JAKARTA – Kabar baik datang untuk jutaan keluarga di Indonesia. Pemerintah resmi memastikan program bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram akan kembali disalurkan pada Juni dan Juli 2025. Total bantuan yang akan diterima oleh masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM) dalam periode tersebut mencapai 20 kilogram beras, yang akan diberikan sekaligus dalam satu kali pengiriman.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, dalam pernyataan resmi yang diterima media. Program bansos beras 10 kg tersebut akan menyasar sekitar 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

“Bantuan pangan 10 kilogram beras untuk sekitar 18,3 juta KPM akan dijalankan selama dua bulan ke depan, yakni Juni dan Juli 2025,” ujar Susiwijono.

Penyaluran Bansos Beras Juni–Juli 2025 untuk 18,3 Juta KPM

Program bansos beras ini merupakan salah satu langkah konkret pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah potensi tekanan inflasi jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah dan memasuki awal tahun ajaran baru 2025/2026. Dengan adanya bantuan pangan ini, diharapkan masyarakat penerima manfaat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

Penyaluran bansos beras 10 kg tersebut melibatkan beberapa lembaga, antara lain Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog, serta sejumlah instansi terkait lainnya. Setiap pihak memiliki peran penting dalam memastikan distribusi bansos tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan amanat Presiden RI Prabowo Subianto.

Menurut Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, program bansos beras kali ini memiliki mekanisme pengiriman yang sedikit berbeda dibandingkan sebelumnya. Meski alokasi bantuan sebesar 10 kilogram per bulan untuk dua bulan, penyalurannya akan dilakukan sekaligus 20 kilogram dalam satu kali pengiriman.

“Untuk bantuan pangan beras itu 10 kilogram per bulan dengan alokasi dua bulan, jadi 20 kilogram per keluarga penerima. Tapi kita upayakan agar bisa dikirimkan dalam one shoot,” ungkap Arief Prasetyo Adi.

Proses Persiapan Administrasi dan Logistik

Saat ini, Bapanas bersama Kementerian Keuangan tengah menyelesaikan proses administrasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program bansos beras ini. Sementara itu, Perum Bulog sebagai penyedia beras juga telah diminta mulai mempersiapkan kemasan beras 10 kg agar proses distribusi bisa berjalan lebih cepat dan efisien.

“Perum Bulog sudah kami minta untuk menyiapkan packaging-nya agar penyaluran bisa lebih cepat. Target kita, bantuan ini sudah mulai diterima masyarakat pada pertengahan Juni 2025,” tambah Arief.

Langkah percepatan ini menjadi penting karena sebelumnya program bansos beras sempat terhenti selama Maret hingga Mei 2025. Penghentian sementara tersebut dilakukan untuk memberi ruang terhadap panen raya nasional, sehingga tidak terjadi distorsi harga di tingkat petani.

Kini, dengan momentum libur panjang, perayaan keagamaan, dan tahun ajaran baru, bansos kembali digulirkan sebagai bantalan sosial agar masyarakat tetap memiliki akses pangan yang memadai.

Siapa yang Berhak Menerima Bansos Beras?

Bansos beras 10 kg ini diberikan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang datanya bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dari jumlah tersebut, sebanyak 16,5 juta KPM telah terverifikasi, sementara sisanya masih dalam proses validasi oleh kementerian terkait.

“Data terakhir yang telah terverifikasi sudah 16,5 juta dan perkiraan akan sampai 18,3 juta. Ini penting karena pesan Bapak Presiden harus tepat sasaran. Tidak boleh missed target,” tegas Arief.

Lebih rinci, penerima bansos terdiri dari:

15,6 juta KPM berasal dari desil 1 dan desil 2, yakni kategori rumah tangga termiskin berdasarkan data Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi), dan

400 ribu orang dari kelompok rentan, seperti perempuan kepala keluarga miskin, lansia tunggal, dan disabilitas berat.

Sebagai informasi, Regsosek merupakan sistem data terpadu milik Kementerian PPN/Bappenas yang telah dimutakhirkan dan kini menjadi rujukan utama dalam proses penyaluran berbagai bantuan sosial pemerintah.

Awalnya Hanya Dua Bulan, Kini Diperpanjang

Program bansos beras ini pada awalnya hanya dijadwalkan berlangsung untuk Januari dan Februari 2025. Namun, Presiden Prabowo Subianto kemudian menyetujui agar program bantuan pangan tersebut diperpanjang hingga enam bulan.

Distribusi sempat terhenti selama Maret hingga Mei 2025 karena mempertimbangkan stabilitas harga gabah dan beras di tingkat petani, seiring berlangsungnya panen raya nasional.

Kini, dengan disetujuinya penyaluran kembali pada Juni dan Juli 2025, masyarakat yang sebelumnya menanti kepastian akhirnya bisa kembali menerima bantuan tersebut.

Tak Hanya Beras, Program Perlindungan Sosial Lain Tetap Berjalan

Selain bansos beras 10 kg, pemerintah juga tetap melanjutkan beberapa program perlindungan sosial lainnya yang telah berjalan rutin, seperti:

Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH tahap kedua mulai dicairkan pada Mei hingga Juni 2025.

Bantuan diberikan kepada kategori tertentu, seperti ibu hamil, balita, pelajar (SD hingga SMA), lansia, serta penyandang disabilitas berat.

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako

Setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp200.000 per bulan, yang dicairkan setiap tiga bulan sekali.

Dana tersebut hanya bisa dibelanjakan di e-warung yang telah bermitra dengan Kementerian Sosial.

Untuk mendukung seluruh program perlindungan sosial sepanjang tahun 2025, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp229 triliun, dengan rincian Rp150 triliun untuk PKH dan Rp79 triliun untuk BPNT/Kartu Sembako.

Bantuan Sosial sebagai Bantalan Ekonomi

Pemerintah berharap dengan adanya berbagai program bansos ini, masyarakat terutama dari kelompok termiskin dan rentan dapat memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik. Bantuan sosial ini juga menjadi salah satu strategi untuk menghadapi tekanan ekonomi global, fluktuasi harga bahan pokok, serta kebutuhan musiman seperti menjelang Idul Adha dan tahun ajaran baru.

“Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan sosial yang cukup kuat, sehingga bisa menjaga daya beli dan menghindari terjadinya lonjakan harga pangan di tingkat konsumen,” ujar Arief Prasetyo Adi.

Dengan mekanisme penyaluran yang semakin baik serta dukungan data terintegrasi, program bansos 10 kg ini diharapkan tidak hanya membantu meringankan beban masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam membangun ketahanan pangan nasional.