JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi beserta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kompak turun tangan langsung membantu penduduk Nusa Tenggara Timur yang menderita akibat bencana gempa bumi. 

Dedi Mulyadi dan Khofifah bersua secara kebetulan di Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo pada hari Minggu tanggal 23 bulan Agustus tahun 2026. Keduanya sempat berdiskusi mengenai distribusi bantuan serta situasi warga yang menjadi korban gempa bumi. 

Pertemuan tersebut terjadi ketika Dedi Mulyadi hendak pulang kembali ke Jawa Barat usai berada di NTT semenjak tanggal 18 Agustus 2026. Sementara itu, Khofifah masih meneruskan agenda lawatannya ke sejumlah daerah terdampak di NTT.

Dedi Mulyadi menyampaikan, regu penolong dari Jawa Timur sudah lebih dulu berada di lokasi dan membagikan logistik sebelum Khofifah tiba di beberapa titik. 

"Ini saya sekarang jalan pulang. Ibu Gubernur Jatim keliling NTT, tapi timnya sudah lebih dulu, belanja timnya sudah turun juga. Kita sudah jalan dari tanggal 18 (Agustus) ya," tutur Dedi melalui keterangan tertulisnya, Minggu (23/8/2026). 

Menurut beliau, banyaknya pihak yang ikut serta menolong memperlihatkan rasa peduli terhadap warga NTT yang tertimpa musibah. 

"Artinya bahwa NTT bersyukur diperhatikan banyak pihak, banyak saudara," ucap Dedi Mulyadi.

Sebelum beranjak dari NTT, Dedi pun menitipkan salam terima kasih kepada Khofifah serta para relawan yang masih bertugas menyalurkan bantuan kepada warga. 

"Selamat keliling NTT, Ibu. Terima kasih, selamat jalan. Saya balik kampung," ucapnya.

Di dalam lawatannya tersebut, mantan Bupati Purwakarta itu membawa sokongan dana sejumlah Rp 4,5 miliar yang dikumpulkan dari bermacam pihak di Jawa Barat. 

Bantuan itu bersumber dari Baznas Jawa Barat sebanyak Rp 1 miliar; dari zakat aparatur sipil negara dan badan usaha milik daerah Jabar, PT Bank BJB Tbk lewat program BJB Peduli sejumlah Rp 1 miliar; serta sumbangan pribadi Dedi sebanyak Rp 600 juta. 

Selanjutnya, Wali Kota Depok Supian Suri memberikan Rp 500 juta; Apindo Jawa Barat Rp 500 juta; aparatur sipil negara Pemerintah Provinsi Jabar Rp 400 juta; Kadin Jawa Barat Rp 200 juta; PT Buana Kasiti bersama tambahan hasil rapat Rp 200 juta; serta Kwarda Gerakan Pramuka Jabar Rp 100 juta.