JAKARTA - Lembaga Institute for Essential Services Reform (IESR) menyampaikan sambutan positif terhadap langkah strategis pemerintah dalam merencanakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) secara bertahap yang dibarengi dengan akselerasi program elektrifikasi transportasi.
Kendati demikian, implementasi dari kebijakan tersebut dinilai krusial untuk disertai dengan langkah-langkah proteksi yang memadai bagi kelompok masyarakat rentan, serta penguatan ekosistem kendaraan listrik secara menyeluruh agar dampak positif dari penghematan energi dapat dirasakan secara maksimal.
Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, mengemukakan bahwa pemberian berbagai bentuk insentif bagi produk sepeda motor listrik buatan dalam negeri dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen utama guna mempercepat proses migrasi dari penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil.
Kebijakan tersebut dipandang memiliki potensi besar dalam memberikan multifaktor keuntungan baik bagi sektor perekonomian maupun kelestarian lingkungan hidup.
Menurut pandangannya, percepatan transisi elektrifikasi transportasi mampu menekan tingkat ketergantungan negara terhadap impor energi luar negeri, memperbaiki kualitas udara di kawasan perkotaan, sekaligus memacu pertumbuhan industri kendaraan listrik nasional secara mandiri.
Meskipun demikian, ia memberikan catatan penting bahwa proses transformasi di sektor transportasi ini wajib dijalankan secara berkeadilan dan melalui perencanaan yang matang.
"Pengurangan subsidi BBM perlu berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap kelompok rentan agar perubahan kebijakan tidak menambah beban masyarakat yang paling terdampak," jelas Fabby dalam keterangannya, dikutip Minggu (16/8/2026).
Di samping itu, pihak IESR juga memandang bahwa peningkatan mutu pelayanan transportasi publik merupakan komponen esensial yang tidak boleh diabaikan dalam upaya pengurangan subsidi BBM.
Pembangunan infrastruktur fasilitas stasiun pengisian daya kendaraan listrik juga harus direalisasikan secara merata agar adopsi penggunaan kendaraan ramah lingkungan tidak hanya berpusat di wilayah-wilayah tertentu saja.
Pada aspek yang berbeda, ketersediaan pasokan listrik yang bersih menjadi faktor penentu utama untuk memastikan bahwa program elektrifikasi transportasi ini benar-benar mendatangkan manfaat nyata bagi kelestarian lingkungan.
Fabby menekankan bahwa porsi dominasi sumber energi bersih di dalam sistem jaringan ketenagalistrikan nasional perlu terus didorong peningkatannya.
"Tanpa dekarbonisasi sektor kelistrikan, manfaat penuh elektrifikasi transportasi tidak akan optimal," kata Fabby.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan rencana kebijakan untuk mempercepat mobilitas ramah lingkungan bagi masyarakat melalui penyaluran insentif khusus untuk 1 juta unit sepeda motor listrik hasil produksi industri dalam negeri.
Langkah kebijakan tersebut dirancang sebagai bagian dari strategi besar pemerintah guna menekan alokasi subsidi bahan bakar minyak secara signifikan, sekaligus membangun ekosistem industri kendaraan listrik nasional beserta rantai pasok pendukungnya.
Prabowo menyatakan bahwa pemerintah telah resmi meluncurkan ekosistem kendaraan motor listrik nasional. Ke depannya, pemerintah akan menggelontorkan insentif yang ditujukan bagi 1 juta unit motor listrik karya pengusaha Indonesia.
“Selain itu, hari ini kami umumkan, kami akan berikan insentif untuk 1 juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh pengusaha Indonesia,” kata Prabowo dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2027, Jumat (14/8/2026).
