JAKARTA - Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram kembali menghantui masyarakat Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Situasi ini semakin memprihatinkan karena diiringi dengan lonjakan harga yang jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Kondisi tersebut membuat warga kesulitan mendapatkan salah satu kebutuhan pokok sehari-hari untuk memasak di rumah.

Salah satu kisah yang mencerminkan kondisi darurat itu datang dari seorang ibu rumah tangga berinisial S, warga Desa Gadu Timur, Kecamatan Ganding, Sumenep. Peristiwa itu terjadi pada Selasa, 10 Juni 2025, hanya beberapa hari setelah perayaan Iduladha. S mengaku panik ketika tabung gas elpiji 3 kg di rumahnya habis, tepat ketika ia hendak menyiapkan makanan untuk keluarganya.

Awalnya, S meminta anaknya menukar tabung kosong ke pengecer gas yang biasa mereka datangi. Namun, yang terjadi justru di luar dugaan. Anak S harus mondar-mandir dari satu toko ke toko lainnya. Bahkan, sebanyak 15 toko yang biasa melayani penukaran elpiji memberikan jawaban serupa: kosong, belum ada pengiriman.

“Anak saya sampai bingung, semua toko bilang habis. Akhirnya dia terpaksa pergi ke pasar Kecamatan Ganding, itu jaraknya sekitar lima sampai enam kilometer dari rumah,” tutur S kepada.

Setelah perjuangan berkeliling desa dan kecamatan, gas melon yang dibutuhkan akhirnya didapatkan. Namun perjuangan tersebut harus dibayar mahal. Harga elpiji 3 kg di pangkalan sekitar Pasar Ganding melonjak drastis, mencapai Rp25.000 hingga Rp30.000 per tabung. Padahal, harga normal biasanya berada di kisaran Rp15.000 hingga Rp20.000 per tabung.

“Kaget sekali, harga melonjak. Biasanya Rp18 ribu paling mahal, ini sampai Rp30 ribu. Kami masyarakat kecil makin sulit,” keluh S.

Distribusi Gas 3 Kg Dianggap Tidak Sesuai Fakta di Lapangan

Kelangkaan gas elpiji 3 kg ini semakin memicu keresahan masyarakat, apalagi setelah sebelumnya pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Tim Satgas Pangan mengklaim bahwa distribusi gas elpiji 3 kg di Sumenep aman setelah Lebaran. Bahkan, menurut informasi resmi dari Pemkab, mereka sudah menyalurkan tambahan 3.000 tabung ke berbagai titik di wilayah Sumenep.

Namun, kondisi di lapangan berbanding terbalik. Warga Desa Gadu Timur justru harus bersusah payah berkeliling desa bahkan kecamatan hanya untuk mendapatkan satu tabung gas. Tidak sedikit masyarakat yang menilai bahwa pernyataan dari pemerintah daerah hanyalah omong kosong.

“Kalau memang distribusi lancar dan stok aman, kenapa kenyataannya begini? Jangan cuma bilang aman di media, tapi di lapangan warga menjerit,” tegas salah satu warga Gadu Timur lainnya yang enggan disebutkan namanya.

Kondisi kelangkaan dan harga mahal ini pun mengundang dugaan adanya permainan harga oleh oknum-oknum di tingkat pengecer maupun agen. Warga mendesak agar Pemkab Sumenep turun langsung memantau kondisi lapangan dan tidak hanya mengandalkan laporan dari para agen resmi semata.

“Kami tidak minta gratis. Kami hanya ingin harga wajar dan stok tersedia. Ini kebutuhan pokok, bukan barang mewah,” ujar S, menambahkan.

Pemkab Sumenep Diminta Tidak Hanya Sebatas Janji

Desakan masyarakat agar pemerintah daerah bersikap tegas semakin menguat. Mereka meminta agar ada evaluasi serius terhadap mekanisme distribusi gas subsidi ini. Selain itu, pengawasan terhadap praktik harga di tingkat agen dan pengecer juga harus dilakukan secara menyeluruh.

Masyarakat menilai bahwa persoalan kelangkaan gas elpiji 3 kg bukanlah hal baru di Sumenep. Hampir setiap momentum hari besar keagamaan seperti Ramadan, Idulfitri, hingga Iduladha, kelangkaan selalu terjadi. Namun hingga kini, belum terlihat ada upaya nyata dari pemerintah daerah untuk mengatasi akar persoalan tersebut.

“Kami sudah sering mengalami masalah seperti ini. Kalau seperti ini terus, untuk apa ada pemerintah?” ujar seorang warga lainnya dengan nada kecewa.

Sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten Sumenep belum memberikan tanggapan resmi atas kondisi kelangkaan gas elpiji yang dikeluhkan warga. Saat dikonfirmasi oleh Serikat-News pada Rabu, 11 Juni 2025, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, belum merespons hingga berita ini diterbitkan.

Pengawasan Perlu Diperketat, Jangan Sampai Ada Permainan Harga

Ketua Lembaga Konsumen Madura (LKM), Fikri Hasan, menilai bahwa persoalan kelangkaan gas subsidi seperti elpiji 3 kg bukan semata-mata persoalan pasokan. Menurutnya, ada potensi permainan harga oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan momentum kelangkaan untuk meraup keuntungan.

“Distribusi gas subsidi ini harus diawasi ketat oleh pemerintah daerah. Jika memang ada pihak pengecer atau agen yang bermain harga, harus ditindak tegas. Ini kebutuhan pokok masyarakat, bukan barang spekulasi,” tegas Fikri saat dimintai keterangan.

Menurut Fikri, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan penuh untuk mengawal dan mengawasi penyaluran elpiji 3 kg agar tepat sasaran. Jika terus dibiarkan tanpa pengawasan, masyarakat kecil akan selalu menjadi korban permainan harga.

Pemerintah Daerah Harus Berkoordinasi dengan Pertamina

Sementara itu, praktisi ekonomi daerah, Andi Maulana, berpendapat bahwa pemerintah kabupaten seharusnya berkoordinasi lebih intens dengan Pertamina sebagai penyedia gas subsidi. Dengan komunikasi yang baik, distribusi gas elpiji 3 kg bisa dipastikan sampai ke titik-titik yang benar-benar membutuhkan.

“Kalau distribusi elpiji itu benar-benar diawasi dan didistribusikan sesuai kuota, tidak mungkin ada kelangkaan seperti ini. Pemerintah daerah jangan hanya memberikan janji di media tanpa ada realisasi nyata,” ungkap Andi.

Ia menambahkan bahwa momentum Iduladha seharusnya sudah dipetakan oleh pemerintah dan stakeholder terkait, sehingga potensi kelangkaan bisa dicegah lebih awal. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi mengalami kondisi serba sulit seperti yang terjadi di Desa Gadu Timur.

Harapan Warga: Harga Stabil, Pasokan Lancar

Warga Desa Gadu Timur dan wilayah lain di Kabupaten Sumenep berharap pemerintah tidak tinggal diam menyikapi kelangkaan gas elpiji 3 kg. Mereka hanya meminta satu hal: harga gas kembali normal dan distribusi berjalan lancar tanpa harus bersusah payah mencarinya.

“Kalau begini terus, yang susah rakyat kecil. Kita mau masak untuk keluarga saja susah. Harapan kami sederhana, jangan main-main dengan kebutuhan pokok,” pungkas S.

Dengan belum adanya tanggapan dari pihak Pemkab Sumenep hingga saat ini, masyarakat berharap ada langkah konkret segera diambil agar situasi kelangkaan gas subsidi tidak terus berlarut-larut.