BISNISINSIGHT.COM — Pernyataan tersebut disampaikan Destry dalam agenda fit and proper test Calon Gubernur BI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026). Menurutnya, kebijakan LLD merupakan mandat yang melekat pada BI sebagaimana diatur dalam undang-undang, dan menjadi garda terdepan menghadapi gejolak eksternal.

Menekan Praktik Under Invoicing dan Transfer Pricing

Destry menyoroti besarnya potensi pelanggaran berupa under invoicing—praktik melaporkan nilai ekspor lebih rendah dari seharusnya—serta transfer pricing yang kerap menggerus penerimaan negara. Ia menegaskan pengawasan konvensional tidak lagi cukup untuk mendeteksi modus-modus tersebut.

"Hal ini penting mengingat potensi under invoicing yang cukup besar, namun kami tidak bisa sendirian karena data terkait LLD melibatkan banyak pihak," jelas Destry. Ia menekankan perlunya sinergi erat dengan kementerian/lembaga dan instansi terkait untuk membangun basis data LLD yang akurat dan terintegrasi.

Revitalisasi kebijakan ini akan menitikberatkan pada pemanfaatan subtech atau teknologi untuk kepatuhan, sehingga pengawasan aliran devisa dapat dilakukan secara real-time dan lebih efektif.

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Di luar pengawasan devisa, Destry juga berkomitmen mendorong keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah ini dinilai penting untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 8 persen. Akselerasi tersebut membutuhkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam sistem keuangan formal.

Ke depan, BI akan terus mengembangkan instrumen dan metode perhitungan emisi karbon yang selama ini dipakai perusahaan dan perbankan. Hal ini sejalan dengan tren global menuju ekonomi hijau dan memastikan sektor keuangan domestik siap beradaptasi.

Penguatan Tata Kelola dan Kredibilitas BI

Destry menambahkan, penguatan kelembagaan menjadi fondasi penting di tengah mandat BI yang semakin besar. Integritas dan konsistensi kebijakan disebutnya sebagai kunci membangun kredibilitas bank sentral di mata publik dan pasar.

"Mandat yang semakin besar harus dibandingkan dengan kelembagaan yang semakin kuat. Kredibilitas Bank Indonesia bukan sesuatu yang dapat dibangun secara instan, tapi merupakan hasil akumulasi dan integritas, konsistensi, inovasi, dan sinergi jangka panjang," pungkasnya.

Komitmen ini menjadi sinyal kuat arah kebijakan BI ke depan yang tidak hanya fokus pada stabilitas moneter, tetapi juga pada tata kelola data dan kepatuhan sektor eksternal sebagai benteng pertahanan ekonomi nasional.