga Kereta Cepat Jakarta-Bandung, telah memberikan dampak nyata bagi konektivitas nasional dan efisiensi logistik.

Di sektor energi, program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) juga menjadi langkah besar dalam menjamin ketersediaan pasokan energi untuk mendukung pertumbuhan industri dan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, pembangunan infrastruktur Indonesia dihadapkan pada tantangan besar, mulai dari keterbatasan anggaran, kendala pembebasan lahan, isu lingkungan, hingga transparansi pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil mutlak diperlukan agar pembangunan dapat berjalan optimal.

Pembiayaan Infrastruktur Butuh Peran Sektor Swasta

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati turut menegaskan pentingnya kolaborasi sektor swasta dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur nasional. Dalam paparannya di forum yang sama, Sri Mulyani menyampaikan bahwa keterbatasan fiskal menjadi alasan utama pemerintah harus melibatkan sektor swasta secara aktif.

"Indonesia adalah negara kepulauan dengan keberagaman kondisi geografi dan ekonomi. Kita memiliki kebutuhan mendesak untuk memperluas konektivitas dan juga memastikan akses adil terhadap layanan infrastruktur dasar," ujar Sri Mulyani.

Berdasarkan proyeksi pemerintah, kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia periode 2025–2029 diperkirakan mencapai 625,37 miliar dolar AS, sementara kemampuan pembiayaan pemerintah hanya sekitar 40 persen dari total kebutuhan tersebut.

"Negara hanya bisa membiayai 40 persen di antaranya. Karena itu kita menghadapi gap pembiayaan," jelas Sri Mulyani.

Ia menambahkan, partisipasi swasta dan mitra internasional, termasuk pengembangan mekanisme pembiayaan kreatif, menjadi langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan tersebut.

Danantara Jadi Motor Baru Pembiayaan Infrastruktur

Untuk mendukung percepatan pembiayaan infrastruktur, pemerintah membentuk Danantara, sebuah entitas investasi baru yang dirancang untuk menjadi lengan pendanaan proyek strategis nasional. Danantara akan berperan sebagai pengelola sumber daya keuangan nasional dan memperkuat sinergi lintas sektor, baik di tingkat pusat, daerah, maupun dunia usaha.

CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rosan Roeslani mengatakan, Danantara dirancang tidak hanya sebagai pengelola investasi biasa, tetapi sebagai penggerak transformasi BUMN dalam mendukung pembangunan nasional.

"Ini merupakan bentuk kepercayaan pemerintah agar BUMN lebih lincah dalam mendorong pembangunan nasional. Terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani, sekarang kami bisa mengelola dividen kami sendiri. Ini penting untuk membuka ruang investasi ke berbagai sektor prioritas,” ungkap Rosan.

Ia juga menegaskan bahwa fokus utama dari transformasi ini adalah penciptaan lapangan kerja berkualitas. Dengan pertumbuhan penduduk Indonesia sekitar 2 juta jiwa per tahun, kebutuhan akan penciptaan lapangan kerja semakin mendesak.

“Kami percaya bahwa investasi harus sejalan dengan penciptaan kerja berkualitas. Itu adalah prioritas utama di Indonesia,” pungkas Rosan.

Infrastruktur Dukung Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Pembangunan infrastruktur juga mendapat dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menegaskan bahwa infrastruktur merupakan fondasi utama bagi berkembangnya sektor ekonomi kreatif.

“Infrastruktur yang memadai di Indonesia bisa menjadi fondasi dan akses bagi pengembangan subsektor ekonomi kreatif untuk menciptakan kolaborasi yang produktif dan berkelanjutan,” jelas Teuku Riefky.

Menurutnya, dengan infrastruktur yang terintegrasi, aksesibilitas digital meningkat, distribusi produk kreatif menjadi lebih luas, serta tercipta ruang-ruang kreatif yang mendukung pertumbuhan inovasi nasional. Hal ini dinilai sangat penting untuk meningkatkan kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap pendapatan negara dan ekspor nasional.

“Kami yakin masa depan perekonomian kreatif Indonesia akan bertumbuh dari landasan infrastruktur yang kuat,” tambahnya.

Pembangunan Berbasis Nilai Kemanusiaan dan Ketahanan Nasional

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya soal pembangunan fisik semata, tetapi juga harus berpijak pada nilai kemanusiaan, ketahanan nasional, dan kerja sama lintas sektor.

“Infrastruktur bukanlah sesuatu yang netral tapi bisa menyatukan atau memecah, memberdayakan atau mengecualikan. Oleh karena itu, pembangunan harus dilakukan dengan komitmen untuk membawa manfaat bagi semua pihak,” ujar AHY.

Ia mencontohkan proyek pembangunan tanggul raksasa untuk melindungi pesisir ibu kota, pembangkit listrik mikro di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), saluran irigasi bagi petani, hingga pelabuhan-pelabuhan strategis yang membuka akses perekonomian maritim nasional.

AHY menyampaikan bahwa infrastruktur sejatinya adalah investasi dalam martabat, dalam keadilan, dalam perdamaian. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai agenda bersama untuk masa depan Indonesia.

“Karena pada akhirnya, infrastruktur bukanlah biaya. Ia adalah investasi—dalam martabat, dalam keadilan, dalam perdamaian,” tutup AHY.

Infrastruktur untuk Indonesia Maju

Dengan berbagai upaya kolaboratif yang dilakukan pemerintah bersama sektor swasta dan masyarakat, pembangunan infrastruktur diharapkan semakin mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju. Tidak hanya untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional, pembangunan infrastruktur juga akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang, mewujudkan Indonesia yang lebih terkoneksi, berdaya saing, dan sejahtera.